Saranapublik.com, Jakarta – Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan juga Anjak Utama Lemdiklat Polri, Komjen Pol. (Purn) Drs. Dharma Pongrekun, memberikan pandangan tentang pengaruh kementerian terhadap Polri dan bagaimana sebaiknya Polri dikelola.

‎Menurut Dharma tentang pengaruh kementerian terhadap Polri? Tidak setuju Polri berada di bawah kementerian karena khawatir akan kehilangan independensi dan menjadi lebih rentan terhadap kepentingan politik.

‎”Secara eksplisit menyatakan, “Kalau kementerian, saya nggak setuju” dan “Kalau dibawah kementerian, janganlah,” ujar Dharma lulusan Akademi Polisi (Akpol) Tahun 1988, Senin (1/12/2025).

‎Pentingnya Kekompakan Internal. Menurutnya, posisi Polri (setuju atau tidak di bawah kementerian) tergantung pada “kita kompak apa nggak” dan “kita mau jadi Polri yang seperti apa”.

‎Sebaiknya Polri dikelola Mandiri dan sejajar dengan kementerian lain. Ia menyarankan agar Polri setidaknya memiliki status setara dengan kementerian lain.

‎”Misalnya ada “Kemhan” (Kementerian Pertahanan) maka harus ada “Kemkam” (Kementerian Keamanan), mendukung Polri lebih baik di bawah Badan daripada di Kementerian,” kata Dharma.

‎Menurutnya, masih adanya birokrasi yang panjang dan juga menjadi masalah. Diperlukan birokrasi yang terintegrasi dan struktur Mabes Polri yang lebih kecil agar rakyat terlayani dengan konsep besar.

‎Ia menekankan pentingnya pemerintah memastikan kesejahteraan anggota Polri dari awal hingga pensiun.

‎”Anggota Polri harus memahami filosofi dasar “Tata Tentram Kerta Raharja” (ketertiban, kedamaian, kemakmuran) dan pengabdian. “Rastra Sewa Kotama” (pengabdi sejati bagi bangsa/rakyat),” jelas Dharma.

‎Apa saja tantangan dan solusi yang dihadapi Polri dalam menjaga integritas dan kesejahteraan anggotanya menurut Dharma Pongrekun?

‎Ada 4 (Empat) tantangan menurut Dharma yaitu 1. Integritas dan Penggunaan sebagai Alat Penguasa, 2. Persepsi Salah tentang Jenderal (Pimpinan Polri sering dipersepsikan tidak membela anggotanya), 3. Pengaruh Global dan Politik, dan 4. Peredaran Narkoba dan Pencarian Keuntungan.

‎”Polisi kerap digunakan sebagai alat penguasa dalam berbagai aspek kehidupan, bukan alat negara. dan Ada persepsi di internal bahwa Jenderal Polisi tidak membela polisi, namun ia berpendapat sebaliknya. Bahwa masih melihat beberapa Jenderal Polisi masih memikirkan kesejahteraan anak buah,” jawab Dharma.

‎Lanjut Dharma, Polri dihadapkan pada arus globalisasi dan permainan politik yang melegalkan hal tidak legal, yang akhirnya membuat mereka “berhadapan” dengan rakyat dalam bentuk hujatan, menyerang aparat Polisi dalam aksi unras, dan lain-lain.

‎”Lingkaran narkoba menjadi tempat mencari uang panas, namun tidak pernah menyelesaikan masalah narkoba,” tegasnya.

‎Ia menambahkan, adapun solusi nya yaitu memperbaiki manusia di dalam lembaga, Institusi diisi oleh manusia, sehingga manusia di dalamnya yang perlu diperbaiki.

‎”Harus ada keseimbangan antara harapan masyarakat dan apa yang Polri lakukan. Kesejahteraan anggota Polri harus diperhatikan dari awal hingga pensiun. Anggota Polri harus punya rumah agar memiliki wibawa dan tidak mudah meminta-minta agar mereka dapat mengabdi dengan tulus tanpa tergiur korupsi serta Pimpinan Polri harus memiliki jiwa kepemimpinan dan negarawan, memperhatikan semua bawahannya ‘seperti seorang guru yang memperhatikan semua murid, bukan hanya memperhatikan diri sendiri,” jelas Dharma.

‎”Polri harus punya status dan tidak dibawa ke kementerian lain untuk menghindari intervensi anggaran dan kepentingan. Dan juga perlu membuat laporan kegiatan harian (LI) bagi anggota untuk menghindari tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam bertugas dan menjaga akuntabilitas,” lanjut Dharma.

‎Apa pendapat Dharma Pongrekun terhadap Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian yang telah dibentuk dan dilantik Presiden Prabowo Subiyanto?

‎Sebagai sosok yang idealis dan berintegritas, ia pernah dihubungi oleh salah satu anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian untuk dimintai pendapat dan sudut pandangannya terkait Reformasi Polri.

‎”Mantan-mantan Kapolri yang sebagai anggota komisi agar konsisten dan komitmen untuk menyuarakan Polri yang mandiri, independen, tidak terseret dalam pusaran politik, dan tetap menomorsatukan pelayanan pada masyarakat,” saran Dharma.

