Jakarta, Saranapublik.com – Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari memberikan klarifikasi atas potongan video yang beredar di X atau Twitter yang memuncaki trending topik Indonesia dalam beberapa hari ini terkait tuduhan konspirasi melakukan desain kecurangan pemilu.

Potongan video berdurasi 0:33 menit yang dikonfirmasi sebagai fitnah itu beredar dalam sebuah unggahan di medsos X (dulu twitter) oleh akun anonim @Yurissa_Samosir. Video itu sudah dipotong-potong, dihilangkan konteksnya dan diberi caption, “Rapat internal bocor, 5 Januari hasil pemilu sudah diketahui angka nya, kok bisa ya.” 

Dalam potongan video viral itu, Qodari menyebutkan perolehan suara paslon capres di DKI Jakarta dengan presentasi suara 01 Anies-Muhaimin 27%, dan 03 Ganjar-Mahfud 16,9%. Video ini kemudian viral dan dirinya disebut menjadi bagian dari desain kecurangan pada hasil Pilpres 2024.

Qodari menegaskan bahwa video yang beredar tersebut sebenarnya adalah saat acara diskusi Pilpres 2024 untuk wilayah DKI Jakarta yang diadakan Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran pada tanggal 5 Januari 2024 lalu.

“Tanggal 5 Januari 2024 saya diundang TKD Prabowo Gibran Jakarta, saya membuka diskusi dengan membacakan hasil-hasil survei pilpres di wilayah DKI Jakarta dari Polling Institute hasil temuan survei 15-19 Desember 2023,” ujar Qodari dalam keterangannya, Sabtu 24 Februari 2024.

Qodari menyampaikan kebetulan angka suara paslon capres-cawapres khususnya nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat presentasi survei pilpres di DKI Jakarta mirip hasilnya dengan hasil real count nasional.

“Survei yang muncul di video itu sebenarnya temuan survei untuk wilayah DKI Jakarta saja. Bukan survei nasional. Eh kok kebetulan pas dengan angka Ganjar-Mahfud di tingkat nasional yang cuma 16,9 persen,” ucapnya.

“Jadilah orang-orang ini pada temper tantrum dan bilang ini kecurangan,” imbuhnya.

Tidak hanya menjadi pergunjingan di X, Qodari juga menyampaikan video hoaks itu juga telah menyebar ke group-group WhatsApp secara masif.

“Viral tuh baik di WA (WhatsApp) maupun juga di X (Twitter) disebut-sebut saya ini menjadi bagian dari desain kecurangan, itu tidak benar dan fitnah,” urainya.

Menurut Qodari, video fitnah itu diduga dijadikan alat untuk menguatkan tuduhan konspirasi kecurangan Pilpres 2024 yang memenangkan paslon 02 Prabowo-Gibran. 

Untuk itu, Qodari kembali memastikan bahwa video yang diunggah dari akun X @Yurissa_Samosir yang telah ditonton 1,8 juta itu adalah berita bohong atau hoaks dan fitnah.

“Jadi Yurissa Samosir ini fitnah karena menyamakan data hasil survei di DKI Jakarta dengan real count se-Indonesia,” ucapnya.

Lanjut Qodari menjelaskan ada dua kekeliruan dari video yang beredar itu, pertama terkait kesalahan kutip yang seharusnya data untuk DKI Jakarta namun dinarasikan hasil suara secara nasional.

“Jadi di situ ada dua kesalahan. Pertama, itu bukan data nasional yang saya kutip, itu data DKI Jakarta bukan data nasional. Data dari mana, datanya survei Polling Institute data nasional di breakdown untuk DKI,” terangnya.

Kedua, kata Qodari, dirinya tidak mungkin melakukan konspirasi, pasalnya kegiatan itu digelar secara secara terbuka dan tidak dilakukan dalam ruang yang tertutup.

“Kedua kesalahannya itu, manipulasi itu fitnah sebetulnya menyebut saya desain konspirasi segala macam tidak ada konspirasi di sini ini semua seperti yang saya bilang adalah pilihan rakyat, evaluasi rakyat dan acaranya bukan acara konspirasi sama sekali, wong itu acara pertemuan terbuka kok,” ucapnya.

“Di acara TKD nggak mungkin ngomongin konspirasi, gak mungkin ngomong konspirasi di rapat terbuka segala macam, makanya video beredar itu bisa dilihat seperti seminar umum gitu loh, bukan kasak-kusuk di ruang tertutup,” katanya.

Lebih lanjut Qodari menerangkan, video itu telah dipotong dan diedit dengan tujuan melakukan framing melakukan kecurangan.

Dia mengatakan bahwa hasil Pilpres 2024 ini merupakan murni suara rakyat tidak ada unsur rekayasa seperti dituduhkan oleh pihak-pihak yang kalah.

“Semua pilihan ini adalah real dari masyarakat gitu loh. Ini klarifikasi aja ya karena ini saya kan di frame melakukan kecurangan atau menjadi bagian dari kecurangan itu,” paparnya.

“Kalau misalnya betul-betul ini kecurangan ngapain itu Anies-Muhaimin saya kasih angka 27 persen, sementara rata-ratanya 24 persen kayak sekarang, tanggung amat jadi tanggal 5 Januari itu harusnya saya sudah ngomong 24 persen supaya tambah yakin. Jadi ini hanya kebetulan, sejarah saja,” imbuhnya.

Dijelaskan Qodari, video presentasinya tersebut telah kehilangan konteks karena dipotong-potong dan dilakukan editing oleh oknum dengan tujuan menyebarkan hoaks. 

“Nah itulah, jadi karena ini dipotong-potong akhirnya kehilangan konteks,” papar Qodari.

Qodari menilai selama ini sejumlah analisis, teori dan prediksinya selalu mendekati kenyataan seperti halnya prediksi pilpres sekali putaran. 

Sehingga, Qodari menduga pihak yang menuduhnya curang itu melakukan otak-atik data seakan-akan melakukan konspirasi.

“Jadi kenapa saya dituding konspirasi dalam acara tanggal 5 Januari itu karena saya biasanya ngomong itu kejadian padahal sebetulnya itu bukan konspirasi sama sekali,” ungkapnya.

