IKN Makin Tak Terbendung, Rakyat Makin Buntung

Oleh : Nisa Andini Putri (Mahasiswi Bengkulu)

Pindah IKN jalan terus meski rakyat tak terurus. Begitu ambisinya pemerintah, sehingga berbagai daya dan upaya dilakukan untuk pindah IKN ini. Di tengah derasnya kritik dari berbagai pihak, nyatanya tak menyurutkan ambisi pemerintah tersebut. Pemerintah bahkan menyiapkan iming-iming insentif dan menyiapkan regulasi demi menjaring para investor. Padahal, rakyat perlu diurus di tengah berbagai kenaikan harga, bencana dan ancaman resesi. 
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyampaikan, pemerintah tengah menyiapkan tiga hal untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang layak huni. Salah satunya yakni dengan menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) terkait insentif bagi pelaku usaha dan investor yang akan melakukan usahanya di IKN.
Bambang mengatakan, ada beberapa insentif yakni fiskal dan non fiskal yang dirancang bersama kementerian terkait untuk menarik para investor. Hal ini disampaikan Bambang usai rapat bersama dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (republika.co.id, 4/10/22).  

Ambisi pemerintah demi menyukseskan megaproyek IKN ini pun tak main-main. Dalam acara Rilis Indikator Politik di Jakarta pada Senin, 10 Oktober 2022, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto, menyebut pemerintah menawarkan insentif perizinan hak guna bangunan (HGB) hingga 80 tahun dan bahkan sampai 160 tahun bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). (tempo.co, 11/10/2022).

Iming-iming “wow” ini pun menuai kritik dan tanya dari berbagai pihak, salah satunya disampaikan oleh peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda. Menurutnya, iming-iming yang diwacanakan pemerintah menjadi salah satu tanda bahwa pemerintah sudah frustrasi, karena tidak ada investor yang tertarik dengan megaproyek IKN yang digagas Jokowi ini. Huda pun memprediksi ada potensi proyek strategis nasional ini tidak akan selesai atau terancam mangkrak. (rmol.id, 11/10/2022).

Pemerintah seharusnya menunda IKN dan mengalihkan alokasi dana pembangunan untuk menyelesaikan persoalan nyata yang menyulitkan hidup rakyat saat ini. Lihatlah, rakyat butuh harga BBM dan listrik yang murah; pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan murah; kebutuhan pangan yang terbaik, mudah, dan murah didapat. Sungguh, persoalan rakyat makin sulit, mengapa dengan teganya tuan penguasa justru membentangkan karpet merah bagi para investor?.

Tentu ini bahaya nyata yang wajib disadari, karena nampak nyata keberpihakan penguasa bukanlah kepada rakyat, namun justru kepada investor. Investasi atau kerja sama dengan asing baik level negara atau lembaga tentu tidak ada yang gratis. Apapun alasannya melibatkan asing dan para kapital dalan IKN baru akan membuat mereka semakin berkuasa. Pemerintah akan disetir oleh mereka, sehingga negara pun tidak lagi mandiri atau berdaulat. 
Padahal kondisi rakyat hari ini jauh dari kata baik-baik saja. Rakyat makin susah dicekik kebijakan penguasa yang makin di luar logika. Sementara itu, tuan penguasa dengan teganya menyiapkan segudang kebijakan bagi para investor untuk mengeruk kekayaan negeri yang berlimpah ruah. Alhasil, sejahtera bagi rakyat seolah hanya utopia belaka.

Tidak heran, jika hilang empati terhadap rakyat, lupa menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas. Padahal mereka adalah pelayan rakyat yang wajib memenuhi dan menuntaskan berbagai persoalan yang menyulitkan rakyat. Alhasil, rakyat pun merindukan pemimpin sekaligus negarawan sejati.

Ya, sosok pemimpin sekaligus negarawan sejati adalah sosok yang sangat sadar dan paham bahwa rakyat merupakan amanah yang harus dijaga. Sebuah amanah yang berkonsekuensi berat, yakni surga atau neraka. Sebab, mereka akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT kelak.

Rasulullah Saw. bersabda, “Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka, dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka.” (HR. Abu Dawud).

Alhasil, seorang pemimpin sekaligus negarawan sejati, semestinya tidak mementingkan ambisi demi materi. Sebab, ada jutaan rakyat yang wajib dilayani. Merekalah amanah yang wajib diprioritaskan. Bukan segelintir investor yang justru menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup alam dan manusia. Wallahu’alam bissawab.