Komjen Pol (Purn) Drs. Dharma Pongrekun memiliki sikap dan pandangan yang positif terhadap institusi Polri serta kepemimpinan Polri saat ini. Situasi ini terlihat pada:

‎1. Menolak Polri di bawah kementerian demi independensi agar Polri tetap kuat dan independen.

‎2. Polri harus mandiri dan sejajar dengan kementerian. Contohnya sebagai Badan (seperti BIN, BNN, BSSN,dll). Ini mendorong penguatan kelembagaan Polri sebagai institusi penting negara yang punya status dan anggaran sendiri.

‎3. Mengakui adanya jenderal polisi yang masih memikirkan kesejahteraan anak buah. Ini membela pimpinan Polri dari generalisasi negatif, sekaligus memberikan harapan bahwa kepemimpinan baik itu ada.

‎4. Kemandirian institusi (tidak dibawa ke kementerian lain untuk menghindari intervensi anggaran & kepentingan). Menjaga martabat dan ruang gerak Polri sebagai institusi.

‎5. Pentingnya kekompakan internal Polri. Mengajak Polri bersatu dan punya visi bersama

Komjen Pol (Purn) Drs. Dharma Pongrekun merupakan sosok purnawirawan perwira tinggi Polri yang masih mencintai institusi Polri.

‎Hal ini terlihat dari sudut pandang dan pernyataannya yang meliputi: tidak setuju Polri dibawah kementerian tertentu, pentingnya menjaga kekompakan di internal Polri, menginginkan Polri menerapkan konsep community policing “Sikompol Bermasyarakat” untuk menguatkan peran Polri di tengah masyarakat dan sekaligus menciptakan pendapatan sah bagi anggota, Polri harus mandiri dan sejajar dengan kementerian, meningkatkan integritas & transparansi internal melalui laporan kegiatan harian (LI).

‎Kesediannya untuk hadir dalam undangan FGD menyiratkan ia bersedia memberikan saran dan masukan untuk institusi Polri.

‎”Saya bersedia bersuara untuk institusi Polri dengan catatan Polri harus memiliki konsep dalam perbaikan institusi,” tutup Komjen. Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Drs. Dharma Pongrekun, M.M., M.H. dengan tegas.

‎Pewarta : Zainal Ariefin

Saranapublik.com, Jakarta – Irjen Pol. (Purn) Drs. Martuani Sormin, mantan Kapolda Sumatera Utara dan Koorsahli Kapolri, menyampaikan pandangan tegasnya mengenai arah reformasi Polri, termasuk wacana penempatan institusi kepolisian di bawah kementerian, Rabu (12/11/2025). Dalam diskusi yang berlangsung baru-baru ini, Martuani menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai lembaga penegak hukum yang independen. Ia menilai, menempatkan Polri di bawah kementerian justru dapat melemahkan komando kepolisian dan membuka ruang intervensi pada tugas-tugas profesional Polri.

‎Martuani yang pernah menjabat di berbagai wilayah rawan, termasuk Papua, memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi institusi kepolisian. Salah satunya adalah kesejahteraan anggota Polri yang dinilainya masih belum merata. Ia menyoroti masih adanya pimpinan di tingkat kewilayahan yang kurang peduli terhadap kondisi anggotanya.

‎Ia mengungkapkan pengalaman saat menjabat sebagai Kapolda Papua, ketika seorang anggota Brimob terluka akibat panah saat pengamanan aksi unjuk rasa. Menurutnya, Kapolres setempat tidak sigap memberikan penanganan. Martuani kemudian turun langsung mengevakuasi anggota tersebut dan membawanya ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan.

‎Selain persoalan kesejahteraan dan perhatian pimpinan, ia menyoroti peredaran narkoba yang menjadi “lingkaran uang panas” yang tidak kunjung selesai, serta masih lemahnya disiplin internal dan profesionalisme sebagian anggota. Ia menilai keberanian untuk menindak setiap pelanggaran hukum, termasuk di internal Polri, harus terus diperkuat.

‎Sebagai solusi, Martuani menekankan perlunya keseimbangan antara tuntutan masyarakat dan kinerja Polri. Pemerintah disebutnya harus memastikan kesejahteraan anggota dari awal dinas hingga pensiun, agar mereka tidak mudah tergoda praktik-praktik yang dapat mencederai integritas.

‎Ia menegaskan bahwa pimpinan Polri harus memiliki jiwa kepemimpinan dan kenegarawanan, memperhatikan seluruh bawahannya, bukan hanya kepentingan pribadi. Menurutnya, peningkatan kinerja Polri harus bertumpu pada disiplin, profesionalisme, dan keberanian menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

‎Terkait pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian oleh Presiden Prabowo Subianto, Martuani memberi dukungan penuh. Ia melihat keterlibatan para mantan Kapolri era Presiden Joko Widodo dalam komisi tersebut sebagai langkah yang tepat. Namun ia mengingatkan, reformasi tidak boleh diarahkan untuk melemahkan komando Polri, terutama melalui wacana penempatan institusi kepolisian di bawah kementerian mana pun.