“Jadi istilahnya mereka itu istilahnya otak-atik gatuk mengait-kaitkan dua data atas peristiwa yang sebenarnya nggak ada hubungannya,” tukas Qodari.

Jakarta, Saranapublik.com – Pakar Hukum Tata Negara Abdul Chair Ramadhan mengatakan usulan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh calon presiden (capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo terkait pengusutan dugaan kecurangan Pemilu 2024 dinilai tidak relevan.

Menurutnya, hak angket merupakan domain anggota DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyelewengan pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting dan strategis menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Namun, Chair menyampaikan terkait dengan objek angket yang diusulkan itu masih belum jelas dan lebih bersifat politis dari pada mengedepankan aspek hukum.

“Menurut ketentuan aturan hukumnya, hak angket itu domain dari hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan, harus ada dulu apa kebijakan pemerintah yang menjadi objek dari hak angket itu,” kata Chair, Jumat (23/2/2024).

“Ini kan bahasanya penyelidikan, kalau penyelidikan itu kan menemukan dulu objeknya untuk dapat dilakukan tindakan selanjutnya. Tapi ini adalah tindakan politik penyelidikannya bukan tindakan hukum walaupun dengan bahasa penyelidikan,” tambahnya.

Chair menegaskan agar ada kejelasan mengenai objek usulan hak angketnya apa dan ditunjukkan kepada siapa. Bukan seperti hak angket yang digulirkan oleh anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu yang mengungkit keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres dan cawapres.

Sebab menurut Chair yang juga Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDHI), hal itu tidak tepat karena MK lembaga yudikatif.

“Ini kan dulu sempat dilontarkan oleh Masinton, dia bilang itu untuk angket terhadap Mahkamah Konstitusi. Kita termasuk saya yang menentang, lembaga yudikatif ngapain mesti dinyatakan hak angket,” tegasnya.

“Kalau masalah putusan, itu kewenangan atau otoritas yang bersifat mutlak, otoritatif, final and binding keputusan MK itu. Jadi yang bisa dilakukan kalau penerapan penyelidikan tidak mungkin juga justru melakukan intervensi,” imbuhnya.

Lanjut Chair menuturkan, bahwa juga tidak tepat secara objek jika usulan hak angket ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dia juga meyakini hal itu tidak akan disetujui oleh mayoritas anggota DPR RI. 

“KPU juga memiliki kewenangan dia berdasarkan norma yang diatur oleh Undang-Undang Dasar sebagai salah satu penyelenggara pemilihan umum. Apa yang menjadi objeknya? Memang ukuran dari tindakan politik itu sangat sulit tapi saya yakin itu tidak akan dapat memenuhi persetujuan secara mayoritas di DPR,” paparnya.

Lebih lanjut Chair juga menuturkan bahwa setiap permasalahan di pemilu sudah ada kanalnya masing-masing untuk pengaduannya, tidak mesti ke DPR, karena itu lebih bersifat politis.

“Kalau pelanggarannya masalah tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum kan sudah ada, kalau masalah kebijakan itu mengacu ke peradilan tata usaha negara, kalau masalah etika ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kalau masalah pelanggaran administratif baik biasa atau TSM itu ada Bawaslu,” ucapnya.

“Dan masalah selisih perhitungan suara yang menentukan antara satu paslon ada kecurangannya itu di Mahkamah Konstitusi, kalau ada unsur tindak pidana itu di Sentra Gakkumdu, nah ini apa DPR mengajukan hak angket dalam hal apa penyidikannya itu,” pungkasnya.

Jakarta, Saranapublik.com – Hasil hitung cepat atau quick count Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh beberapa lembaga survei telah rampung. Data yang masuk sudah hampir 100 persen. Hasilnya, pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran hampir pasti menang satu putaran.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof. Asrorun Niam Sholeh meminta kepada semua pihak agar bisa menerima hasil pemilihan presiden atau Pilpres 2024 dan mengajak masyarakat untuk kembali merajut kebersamaan demi membangun Indonesia seusai pemilihan umum (pemilu) hari ini.
 
“Hak suara telah kita tunaikan bersama. Saatnya kembali membangun kebersamaan untuk membangun Indonesia,” katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Niam mengatakan proses pemilu merupakan karunia dan nikmat yang harus disyukuri, karena menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi.

Selain itu, ia menyebutkan pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan bernegara, yang di antaranya adalah mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan umum.
 
“Ikhtiar telah dilakukan, selama masa kampanye hingga pencoblosan. Bisa jadi, selama kontestasi ada debat, adu program, adu gagasan, yang berdampak pada ketegangan dan perselisihan,” katanya.
 
“Puncaknya, kita telah menunaikan pemilihan. Hasilnya harus diterima dengan lapang dada untuk kemenangan Indonesia,” tambahnya.
 
Niam mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap menerima dan legawa terhadap apa pun hasil dari pemilu.
 
Menurutnya, kemenangan atau kekalahan adalah realitas dalam kontestasi. Maka, perlu penyikapan yang positif untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.
 
“Yang menang tidak jumawa dan menyikapinya dengan syukur serta bismillah untuk memulai khidmah. Yang kalah bisa menerima sebagai realitas tanpa melakukan tindakan yang melanggar hukum,” katanya.
 
Jika terdapat proses lanjutan, katanya, maka harus diselesaikan dengan tetap melalui koridor hukum yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
 
“Saatnya rekonsiliasi nasional dan mewujudkan harmoni, menguatkan ikatan persatuan nasional kita, membangun Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur, sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya,” kata Asrorun Niam Sholeh.

Sementara itu, Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur meminta kepada seluruh peserta Pemilu 2024 hingga masyarakat setelah tahapan pencoblosan dilakukan untuk legowo dan mau menerima apapun hasilnya dan bersama-sama membangun bangsa ke depan.

Meski hasil hitung cepat telah memenangkan paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran, namun Gus Rozi itu menyarankan semua pihak menunggu hasil keputusan KPU. 

“Paslon mana yang diputuskan KPU RI secara resmi sebagai pemimpin, saya harap semua legowo menerima. Sebab, pemilu ini hanyalah alat untuk memilih pemimpin, bukan untuk berpecah belah,” kata Ahmad Fahrur Rozi, Kamis (15/02/2024) 

Menurutnya, Indonesia dikenal dengan rasa persatuan masyarakatnya yang kuat. Untuk itu, semua harus duduk kembali bersatu dan berembuk demi kemajuan bangsa ini.