‎Martuani Sormin menunjukkan sikap positif terhadap institusi Polri dan mendukung kepemimpinan Polri saat ini. Ia juga menolak keras upaya-upaya yang berpotensi memperlemah posisi Kapolri, termasuk narasi yang sempat berkembang pascainsiden unjuk rasa pada Agustus 2025. Sebagai purnawirawan jenderal yang lama berkecimpung di lapangan, ia menegaskan komitmennya menjaga marwah Polri sebagai institusi yang kuat dan tetap berada di bawah Presiden.

Saranapublik.com, Yogyakarta – Ajang Pemilihan Putra Putri Budaya Indonesia (PPBI) 2025 sukses diselenggarakan pada 14–18 Oktober 2025 di Hotel Grand Serela Yogyakarta. Kegiatan tahunan yang diinisiasi oleh Reko Serasi, S.S., M.A. selaku Founder PPBI ini kembali menjadi ruang aktualisasi bagi generasi muda dari seluruh penjuru Indonesia untuk berperan aktif dalam perlindungan, pelestarian, pembinaan, dan pemanfaatan budaya nasional.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin dan Direktur Bina SDM, Pranata dan Lembaga Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI, Irini Dewi Wanti.

‎Reko Serasi menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada ajang kompetisi semata, namun menjadi sarana bagi para peserta untuk mengembangkan wawasan, karakter, serta kecintaan terhadap budaya bangsa.

‎“Ajang ini menjadi kesempatan emas bagi finalis untuk memperkaya pengetahuan budaya, mengembangkan potensi diri, dan menjalin relasi antardaerah. Kami berharap mereka menjadi penggerak budaya di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

‎Tahun ini, puluhan finalis dari berbagai provinsi mengikuti serangkaian tahapan seleksi hingga malam puncak grand final yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebudayaan. Setelah melalui proses penjurian yang ketat, terpilih Putra Jawa Tengah, Ginanjar Eka Saputra, dan Putri Bali, Anak Agung Sagung Saraswathi Dharmaputri, sebagai Grand Winner Putra Putri Budaya Indonesia 2025.

‎DAFTAR LENGKAP PEMENANG PPBI 2025

‎Grand Winner :

‎•Ginanjar Eka Saputra (Jawa Tengah)

‎•Anak Agung Sagung Saraswathi Dharmaputri (Bali)

‎Runner Up 1: Ahmad Adrian (Sulawesi Tenggara), Amare Amodia (Jawa Timur)

‎Runner Up 2: Dhani Styawan (Jawa Timur), Geby Hilda Oge Mangundap (Kalimantan Barat)

‎Runner Up 3: Aurelya Cicely (Sulawesi Tengah), Fili Oki Saputra (DKI 3)

‎Runner Up 4: Billy Lejo Febriano (Kalimantan Barat), Fazya Mutia Eza Bela (Bengkulu)

‎Runner Up 5: I Gede Arya Utama Mandala (Bali), Hasyifah Faiza (Riau)

‎Kategori Pemenang Atribut :

‎•Favorit: Ahmad Adrian Suparman (Sultra), Priscilla Canthika Manterio (NTT)

‎•Advokasi Terbaik: Dhany Styawan (Jatim), Feby Inge (Sumut)

‎•Catwalk Terbaik: Hanif Abdur Rasyid (Bengkulu), Mauliani (Bengkulu)

‎•Busana Terbaik: Muhammad Iqbal (Sumut), Janitra Aurelya Sabrin (DIY)

‎•Bakat Terbaik: Alehandro Marcha (Kalteng), Novanita Bune (Malut)

‎•Intelegensia: Sugeng Warisno (Aceh), Dea Natasha (Kaltim)

‎•Photogenik: Jhorssevelt Todengko (Sulteng), Nabila Anjani (Babel)

‎•Persahabatan: Edy Sahputra Tarigan (Kepri), Ajeng Eka Putri (DKI 3)

‎•Ekonomi Kreatif (Ekraf): Ahmad Syauqi (Jabar), Erika Tampubolon (DKI 1)

‎•Inspiratif: Kiki Faisal (Banten), Julia Jackline (Papua)

‎Ajang PPBI 2025 menjadi simbol kebersamaan dan kolaborasi lintas budaya di kalangan muda. Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul lebih banyak generasi berdaya budaya yang siap membawa kekayaan tradisi Indonesia ke panggung nasional dan dunia.

‎

Saranapublik.com, Yogyakarta – Setelah suksesnya penyelenggaraan Putra Putri Budaya Indonesia (PPBI) 2025 di Yogyakarta, Sabtu (18/10/2025) dukungan besar datang dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) sekaligus Dewan Pembina PPBI, Sultan Baktiar Najamudin dalam sambutannya pada malam puncak Grand Final PPBI 2025 menyampaikan apresiasi tinggi terhadap konsistensi PPBI dalam menumbuhkan semangat pelestarian budaya di kalangan generasi muda.
‎
‎Sultan Baktiar Najamudin menegaskan bahwa peran anak muda dalam menjaga budaya bangsa harus terus didukung secara konkret melalui kolaborasi lintas lembaga dan daerah.
‎
‎“Saya melihat semangat para finalis luar biasa. Mereka adalah representasi generasi penerus bangsa yang siap menjaga identitas budaya Indonesia di tengah arus globalisasi. DPD RI siap berkolaborasi dan mendukung penuh agar PPBI 2026 dilaksanakan di Jakarta dengan  konsep penyelenggaraan yang lebih besar, meriah dan berdampak luas,” ungkapnya.
‎
‎Dukungan ini disambut hangat oleh Founder PPBI Reko Serasi, S.S., M.A yang menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan DPD RI terhadap gerakan kebudayaan yang diusung PPBI.
‎
‎“Kolaborasi bersama lembaga negara seperti DPD RI menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan karakter bangsa berbasis budaya,” ujar Reko Serasi.
‎
‎Disamping itu Irini Dewi Wanti, Direktur Bina SDM, Pranata dan Lembaga Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI mengatakan bahwa mereka selalu mendukung kegaiatan positif digenerasi muda khususnya seperti Putra Putri Budaya Indonesia ini.
‎
‎Rencana penyelenggaraan Putra Putri Budaya Indonesia 2026 di Jakarta diharapkan akan menjadi momentum nasional untuk meneguhkan peran pemuda sebagai duta budaya dan pelestari warisan bangsa di era modern. PPBI berkomitmen menghadirkan kegiatan yang tidak hanya selektif, tetapi juga edukatif dan inspiratif bagi seluruh peserta dari Sabang hingga Merauke.

Saranapublik.com, – Ajang bergengsi Pemilihan Putra Putri Budaya Indonesia (PPBI) 2025 resmi dibuka hari ini Selasa, 14 Oktober 2025 di Hotel Grand Serela Yogyakarta. Pembukaan kegiatan ini dilakukan secara resmi oleh Reko Serasi, S.S., M.A selaku Founder PPBI, yang menandai dimulainya rangkaian kegiatan tahunan untuk mencari generasi muda berprestasi dan berbudaya dari seluruh penjuru Indonesia.
‎
‎Tahun ini, ajang PPBI diikuti oleh perwakilan pemuda-pemudi terbaik dari seluruh provinsi se Indonesia, yang hadir dengan semangat membawa identitas daerah masing-masing untuk bersatu dalam misi pelestarian dan pengembangan budaya bangsa.
‎
‎Hari pertama kegiatan diawali dengan sesi pembekalan dan pemberian materi oleh dua narasumber terkemuka yaitu Aryanto Hendro Suprantoro selaku Kepala Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi (BPKSF) Dinas Kebudayaan DIY serta Dr. R.B. Edi Pramono, S.S., M.A selaku akademisi dari Universitas Teknologi Yogyakarta.
‎Keduanya memberikan wawasan mendalam tentang Sumbu Filosofi Yogyakarta dan peran generasi muda dalam menjaga warisan budaya, serta Pelestarian Bahasa di Kalangan Generasi muda.
‎
‎Menurut Reko Serasi, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang pembelajaran dan pengabdian.
‎
‎“Putra Putri Budaya Indonesia adalah wadah bagi generasi muda untuk memahami, mencintai, dan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa, serta menjadi penggerak dalam pelestarian budaya di daerah masing-masing. Dan Putra Putri Budaya Indonesia akan terus berkomitmen dalam bidang Pelestarian, Pemanfaatan, Perlindungan dan Pembinaan Budaya,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.
‎
‎Diketahui rangkaian kegiatan Pemilihan PPBI 2025 akan berlangsung mulai 14 hingga 18 Oktober 2025, dengan puncak acara Grand Final yang akan digelar pada 17 Oktober 2025 di Performance Hall Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya (FBSB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
‎
‎Pada malam final nanti, para finalis akan menampilkan kemampuan, gagasan, serta karakter kebudayaan terbaik yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Disamping itu, Grand Final PPBI nantinya akan juga dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamudin, Direktur Bina SDM, Pranata & Lembaga Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI Irini Dewi Wanti serta perwakilan dinas/official dari provinsi-provinsi dan juga tokoh-tokoh nasional lain.
‎
‎Putra Putri Budaya Indonesia
‎Cerdas, Berkarakter, Berbudaya

Saranapublik.com, – Halo masyarakat Indonesia khususnya Provinsi Bengkulu yang membutuhkan kendaraan, ekspedisi, tour dan travel, event organizer (EO), pengadaan alat rumah tangga, kebutuhan kantor hingga jasa katering gak perlu khawatir lagi semua ada di PT Bima Group Perkasa Jaya.

PT Bima Group Perkasa Jaya adalah perusahaan nasional yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa terpadu, melayani kebutuhan instansi pemerintah baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Dimana sudah didukung sistem operasional terintegrasi melalui e-katalog versi 6 dan perusahaan ini pun hadir sebagai mitra yang andal, profesional dan tepat waktu.

Bima selaku anak muda asli Provinsi Bengkulu sekaligus Direktur PT Bima Group Perkasa Jaya mengatakan perusahaan ini hadir untuk melayani berbagai sektor yang dimana juga melayani pengadaan barang industri seperti suku cadang, perlengkapan mekanikal, alat berat, elektronik, hingga alat olahraga.