“Semua harus duduk kembali bersatu berembuk untuk kemajuan bangsa, jangan semua emosi dilampiaskan, masih ada kesempatan pemilu berikutnya,” ucapnya. 

Gus Rozi pun berharap masyarakat Indonesia kembali menjalankan aktifitasnya seperti biasa, dan tidak terpengaruh oleh pernyataan-pernyataan pihak lain untuk mengacaukan kerukunan antar sesama anak bangsa. 

Bahkan, Gus Rozi meminta tidak ada dendam antar capres-cawapres maupun pendukung demi Indonesia yang damai.

“Kita menghimbau masyarakat kembali bekerja dengan tenang, mari fokus membangun negara Indonesia menjadi lebih maju dan makmur, ketika pemilu sudah selesai jangan ada sekat lagi di antara kita,” serunya.

“Lagipula masih ada pemilu berikutnya. Jadi mari kita kembali bersatu untuk kemajuan Indonesia ke depan,” tambahnya.

Gus Rozi mengapresiasi kinerja semua lembaga negara yang sudah bekerja keras hingga proses pemilihan presiden dan calon anggota legislatif berjalan aman dan damai, dan apapun hasilnya, itu lah yang dipilih oleh rakyat Indonesia.

Ia juga berharap agar masyarakat tidak boleh terpecah belah karena pilpres, sebab momentum politik lima tahunan itu hanya media untuk mencari pemimpin secara langsung dan terbuka.

“Pemilu hanyalah alat untuk memilih pemimpin bukan untuk berpecah belah,” harap pengasuh pondok pesantren (ponpes) An-Nur 1 Bululawang itu. 

Sebagaimana diketahui, dari hasil quick count pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul 58,60 persen dalam hitung cepat Litbang Kompas, Kamis (15/2/2024). Data itu didapat dari hasil hitung cepat Litbang Kompas pada pukul 11.55 WIB.

Sementara itu, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mendulang 25,26 persen suara.

Lalu, pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan 16,14 persen suara.

Perolehan suara tersebut diperoleh dari data penghitungan yang masuk sebesar 93,85 persen dari total 2.000 TPS sampel.

Adapun quick count Litbang Kompas dalam Pemilu 2024 menggunakan metodologi stratified random sampling (pencuplikan acak berjenjang) dan memiliki margin of error (batas kesalahan) sebesar 1 persen. Quick count ini dibiayai secara mandiri oleh Harian Kompas. (*)

Jakarta, Saranapublik.com – Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menyayangkan mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Menurutnya, Presiden Jokowi telah memberikan perhatian besar kepada Mahfud MD selama ini. Keduanya juga memiliki hubungan yang harmonis, Jokowi adalah orang yang selalu mendukung dan membela Mahfud MD.

Hal itu bisa dilihat dari tahun 2019, saat itu Mahfud MD akan dipinang Jokowi sebagai cawapres di Pilpres 2019 lalu, tetapi tidak didukung atau direstui oleh sejumlah elit partai politik, di antaranya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

“Jadi memang sebetulnya sangat disayangkan apa yang terjadi pada Pak Mahfud karena tahun 2019 ya, kita cerita apa adanya, sebetulnya yang ingin serius betul mengusung Pak Mahfud itu untuk jadi calon wakil presiden adalah Pak Jokowi. Nah justru yang kemudian tidak mendukung Pak Mahfud pada waktu itu ya setahu saya nih ya itu adalah PKB, Pak Muhaimin begitu,” ujar Qodari dikutip dari channel Youtube PANANGIAN SIMANUNGKALIT, Sabtu (3/2/2024).

“Karena apa? Pak Muhaimin itu khawatir kalau misalnya Pak Mahfud jadi wakil presiden maka posisi Ketua PKB bisa diambil alih oleh Pak Mahfud yang notabenenya keluarga dekat juga dengan keluarga Gus Dur kan begitu,” imbuhnya.

Dikatakan Qodari, tidak direstuinya Mahfud untuk maju sebagai cawapres kala itu juga berasal dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang diam seribu bahasa ketika Mahfud disingkirkan dari pencalonan.

“Nah tapi yang lebih masalah lagi adalah pada waktu itu Ibu Mega, Bu Mega tidak membela Pak Mahfud, istilahnya turun tangan manggil misalnya Muhaimin, Mas Muhaimin Pak Mahfud dikasih jalan aja lah. Kalau pinjam istilah Bu Mega sekarang kan Pak Mahfud ini kan tokoh yang berpengalaman di tiga bidang pernah di eksekutif, legislatif pernah yudikatif dan orangnya berintegritas,” paparnya.

“Kenapa argumen itu enggak keluar tahun 2019? Kenapa baru keluar sekarang ya itu maksudnya gitu lho,” tambahnya.

Qodari mengingatkan kepada Mahfud yang saat ini menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, bahwa dulu ada seseorang yang memperjuangkan secara maksimal mantan Ketua MK itu agar menjadi cawapres di tahun 2019, orang itu tidak lain adalah Presiden Jokowi.

“Tapi saya juga mau bilang begini Pak Mahfud tolong ya, walaupun Pak Mahfud itu mencalonkan diri sebagai cawapres dan berhadapan dengan Prabowo-Gibran, Pak Mahfud juga jangan lupa sebetulnya tahun 2019 itu yang mau memperjuangkan dengan maksimal Pak Mahfud dan mau Pak Mahfud jadi wakil presiden itu adalah Pak Jokowi. Jangan lupa,” tegasnya.

Lanjut Qodari, jasa Presiden Jokowi untuk melindungi serta membela Mahfud MD saat diserang oleh orang-orang yang tidak menyukainya cukup besar.

Oleh karena itu, walaupun Mahfud MD sudah berada di luar pemerintahan, Qodari menasihati supaya Mahfud MD tidak melupakan sejarah.

“Dan ketika kena veto ya, kena torpedo, Mahfud ini disebut istilahnya torpedo tak terkendali tapi tahun 2019 ini torpedo yang ditorpedo. Ditorpedo oleh elit-elit politik ini. Sebetulnya dulu itu yang mau betul-betul membela Pak Mahfud itu adalah Pak Jokowi,” ucapnya.