“Untuk sektor konstruksi dan energi, kami menyediakan material tambang, alat penunjang pertambangan, serta mendukung pengadaan makanan dan produk UMKM lokal,” ujar Bima 2000 panggilan akrabnya.

Untuk diketahui, PT Bima Group Perkasa Jaya sudah dilengkapi dengan mempunyai sertifikat ISO yaitu ISO 9001, 14001 dan 45001 sehingga PT Bima Group Perkasa Jaya adalah perusahaan yang memenuhi standar kualitas yang diakui secara Internasional.

Dengan moto dari Bengkulu untuk Indonesia, Berkarya dengan Hati dan Profesional PT Bima Group Perkasa Jaya siap menjadi mitra strategis dalam setiap kebutuhan pengadaan anda.PT Bima Group Perkasa Jaya hadir beralamatkan di Jalan Sungai Rupat 2 Nomor 18 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

Dengan tekad menjaga kepercayaan para pelanggan kami siap dengan jaminan mutu, sistem manajemen lingkungan dan manajemen kesehatan keselamatan kerja yang tidak perlu diragukan lagi. Kami Siap Melayani Anda 24 Jam dengan Hati dan Profesional.

Saranapublik.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) pada Jumat (31/1/2025), mengatakan, bahwa anggota DPR memiliki Hak Imunitas untuk bebas berbicara dan mengespresiasikan pendapatnya.

Sehingga anggota DPR tidak bisa dilaporkan, karena diberikan Hak Imunitas untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas, serta wewenangnya sebagai wakil rakyat.

Pernyataan HNW itu menanggapi adanya pelaporan terhadap Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera ke Mahkamah Kehormatan (MKD) yang dilaporkan oleh simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bernama Eneng Ika Haryati, pada Kamis (30/1/2025),

Mardani dilaporkan ke MKD, karena melontarkan olokan yang ditujukan kepada Partai Gelora saat ‘Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina’ di Jakarta, Selasa (21/1/2025) sore.

Direktur Eksekutif Open Parliament Institute Poetra Adi Soerjo meminta Hidayat Nur Wahid selaku Pimpinan MPR agar membaca ulang TAP MPR VII/MPR/2021 tentang Etika Pejabat Publik.

TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan berada di atas Undang-Undang (UU). Sehingga orang yang pertama wajib menjunjung tinggi TAP MPR adalah Pimpinan MPR, termasuk Hidayat Nur Wahid dari PKS..

“Jadi saya kira pembelaan Hidayat Nur Wahid atas tindakan Mardani Ali Sera dengan bersembunyi dibalik Hak Imunitas Anggota DPR adalah tindakan pembangkangan terhadap TAP MPR tentang Etika Pejabat Publik,” kata Poetra Adi Soerjo dalam keterangannya, Minggu (2/2/2025).

Menurut Suryo, Hak Imunitas anggota DPR dalam ketentuan pasal 224 UU No.13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) semata terkait dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPR.

Ia menegaskan, bahwa ucapan Mardani Ali Sera yang merendahkan Partai Gelora bukanlah bagian dari pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPR.

“Tidak ada fungsi dan kewenangan DPR untuk merendahkan partai lain sebagai sesama badan hukum publik,” katanya.

Karena itu, HNW harus memahami keberadaan MKD sengaja dihadirkan, karena tidak semua tindakan salah anggota Dewan baik dalam rapat ataupun di luar rapat merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi dan wewenang.

“Jadi tindakan Mardani Ali Sera adalah satu hal yang tidak dapat ditolelir, namun terlebih lagi pembelaan Hidayat Nur Wahid dalam posisinya sebagai Pimpinan MPR RI adalah pelanggaran terhadap etika kekuasaan yang jauh lebih berat, lebih mendalam, dan lebih besar pengaruh kerusakannya dalam sistem bernegara,” tandasnya.

Publik, lanjutnya, memberi harapan besar kepada MKD DPR RI untuk menegakkan etika dengan memberikan sanksi tegas dan maksimal atas pelanggaran anggotanya demi tegaknya harkat dan martabat kelembagaan DPR.

“Mardani Ali Sera harus diberikan sanksi tegas dan maksimal atas pelanggaran yang dilakukannya, demi tegaknya harkat dan martabat kelembagaan Dewan Yang Terhormat,” pungkas Direktur Eksekutif Open Parliament Institute ini.

Seperti diketahui, Ketua BKSAP DPR RI Mardani dilaporkan oleh simpatisan Partai Gelora, Eneng Ika Haryati ke MKD DPR RI pada Kamis (30/1/2025).

Politikus PKS itu dilaporkan karena dianggap telah menghina Partai Gelora saat BKSAP menggelar Silaturahmi Nasional Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina pekan lalu.

“Terkait aduan saya itu kalau saya bilang menyalahi kode etik. Karena dia selalu mengolok-ngolok Partai Gelora dengan ‘Partai Nol Koma’. Dan tidak hanya sekali, dia pun suka mengolok-ngolok, selalu mengolok-ngolok Partai Gelora,” kata Ika usai melaporkan ke MKD kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (30/1/2025).