“Jadi tolong diingat Pak jangan juga Bapak setelah keluar lalu kemudian ngomongnya gak pakai rem, kenapa? Bapak walaupun sudah di luar pemerintahan, jangan lupa 2019 itu lho, kalau tidak ditorpedo oleh para ketua partai politik itu harusnya cawapres itu pada hari ini adalah Bapak, bukan Pak Maruf Amin begitu,” bebernya.

Namun, meski Mahfud MD tidak menjadi cawapres, Presiden Jokowi tetap berteguh hati untuk membelanya dan merangkulnya masuk kabinet dengan posisi yang terhormat sebagai Menko Polhukam.

“Jadi pada tahun 2019 Mahfud ini kan cawapres hari ini yang tertukar begitu, nah jadi yang membuat itu batal adalah bukan Pak Jokowi. Nah setelah akhirnya cawapres yang tertukar ganti dengan Maruf Amin yang menjaga kehormatan dan tetap menghormati Pak Mahfud dan memberikan kehormatan itu adalah Pak Jokowi lagi dengan menjadikan Menko Polhukam,” ungkapnya.

“Saya mau katakan karena Pak Jokowi itu betul-betul menjaga marwahnya Pak Mahfud setelah sempat terdiam di kafe gak jadi cawapres kan begitu kan,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, Qodari menyarankan Mahfud MD tetap bersikap loyal dan juga turut menghormati Presiden Jokowi.

Qodari membandingkan Mahfud dengan eks Politisi PDIP Maruarar Sirait alias Ara yang dijegal di detik-detik saat akan diangkat menjadi menteri, namun sikap Ara tetap loyal dan tegak lurus terhadap Presiden Jokowi.

“Bandingkan dengan Ara Sirait, Ara Sirait waktu tahun 2014 mau jadi menteri kena torpedo juga kan, setelah ditorpedo Ara Sirait tetap loyal kepada Pak Jokowi sampai dengan hari ini bahkan menunjukkan loyalitasnya makin nyata pada hari ini,” katanya.

“Saya kira Pak Mahfud juga ingatlah apa yang terjadi pada Ara Sirait, Ara Sirait ditorpedo dibelain oleh Pak Jokowi dan tetap loyal. Pak Mahfud ditorpedo dibantu diberikan kehormatan oleh Pak Jokowi kalau bisa ya tetap membela gitu dengan caranya sendiri,” ucap Qodari.

Lebih jauh Qodari menuturkan mundurnya diduga karena Mahfud terjebak dalam situasi yang tidak enak dan menjadi canggung sebab menyerang pemerintahan Presiden Jokowi saat debat cawapres kedua, tetapi Qodari meyakini situasi tersebut sebenarnya tidak diinginkan oleh Mahfud.

“Mungkin juga situasi dan kondisinya tidak seperti yang beliau bayangkan tapi saya yakin dalam hatinya sebetulnya Pak Mahfud ini gak mau istilahnya head to head atau berhadapan dan menyerang Pak Jokowi. Dan menurut saya itu kalau dilihat dari sejarah tadi,” paparnya.

“Mungkin gak banyak yang tahu nih saya ceritakan kalau ingat sejarah itu menurut saya Pak Mahfud juga tetap harus menjaga marwahnya Pak Jokowi karena Pak Jokowi ini adalah orang yang mau memberikan kehormatan sangat besar kepada bapak sebagai cawapres dan memberikan kehormatan dan sudah terjadi dan sudah dilakukan adalah dengan Menko Polhukam, itu tolong diingat Pak, tolong diingat Pak Mahfud,” pintanya.

Qodari menerangkan meskipun sudah bukan bagian dari pemerintah, Mahfud MD sebaiknya tidak ikut-ikutan menyerang pemerintahan Presiden Jokowi.

“Ada orang yang baik banget sama beliau itu, tapi beliau ini nyerang-nyerang, walaupun keluar ya jangan nyerang-nyerang lagi, ingat ya. Orang diberikan kehormatan paling besar yang motong Bapak itu bukan Pak Jokowi lho ya tapi orang yang mencalonkan Bapak sekarang. Dan orang yang mengangkat Bapak, diberikan kehormatan sebagai Menko Polhukam adalah orang yang sekarang Bapak mau serang,” ketusnya.

“Jangan lupa itu, saya bela Pak Jokowi,” tukas Qodari.

Saranapublik.com, – Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto tiba di Bengkulu, Kamis (11/1/2024) sekira pukul 08.00 WIB.Memakai kebek palak (ikat kepala) khas Bengkulu, Prabowo disambut dengan antusias oleh para simpatisan dan pendukungnya. Kebek palak yang Prabowo Subianto gunakan berwarna merah dengan motif bunga Raflesia Arnoldi.

Prabowo tiba di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu sekitar pukul 09:00 WIB, dan tiba di Balai Buntar sekitar pukul 09:40 WIB. Tak hanya sendiri, kunjungan Prabowo Subianto ke Bengkulu juga didampingi sejumlah tokoh. Salah satunya, artis ibukota Raffi Ahmad.

“Prabowo, Prabowo, Prabowo,” seruan nama Capres nomor urut 2 ini bergemuruh di Balai Buntar Kota Bengkulu.

“Prabowo Subianto menang satu putaran, Prabowo Prabowo untuk Indonesia,” kata salah satu pendukung Prabowo di Balai Buntar.

Sebagai informasi, dalam kampanye ini, Prabowo Subianto melakukan orasi kebangsaan dengan tajuk Orasi Kebangsaan H. Prabowo Subianto di Bumi Rafflesia.

Saranapublik.com- Ketua DPW PKB  Provinsi Bengkulu Zainal ,S,Sos,MM, membuka secara langsung dan ikut serta jalan sehat dalam rangkah Musyawarah Cabang (Muscab) Garda Bangsa Provinsi Bengkulu. Keikutsertaannya dalam jalan sehat yaitu bersama tokoh daerah serta masyarakat Kota Bengkulu, di Sport Center Pantai Panjang Kota Bengkulu, Minggu (19/02/2023).

Selain itu, Ketua DPW PKB H. Zainal S,sos M.Si, juga didampingi oleh Wan Sui  dan Dekan Fakultas Tarbiyah UINFAS Bengkulu Dr. Musmulyadi M,Pd Dan kader kader PKB, Garda Bangsa dan Masyarakat kota Bengkulu.

“Saya sangat mengapresiasi jalan sehat Garda Bangsa Provinsi Bengkulu dan seluruh warga Kota Bengkulu semoga sehat,” kata Zainal  saat pelepasan jalan sehat.

Tidak hanya melakukan jalan sehat, terdapt juga hadiah atau doorprize yang akan dibagikan untuk masyarakat yang mengikuti jalan sehat melalui kupon undian.

 
Disamping itu, saat pembagian doorprize ikut hadir Sekjen DKN Garda Bangsa bro  M Rodli Kaelani,  dan juga Artis bro Said Bajuri. (Red)

Saranapublik.com – Baru-baru ini muncul kembali isu reshuffle seperti yang diutarakan Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan mungkin iya nanti akan melakukan reshuffle dalam kepemimpinannya saat berada di Bogor pada Jumat (23/12/2022).

Menanggapi hal tersebut, 2Indos merespon dengan baik. Direktur Politik Perundangan-Undangan 2Indos Khalid Akbar mengatakan ada baiknya Presiden Jokowi merambah kembali susunan kabinet.

Salah satu, Menteri yang harus direshuffle oleh Presiden Jokowi adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim. Menteri yang pernah Kena Semprot Anggota DPR saat rapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (26/9/2022). 

Menurut Pakar Pendidikan Nasional, Ki Darmaningtyas; ‘Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan terburuk yang pernah ada’.

“Tidak tahu pendidikan dan tidak mau mencari masukan dari orang-orang yang tahu tentang pendidikan, sehingga dalam banyak kesempatan saya bilang saat ini kita memiliki menteri pendidikan yang terburuk sepanjang masa,” kata Ki Darmaningtyas, Rabu (28/9/2022).

Namun demikian, Khalid Akbar juga menyampaikan pada perombakkan kabinet kali ini, ada baiknya mengikutsertakan Aktivis Generasi 1998 untuk menjadi Menteri pasca Reshuffle Kabinet.

“Kita punya Generasi 1998 yang terbukti memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengurus dan menyelesaikan persoalan bangsa, diantaranya seperti Budiman Sudjatmiko,” kata Khalid.

Budiman Sudjatmiko, sangat layak menggantikan Mendikbudristek Nadiem Makarim karena beberapa alasan, antara lain: 

Pertama, Budiman Sudjatmiko Aktivis Reformasi, Pejuang Demokrasi dan HAM ini, sejak muda sudah terbiasa melakukan proses pemberdayaan politik, organisasi dan ekonomi di kalangan petani dan buruh di Indonesia;

Kedua, Budiman Sudjatmiko pelopor penyusunan dan pembuat Naskah Akademik Undang-Undang Desa bersama teman-temanya. Dan pada tahun 2009, Ia menjanjikan penyusunan RUU Desa kepada konstituennya saat berkampanye di pemilihan legislatif, yang kemudian diwujudkan dengan kinerja penyusunan RUU tersebut sampai dengan menjadi Undang-Undang;

Ketiga, Budiman Sudjatmiko memiliki jaringan yang luas, baik di dalam negeri maupun Dunia Internasional;

Keempat, Budiman Sudjatmiko deklarator dan Ketua Umum Inovator 4.O. Untuk memicu lompatan Indonesia menuju Revolusi Industri 4.0, salah satunya, dengan menjalankan Proyek Bukit Algoritma di Kecamatan Cibadak dan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, yang ditergetkan untuk menjadi pusat riset dan pengembangan sumber daya manusia di masa depan, dan menjadi gambaran masa depan untuk Indonesia bahkan untuk dunia, yang mana proyek ini sudah menjalani peletakan batu pertama ( groundbreaking ) pada (9/6/2021).

Kelima, Budiman Sudjatmiko sebagai Kader PDIP memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dibuktikan dengan aktifnya Ia sebagai Tim Pemenangan Nasional Jokowi dan Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 sebagai Jubir Kampanye di seluruh Indonesia, dengan mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan kepentingan pribadinya untuk menjadi anggota DPR RI pada Pemilihan Legislatif 2019.

Ia berharap masuknya, Budiman Sudjatmiko dalam kabinet akan sangat berpengaruh baik di dalam pemerintahan dan membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara sampai dengan akhir masa jabatan Presiden 2024 mendatang.

Selain itu, Budiman juga aktif di Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. 

Jakarta, Saranapublik.com — Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta melihat semangat voluntarisme Muhammadiyah dalam Muktamar ke-48 di Solo, Jawa Tengah yang digelar pada 18-20 November lalu, sangat luar biasa.  

“Kita respek dengan ormas-ormas seperti Muhammadiyah yang baru melaksanakan muktamar dengan jumlah hadirin yang begitu besar jumlahnya, tetapi sangat damai. Proses pemilihannya sangat demokratis,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Membedah Agenda Keumatan Muktamar Muhammadiyah ke-48, Rabu (23/11/2022).

“Jadi ini yang menarik, Muktamarnya nggak pakai berkelahi, padahal jumlah massanya luar biasa banyaknya. Artinya, ada proses pemilihan pemimpin demokratis di Muhammdiyah,” katanya.

Anis Matta melihat ada pesan kuat yang ingin disampaikan pimpinan dan kader Muhammadiyah dengan terpilihnya Haedar Nashir dan Abdul Mu’ti sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah untuk periode kedua di dalam Muktamar ke-48 yang mengambil tema ‘Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta’. 

“Ada pesan kuat yang ingin disampaikan pimpinan dan kader Muhammadiyah kepada publik Indonesia secara umum. Pertanyaannya, apa makna yang ditawarkan dari pencerahan semesta ini,” ujar Anis Matta.

Ketua Umum Partai Gelora ini menilai ada model sosial yang ingin ditawarkan Muhammadiyah untuk Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia melalui semangat voluntarisme tersebut. 

“Semangat voluntarisme ini bisa menjadi model sosial dalam mengintegrasikan sistem keagamaan ke dalam sistem kenegaraan. Ini bisa menjadi solusi bagi negara dan dunia yang saat ini tengah mengalami krisis ideologi,” katanya.