Momen Mardani yang dianggap merendahkan Partai Gelora ini terjadi saat perwakilan dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Pusdok Tamadun, Hadi Nur Rahmat, tengah mempresentasikan mengenai capaian organisasinya.

Semua olok-olokan Mardani Ali Sera kepada Partai Gelora ditayangkan secara langsung lewat akun YouTube resmi TVR Parlemen pada Selasa (21/1/2025) saat menyangkan kegiatan BKSAP DPR.

“Kami sudah bekerja sama dengan berbagai partai, termasuk Gerindra, PDIP, PKS, dan Gelora, dan sebagainya,” kata Hadi memaparkan capaiannya.

Namun, Mardani tiba-tiba menyela dan menyebut PKS agar jangan didekat-dekatinlah Partai Gelora ketika Hadi Nur Rahmat berbicara sambil terkekeh-kekeh

“PKS jangan dekat-dekat Gelora, bercanda, bercanda, bercanda,” kata Mardani sambil masih terus mencela tertawa lebar, terkekeh-kekeh.

Terkait hal ini, Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam pun mengatakan pihaknya akan segera memanggil Mardani untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Kita terima yang lapornya itu Eneng Ika Haryati melaporkan Mardani Ali Sera laporan terkait dengan pernyataan teradu dalam sebuah acara resmi di DPR RI. Kita nggak ada urusan mau siapa pun yang melaporkan ke MKD, pastikan akan saya panggil,” kata Dek Gam, Kamis (30/1/2025).

Anis Matta Terpilih Secara Aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Gelora Periode 2024-2029

JAKARTA- Anis Matta terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia untuk periode kedua, masa bakti Periode 2024-2029.

Keputusan tersebut, diambil dalam Musyawarah Nasional (Munas) I Partai Gelora Indonesia Indonesia yang digelar di Pomelotel Patra Kuningan Jakarta, Minggu (8/12/2024).

Munas dipimpin Ketua Majelis Permusyaratan Nasional (MPN) KH Ahmad Muzhafar Jufri, didampingi Sekretaris MPN Handoyo Prihantanto, serta para wakil ketua MPN Musyafa Ahmad Rahim, Ridwan Thalib dan Ina Saleha.

Munas I Partai Gelora berlangsung kilat, kurang dari satu jam. Anis Matta yang merupakan calon tunggal Ketua Umum Partai Gelora, akhirnya dipilih secara aklamasi oleh seluruh peserta Munas.

“Apakah forum dapat menyetujui untuk memilih dan menetapkan Haji Muhammad Anis Matta sebagai Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Periode 2024-2029,” tanya Handoyo Prihantanto selaku Pimpinan Sidang.

Kemudian kompak dijawab oleh seluruh peserta Munas yang berasal dari pengurus MPN, MP, DPN dan DPW. “Setuju”…!

Selanjutnya, Anis Matta diminta untuk membentuk kepengurusan guna menjalankan mandat kepemimpinan di Partai Gelora dan mengukuhkannya dalam dokumen negara yang sesuai dengan peraturan-perundangan.

Munas I Partai Gelora juga mengesahkan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai yang baru. Perubahan AD/ART ini dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan dinamika negara dan global.

“Pada umumnya yang menjadi pertimbangan dalam membuat AD/ART, adalah kita tidak ingin tersekat dengan aturan yang kita buat sendiri. Partai ini harus lincah dan bisa terus bergerak, sehingga perlu dilakukan perubahan AD/ART yang ditetapkan melalui Munas,” kata Handoyo.

Pelaksanaan Munas I Partai Gelora berjalan mulus, karena sebelumnya telah menjadi keputusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Khusus Majelis Pernusyawatan Nasional (MPN), Mahkamah Partai (MP), Dewan Pimpinan Nasional (DPN), dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) pada Sabtu (7/12/2024), sehari sebelumnya.

Keputusan Rakornas Khusus tersebut mengacu pada keputusan bersama tiga pimpinan lembaga pusat Partai Gelora, yakni MPN, MP dan DPN yang telah menggelar rapat dan mengambil keputusan pada Sabtu (2/11/2024).

Menanggapi keputusan Munas I yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum Partai Gelora Periode 2024-2029, Anis Matta menyatakan menerima amanah dan tanggungjawab tersebut.

“Saya ingin menyatakan, bismillah. Kita lanjutkan perjuangan bersama. Saya menerima tanggung jawab ini dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini akan tetap bersama kita di dalam perahu ini. Ibarat sampan kecil yang akan kembali melewati gelombang besar di dalam samudera,” kata Anis Matta.

Anis Matta menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Munas I yang masih mempercayai dirinya sebagai formatur tunggal untuk memimpin dan menyusun kepengurusan Parrtai Gelora periode yang akan datang.

“Karena keputusan Munas ini sebagai keputusan kolektif, maka saya memohon sekali lagi kepada saudara-saudara untuk terus bersama dan berkolaborasi penuh untuk menyukseskan apa yang menjadi cita-cita perjuangan, yang menjadi alasan lahirnya dan berdirinya Partai Gelora,” ujarnya.

Anis Matta mengatakan, dalam kepengurusan yang baru Periode 2024-2029, akan dilakukan perubahan total struktur organisasi Partai Gelora, serta pembentukan organisasi sayap pendukung.

“Para pimpinan DPN sebentar lagi akan kita ubah namanya menjadi DPP. Sedangkan MPN dan Mahkamah Partai yang selama ini sebagai lembaga tersendiri akan kita lebur di DPP,” katanya.

Menurut Anis Matta, kepengurusan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelora nantinya akan bertambah. Pengisian nama-nama di struktur kepengurusan DPP tersebut, akan dituntaskan sebelum Nataru 2024/2025.

“Jadi kita berusaha untuk menuntaskan semuanya sebelum Nataru, sehingga nanti tinggal pekerjaan administrasi penyusunan AD/ART saja. Dan Insya Allah pada 7 Januari 2025, penyusunan kepengurusan yang baru akan diserahkan ke Kementerian Hukum untuk didaftarkan,” ujar Anis Matta.

Munas I dan Rakornas Khusus MPN, MP, DPN dan DPW Partai Gelora yang digelar pada Sabtu-Minggu (7-8/12/2024) ini, selain dihadiri Anis Matta, juga hadir Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi.

Lalu, hadir juga seluruh pengurus MPN, MP dan DPN, serta 38 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora se-Indonesia.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, bahwa kepengurusan di 38 DPW se-Indonesia belum dimisioner dan akan berlanjut hingga Desember 2024, dimana hanya kepengurusan DPN saja yang demisioner.

“Jadi pimpinan DPW nanti melalui tugas yang disampaikan Ketua Umum, diminta untuk mensosialisasikan keputusan ini ke jajaran struktur di daerah. Nanti sekretariat di pusat juga akan membantu juga pendistribusian surat keputusan MPN soal Munas,” kata Mahfuz Sidik.

Saranapublik.com, Palu – Sulawesi Tengah – Ajang pemilihan Putra Putri Budaya Indonesia (PPBI) tahun 2024 kembali digelar pada 2 – 6 Oktober 2024. Sulawesi Tengah “Negeri 1000 Megalit” menjadi tuan rumah pemilihan tahun ketiga pelaksanaan kegiatan yang menjadi wadah bagi generasi muda Indonesia ini untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya ini. Hari Pertama Pemilihan Putra Putri Budaya Indonesia 2024 yang Berlokasi di Hotel Best Western Coco Palu Sulawesi Tengah di mulai dengan hadirnya para Finalis dari seluruh Provinsi di Indonesia dan dilanjutkan dengan materi serta photoshoot.

Reko Serasi selaku National Director Putra Putri Budaya Indonesia mengungkapkan bahwa ia merasa bangga, karena untuk ketiga kalinya pemilihan berskala nasional ini bisa Kembali di gelar dan tahun ini dilaksanakan di Tanah Negeri 1000 Megalit, Palu, Sulawesi Tengah.

“Ini menjadi kesempatan bagi para finalis yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia untuk memperkaya pengetahuan mereka tentang budaya dari berbagai provinsi khususnya Sulawesi Tengah, pengembangan diri dan menjalin relasi sesama generasi muda se-Indonesia. Di PPBI, para finalis tidak hanya fokus pada masalah penampilan namun juga dirangkai dengan aspek-aspek pengembangan diri, public speaking dan pengetahuan,” ujar Reko Serasi.

Dihari pertama mendapat materi dari Bapak Mehdiantara Datupalinge, S.H yang mengatakan pentingnya para finalis dari seluruh Indonesia ini paham sekali dengan budaya provinsi masing-masing, karena tanggung jawab yang di emban sebagai Putra Putri Budaya Indonesia ini sangat berat, terlebih dalam menjaga eksistensi dan esensi dari Budaya itu sendiri.

Disamping itu, Arkeolog dan Pengamat Budaya Indonesia Drs. Iksam Seraalfamaik Djorimi, M.Hum yang juga menjadi pemateri juga mengatakan bahwa Kegiatan ini sangat penting dan terus dilanjutkan untuk menggali potensi generasi muda dalam pelestarian budaya. Hal ini diperlukan karena mereka ini adalah agen yang menjembatani masa lalu, sekarang dan masa depan.

Pemilihan Putra Putri Budaya Indonesia telah menjadi wadah bagi generasi muda untuk berperan secara aktif dalam bidang edukasi, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan konsistensi PPBI yaitu salah satunya dengan menerbitkan buku tentang budaya setiap tahunnya.

Kegiatan PPBI ini nantinya juga akan dirangkai dengan kegiatan city tour dengan mengunjungi beberapa lokasi khsusunya salah satu situs megalit dan beberapa objek wisata budaya di Sulawesi Tengah. Sedangkan Malam Grand Final Pemilihan Putra Putri Budaya Indonesia 2024 dilaksanakan pada tgl 4 Oktober 2024 di Grand Ballroom Hotel Best Western Coco Palu Sulawesi Tengah.