Anis Matta menegaskan, seluruh pemimpin dunia saat ini sedang mengalami krisis ideologi, termasuk mereka yang tengah berperang di Ukraina seperti Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Xi Jinping sekarang bicaranya sudah pada tataran filosofis, tidak hanya bicara ekonomi, militer dan kebudayaan saja, tetapi dia bicara tentang model sosial. Begitu juga dengan Putin, menyampaikan ide-ide yang filosofis, berbicara tentang akarnya perang saat ini,” ungkapnya.

Anis Matta berharap organisasi massa (ormas) seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) bisa berperan untuk memberikan solusi bagi pemikiran dunia, yang sedang menghadapi krisis global dan krisis ideologi.

“Konflik global berlarut saat ini, bisa mengubah peta ideologi dunia. Indonesia bisa menjadi pembeda dengan negara lainnya, karena disini tidak hanya demokrasi, keadilan dan kesejahteraan yang bisa menyatu. Tetapi juga bisa memberikan pemikiran keagamaannya dan mengintegrasikannya ke dalam sistem kenegaraan secara terus menerus. Disinilah peran kedua ormas ini,” katanya.

*Ajang Silaturahmi*
Sementara itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005 -2015 Prof Din Syamsuddin mengungkapkan, semangat voluntarisme di Muhammadiyah terawat dengan baik selama ini, karena menganggap Muktamar hanya sebagai ajang silaturahmi 

“Bagi warga Muhammadiyah, disadari betul bahwa Muktamar hanyalah ajang silaturahim, saling bertemu. Karenanya, yang paling hebat itu ada penggembiranya bisa sampai 3 jutaan. Dari kampungnya Pak Anis saja kemarin naik tiga kapal besar, belum lagi dari daerah-daerah lain,” kata Din Syamsuddin.

Sehingga tukar menukar pemikiran dan proses politik kepemimpinan internal, kata Din Syamsuddin, nyaris tidak ada perdebatan atau kritik, karena semua sudah diselesaikan sebelum Muktamar.

“Semua pemikiran telah dibahas sebelum Muktamar, disiapkan setahun sebelumnya oleh sebuah tim kecil dan sudah disosialisasikan ke berbagai Universitas Muhammadiyah dan pimpinan wilayah. Kemudian dimintakan persetujuan untuk dibawah ke Muktamar,” jelasnya.

Ada tiga materi yang disiapkan untuk dimintakan persetujuan saat sosialisasi tersebut, yakni mengenai organisasi, kebangsaan dan kemanusiaan. 

“Tema-tema ini menjadi menjadi pembicaraan setahun sebelum Muktamar, diselesaikan dalam seminar-seminar dan saya pernah memimpin rapat-rapat para pakar Muhammadiyah itu secara intens,” katanya.

Din Syamsudin mengungkapkan, sejak Muktamar ke-45 Tahun 2000 an, Muhammadiyah sudah mulai berbicara kemanusiaan universal seperti membela Palestina dan Muslim di Thailand Selatan.  

“Sementara di kehidupan kebangsaan Indonesia, posisi Umat Islam sendiri tidak sentral, tidak kuat secara politik, sehingga sering kalah dalam  pengambilan keputusan. Hal ini menjadi konsen Muhammidayah untuk melakukan revitalisasi dalam berbagai potensi, dan diharapkan dapat memberikan efek positif dan dampak sistemik mengenai keberadan Umat Islam,” tegasnya.

Sedangkan KH Marsudi Syuhud, Tokoh NU dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan, pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dan pendiri NU KH Hasyim Asyari adalah para pemikir yang memiliki kiyai (guru) dan perguruan (sekolah) sama.

“Muhammadiyah lahir lebih tua tahun 1912, adiknya yang bongsor Nahdatul Ulama lahir 1926. Saya melihat ada kehebatan dua tokoh pendiri Muhammadiyah dan NU ini, bisa menciptakan dakwah dengan deferensiasinya. Sehingga bisa dikatakan Muhammadiyah dan NU pendiri Republik Indonesia,” kata Marsudi Syuhud.

Muhammadiyah, menurut Marsudi Syuhud, dakwahnya dimulai dari kota menuju desa, sebaliknya NU dakwahnya dari desa menuju kota. “Sekolah-sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah sekarang dari kota sudah sampai desa, sementara pesantren dan majelis taklim NU dari desa sudah ke kota,” katanya. 

Sehingga jika dikaitkan dalam konteks ideologi, maka antara Muhammadiyah dan NU tidak berselisih pendapat. Karena Pancasila pada dasarnya, mengedepankan musyawarah mufakat yang berasal dari pemikiran Muhammadiyah dan NU. 

“Jadi standing poinnya, antara Muhammadiyah dan NU, saya yakin tidak akan berbeda,” katanya.

Yang diperlukan saat ini, lanjut Marsudi Syuhud, adalah menyatukan pandangan tetang mazhab-mazhab keagamaan antara Muhammadiyah dan NU, menjadi pemikiran sebuah aturan perundangan-undangan seperti pembahasan UUD 1945 terdahulu.  

“Kita tidak perlu mengambil model demokrasi Amerika atau China, Indonesia punya model sendiri, yakni musyawarah, karena pada dasarnya kebijakan politik atau negara didelegasikan melalui pemilihan umum secara demokratis,” katanya.

*Potensi 5 Besar Dunia*
Sementara itu, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan berpendapat bahwa yang lebih menarik untuk dibedah adalah ide Partai Gelora yang ingin menjadikan Indonesia sebagai lima besar dunia.

“Kalau lima besar itu, berarti diatas Jerman, Inggris dan Prancis, apakah itu mungkin dalam waktu 5-10 tahun, karena GDP Indonesia baru 1.000-an triliun USD , sementara Jerman sudah 4.000, itu nomor 4 dunia. Kalau mau jadi nomor 5, maka GDP-nya harus diatas 4.000-an,” kata Dahlan. 

Artinya, dalam kurun waktu 10 tahun harus ada proyeksi pertumbuhan 400 persen. Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini tidak target, tapi tumbuh secara natural hingga mencapai 5 persen saat ini.

“Disitulah saya agak pesimis, kita ini natural begitu saja. Artinya, kita jalani saja setiap tahunnya tumbuh natural, apalagi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS cenderung menurun,” ujarnya. 