Alrian Hendra (asal Jawa Timur) yang menjadi Pemenang utama Putra Budaya Indonesia 2024 mengatakan bahwa kegiatan ini mewadahi para kaum muda yang peduli dengan budaya Indonesia, karena putra putri budaya Indonesia memiliki program advokasi yang dibawa dengan tujuan untuk pengembangan dan edukasi budaya Begitupun juga Fricella Aprianda (asal Kalimantan Tengah) yang menjadi pemenang utama Putri Budaya Indonesia 2024 juga mengungkapkan bahwa ajang PPBI ini merupakanwadah yang sangat positif bagi generasi muda Indonesia.

Sedangkan, Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kata sambutannya mengungkapkan kebanggaan mereka karena Sulawesi Tengah “Negeri 1000 Megalit” bisa menjadi tuan rumah ajang yang baik ini bagi generasi muda terkait budaya.

“Pemerintah Sulawesi Tengah mendukung penuh kegiatan ini dilakukan di Negeri 1000 Megalit,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Wahyu Listyaningsih, S.Sn selaku Pamong Budaya Ahli Muda Bidang Kesenian Dirjen Kebudayaan RI mengatakan bahwa Direktorat Kebudayaan RI sangat mendukung hal-hal positif seperti apa yang Putra Putri Budaya Indonesia lakukan, baik dalam berkegiatan ataupun menghasilkan karya-karya.

“Berharap semoga PPBI semakin terus berkembang kedepannya,” harap Wahyu Listyaningsih tutupnya.

Saranapublik.com,- Satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88 AT Polri) berangkatkan warga binaan untuk mengikuti pelatihan atau magang terkait ilmu Agribisnis di Badan Pelatihan Pertanian (Bapeltan) di Provinsi Lampung dari tanggal 5 September hingga 9 September 2024.

Adapun kegiatan tersebut diikuti oleh 10 anggota warga binaan Satgaswil Bengkulu Densus 88 AT Polri sebagai komitmen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan agar kedepannya bisa memberikan manfaat bagi warga binaan.

Kasatgaswil Bengkulu Densus 88 AT Polri Kompol Parwoto, SH., MH mengatakan kegiatan pelatihan ini sebagai wujud kepedulian dan perhatian serta komitmen kita sebagai ruang untuk komunikasi yang persuasif serta sebagai program pembinaan kemandirian kewirausahaan dan memberikan manfaat seluas luasnya untuk warga binaan.

“Semoga dengan adanya pelatihan ini memberikan manfaat yang besar untuk seluruh warga binaan Satgaswil Bengkulu Densus 88 AT Polri,” harap Kompol Parwoto, Rabu (11/9/2024) saat dikonfirmasi awak media.

Lanjut Kompol Parwoto, kita akan terus memberikan pendampingan terhadap warga binaan kita sesuai apa yang sudah kita komitmen kan.”Nanti dari hasil pelatihan yang sudah diberikan ini akan dipraktekkan untuk menggarap lahan yang sudah difasilitasi oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu,” ujar Kasatgaswil Bengkulu Densus 88 AT Polri.

Disisi lain salah satu peserta anggota binaan Satgaswil Bengkulu Densus 88 AT Polri Ustaz Sardona, M.I.Kom yang mengikuti pelatihan Agribisnis di Bapeltan Lampung tersebut mengatakan sangat mengapresiasi terhadap Satgaswil Bengkulu Densus 88 AT Polri selalu penyelenggara yang sudah memfasilitasi kegiatan tersebut.

“Kami seluruh peserta sangat berterimakasih terhadap Densus 88 Bengkulu yang sudah semaksimal mungkin berupa untuk menyelenggarakan kegiatan ini,” ujar Ustaz Sardona.

Sardona juga menambahkan tentunya sangat tidak mudah kegiatan ini terselenggara dikarenakan butuh banyak pengorbanan oleh Densus 88 Bengkulu.

“Banyak pengorbanan yang kita lihat yang sudah diberikan oleh Satgaswil Bengkulu Densus 88 mulai dari tenaga, finansial, serta pemikiran dan lain sebagainya,” tambahnya.

Disisi lain Nasriyanto yang juga merupakan peserta pelatihan Agribisnis menambahkan tentunya sangat berterimakasih kepada Satgaswil Bengkulu Densus 88 AT Polri, Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, Bapeltan Lampung dan juga Badan Intelejen Daerah Wilayah Bengkulu yang sudah memfasilitasi kegiatan tersebut serta mendukung seluruh langkah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

“Kami sangat terpukau dengan Densus 88 Bengkulu yang sudah memfasilitasi kegiatan kami dan tentunya ini sangat jauh dari paradigma yang sudah kami pikirkan selama ini dan ini luar biasa bagi kami,” ujar Bejok panggilan akrabnya.

Lanjutnya, kegiatan tersebut menjadikan keterampilan serta pengembangan diri untuk meningkatkan hasil kemampuan dan skill agar kedepan bisa memberikan manfaat bagi dirinya dan umumnya masyarakat luas.

“Tentunya kami berharap untuk selalu mendapatkan dukungan dari Densus 88 Bengkulu serta pendampingan agar nantinya apa yang sudah kami dapatkan dari pelatihan tersebut bisa teraplikasi dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya di bidang Pertanian,” tutupnya.