Dahlan memprediksi GDP Indonesia akan naik setiap tahunnya, tetapi untuk mencapai lima besar dunia masih jauh dari harapan. Diperlukan skenario besar untuk mentargetkan agar pendapatan perkapita Indonesia antara US$ 10-12 ribu, paling tidak.

“Harus ada desain besar agar target tercapai dari kurun waktu 30 tahun misalnya. Tapi kalau hanya mengadalkan pertumbuhan natural seperti sekarang ini,  maka target capaian 5 besar dunia nggak bisa dilaksankan,”  pungkas Dahlan.

Saranapublik.com — Pakar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana menegaskan, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 G20 di Bali pada 15 hingga 16 November mendatang bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan politik diplomasinya di dunia internasional saat ini.

Indonesia bisa mendorong perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung selama 9 bulan ini, segera diakhiri dan meminta semua negara yang bertikai berkomitmen menjaga perdamain dunia.

Sebab, dunia saat ini di ambang mata terjadinya Perang Dunia (PD) III pasca bergabungnya Belarusia, China, Iran dan Korea Utara ke Rusia melawan NATO, Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dalam perang Rusia-Ukraina.

“Ini momentum bagi dunia, kalau Indonesia bisa mempertemukan kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara yang bertikai. Saya yakin, itu bisa menjadi nobel prize (penghargaan nobel) bagi presiden, karena bisa menghadirkan perdamaian,” kata Hikmahanto dalam Gelora Talk Bertajuk ‘Babak Baru Perang Rusia-Ukraina dan apa dampaknya bagi Dunia?, Rabu (9/11/2022).

Karena itu, Hikmahanto berharap para diplomat Indonesia bisa mendukung upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, terutama Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak hadir di KTT G20.

“Kemudian memfalitasi pertemuan bilateral diantara kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir. Ada pembicaraan cukup 30 menit saja, tidak perlu lama-lama. Tetapi, intinya negara-negara yang bertikai berkomitmen kepada perdamaian,” katanya.

Hikmahanto menilai situasi KTT G20 di Bali saat ini mirip dengan situasi pertemuan Bretton Woods, New Hampshire pada 1944 pasca PD II. Ketika itu, AS dan Inggris selaku pemenang PD II melahirkan tiga institusi keuangan dunia yaitu Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), selain membentuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“Pertemuan G20 ini, sama peristiwa sepertinya Bretton Woods tahun 1944. Negara pemenang berkumpul dan menentukan sistem dunia di masa datang. Bedanya sekarang semua negara bertikai berkumpul, nah kalau Indonesia bisa mempertemukan semua kepala negara dan pemerintahan itu, bisa tercipta perdamaian dunia,” tandasnya.

Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani di sela-sela mewisuda mahasiswanya ini menilai, keberadaan PBB untuk menyelesaikan konflik atau sengketa antar negara sudah tidak efektif lagi, karena tidak bisa mengambil keputusan secara langsung.

“PBB itu tidak efektif, karena hanya diwakili dubes. Nah, di G20 dihadiri langsung kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga akan cepat diambil keputusan. G20 ini sangat krusial, karena tidak ada forum lagi seperti itu dalam waktu dekat,” katanya.

Menurut Hikmahanto, banyak negara yang sudah ‘mencolek’ Indonesia, tidak hanya negara yang bertikai saja, tetapi negara-negara lain. Mereka berharap Indonesia bisa memfasilitasi perdamaian, dan perang Rusia-Ukraina diakhiri.

“Semua negara saat ini bergantung kepada Indonesia yang sedang menyelenggarakan G20. Tidak perlu mencari mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi perlu ada komitmen antar negara untuk tidak menggunakan kekerasan, baik dari Rusia dan Ukraina, khususnya Amerika Serikat, Inggris dan negara NATO lainnya yang mendukung Ukraina. Yang penting ada perdamaian, dan kita berharap tidak terjadi Perang Dunia III,” tegasnya.

*Kemandirian atau Berdikari*
Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin sebenarnya ingin menghadiri KTT G20 dengan mengirimkan delegasi tingkat tingginya, antara lain Wakil Duta Besar Rusia untuk Indonesia yang sudah dikarantina di Bali.

“Tapi Putin masih lihat kondisi, ini perangnya beda, kalau perang sama Ukraina saja dia pasti datang, musuhnya itu semuanya ada di G20, sehingga faktor keamanannya akan sangat ketat. Putin itu menganggap Presiden Jokowi saudara, memanggilnya brother. Putin tidak mau merepotkan brothernya gara-gara dia datang, kira-kira begitu. Tetapi, saya berharap agar Putin tetap datang ke Bali,” kata Connie.

Connie yang memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladmir Putin berharap Indonesia bisa mengambil pelajaran dari perang Rusia-Ukraina. Dimana perlunya berdikari atau kemandirian Indonesia seperti Rusia dan tidak bergantung kepada negara lain. 

“Kita harus belajar dari perang Rusia-Ukraina. Rusia telah memberi pelajaran kepada kita dengan kondisi saat ini, pentingnya berdikari, Indonesia bisa seperti Rusia. Mengurus Indonesia tentunya lebih mudah, daripada mengurus Rusia. Wilayah Rusia jauh lebih besar dari Indonesia saja, kenapa Indonesia tidak bisa. Indonesia harusnya bisa, saya yakin Indonesia bisa,” katanya.

Pengamat militer dan pertahanan ini juga berharap para pemimpin sekarang bisa mengambil pelajaran dari Presiden RI pertama, Soekarno dan para funding father yang menginisiasi Gerakan Non-Blok (GNB) atau Non-Aligned Movement yang telah melahirkan KTT Asia Afrika 1955 di Bandung.

“Indonesia harus membentuk Non-Aligned Movement lagi yang mampu berbicara di pentas internasional dan menentukan sikap dunia. Banyak yang memiliki kemampuan seperti itu, tapi apakah negara akan menggunakan, saya tidak tahu,” katanya. 

Dengan aktif kembali menyuarakan Gerakan Non Blok, Indonesia bisa berperan untuk menghilangkan rasis ekonomi dan teknologi yang diciptakan Barat, yang menjadi sumber masalah perang Rusia-Ukraina saat ini.

“Saya kira juga Indonesia harus mempunyai keberanian untuk menarik aset milik negara di Amerika Serikat (AS) dalam menyikapi tensi geopolitik dunia saat ini,” katanya 

Connie menilai apapun bisa terjadi di masa depan, dan kejadian yang menimpa Rusia bisa saja terjadi pada Indonesia. Aset Indonesia di AS saat ini, menurutnya angkanya sangat fantastis dalam bentuk dollar.

“Karena waktu itu dunia dipaksa untuk melakukan penghitungan dalam bentuk dolar, maka dollar kita yang tersimpan besar sekali jumlahnya. Saya tidak mau sebutkan berapa, tapi angkanya sangat membuat terkejut,” kata Connie.

Menurutnya jika terjadi sesuatu kedepan, tidak menutup kemungkinan AS bisa dengan mudah mengancam Indonesia dengan pembekuan, sebagaimana yang dilakukan AS kepada Rusia.

“Kita tarik aset dari sana, kita rubah mau ke Yen kan, Rubel kah, terserah tapi tidak lagi ke US dollar,” ujarnya.

Connie mengatakan, jika Rusia tidak belajar banyak dari Soekarno, Rusia kemungkinan sudah luluh lantak, karena dikeroyok oleh banyak negara.  

Rusia, katanya, mandiri dalam sejumlah aspek, termasuk pangan, energi, ekonomi, politik hingga sumber daya alam maupun manusia sehingga bisa bertahan di tengah desakan sanksi barat.

“Sebab dia berdikari di dalam aspek-aspek strategis, airspacenya kuat, kemampuan teknologi informasinya kuat,” kata Connie.

Menarik aset Indonesia dari AS supaya kembali ke Indonesia penting saat ini. Connie mengatakan saat ini dunia tidak seimbang, pasalnya dari total kekayaan yang ada di dunia sebagian besar dikuasai negara barat. “Kita harus mandiri,” ujarnya.

*Perang Masih Jadi Solusi*
Sementara itu, Peneliti Senior Pusat Strategis, Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN) Nanto Sriyanto mengatakan, era sekarang masih saja perang senjata sebagai solusi mengatasi konflik, termasuk dalam Perang Rusia-Ukraina.

Rusia menganggap persoalan wilayah harus diselesaikan melalui pengerahan senjata. Rusia perlu menunjukkan pengaruhnya pasca runtuhnya Uni Soviet, dan butuh pengakuan kebesarannya sekarang dengan menginvasi Rusia. 

Sebab, Ukraina sebelumnya bagian dari Uni Soviet dan dalam kehidupannya juga tidak terlepas bayang-bayang Rusia. Namun, Ukraina justru mulai condong ke AS dan sekutunya. Terbukti, saat Ukraina diinvasi sebagian wilayahnya oleh Rusia meminta bantuan dari AS dan sekutunya.

“Akibatnya, dampak perang ini tidak hanya kedua negara, tetapi  berdampak kepada negara lain, terutama terkait kebutuhan pangan dan energi di seluruh dunia. Dengan begitu, persoalan perang menjadi lebih meluas ke ekonomi dunia dan kawasan,” kata Nanto.

Peneliti Senior Pusat Strategis BRIN ini memuji langkah Partai Gelora yang memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak lebih lanjut perang Rusia-Ukraina. Karena perang Rusia-Ukraina secara langsung berdampak ke masyarakat banyak, meskipun perangnya jauh Indonesia.

“Saya harus menyampaikan pujian kepada Partai Gelora ini bagian dari edukasi yang sangat penting kepada masyarakat dan pengambil kebijakan. Sebab, para peneliti BRIN, pernah beberapa saat dianggap, bahwa kajian luar negeri itu tidak dianggap penting. Ngapain kita mengkaji luar negeri,” ungkapnya.

Padahal mantan Presiden Soekarno membentuk Gerakan Non Blok dan mantan Presiden Soeharto membentuk ASEAN ketika itu memiliki tujuan yang sangat penting, yakni tidak hanya memperhatikan kepentingan domestik saja, tetapi juga kepentingan kawasan dan geopolitik.

“Jadi kita jangan hanya memikirkan kepentingan nasional atau domestik saja, tetapi juga bersama-sama negara lain memikirkan apa yang terjadi di luar. Ini penting, bukan untuk masyarakat umum saja, tetapi juga untuk dicision maker (pengambil kebijakan) agar kita balance memperhatkan urusan yang terjadi di luar. Karena kita rasakan dampaknya, meskipun secara geografis jauh, dan apa yang terjadi di Rusia-Ukriana itu secara langsung berdampak ke masyarakat banyak,” tegasnya. 

Ketua Bidang Hubungan DPN Partai Gelora Indonesia Henwira Halim menambakan, perang Rusia-Ukraina saat ini terus menunjukkan peningkatan ekskalasi menuju PD III. Sehingga situasi ini membuat kekhatiran semua pihak, terutama negara-negara di Eropa yang akan memasuki musim dingin.

“Eropa akan dilanda musim dingin sehingga membuat kekhawatiran sendiri karena pasokan gas terganggu. Suasana cederung memperlihatkan situasi memanas,” kata Henwira.

Wira, sapaan akrab Henwira Halim berharap Indonesia bersiap-siap terhadap terhadap segala dampak Perang Rusia-Ukraina apabila situasi semakin memanas seperti memulai kemandirian dalam pangan dan energi.

“Tetapi kita juga harus realistis, bahwa kemandirian itu bukan berarti kita terisolasi. Artinya, kita ini juga tidak bisa hidup sendirian seperti kalau terjadi bencana alam, kita perlu bantuan dan membantu negara lain,” katanya.

Namun, situasi dan dampak perang Rusia-Ukraina sebenarnya telah diantisipasi Partai Gelora dengan mengusulkan visi menjadikan Indonesia 5 besar dunia. Artinya, Indonesia tidak hanya harus unggul secara militer, tetapi juga secara ekonomi, diplomasi, pendidikan dan sumber daya manusia..

“Program Partai Gelora menjadikan Indonesia 5 besar dunia adalah pekerja rumah bersama. negara kita arahnya gimana? itu semua tergatung kita semua,” pungkasnya.