Saranapublik.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) pada Jumat (31/1/2025), mengatakan, bahwa anggota DPR memiliki Hak Imunitas untuk bebas berbicara dan mengespresiasikan pendapatnya.

Sehingga anggota DPR tidak bisa dilaporkan, karena diberikan Hak Imunitas untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas, serta wewenangnya sebagai wakil rakyat.

Pernyataan HNW itu menanggapi adanya pelaporan terhadap Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera ke Mahkamah Kehormatan (MKD) yang dilaporkan oleh simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bernama Eneng Ika Haryati, pada Kamis (30/1/2025),

Mardani dilaporkan ke MKD, karena melontarkan olokan yang ditujukan kepada Partai Gelora saat ‘Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina’ di Jakarta, Selasa (21/1/2025) sore.

Direktur Eksekutif Open Parliament Institute Poetra Adi Soerjo meminta Hidayat Nur Wahid selaku Pimpinan MPR agar membaca ulang TAP MPR VII/MPR/2021 tentang Etika Pejabat Publik.

TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan berada di atas Undang-Undang (UU). Sehingga orang yang pertama wajib menjunjung tinggi TAP MPR adalah Pimpinan MPR, termasuk Hidayat Nur Wahid dari PKS..

“Jadi saya kira pembelaan Hidayat Nur Wahid atas tindakan Mardani Ali Sera dengan bersembunyi dibalik Hak Imunitas Anggota DPR adalah tindakan pembangkangan terhadap TAP MPR tentang Etika Pejabat Publik,” kata Poetra Adi Soerjo dalam keterangannya, Minggu (2/2/2025).

Menurut Suryo, Hak Imunitas anggota DPR dalam ketentuan pasal 224 UU No.13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) semata terkait dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPR.

Ia menegaskan, bahwa ucapan Mardani Ali Sera yang merendahkan Partai Gelora bukanlah bagian dari pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPR.

“Tidak ada fungsi dan kewenangan DPR untuk merendahkan partai lain sebagai sesama badan hukum publik,” katanya.

Karena itu, HNW harus memahami keberadaan MKD sengaja dihadirkan, karena tidak semua tindakan salah anggota Dewan baik dalam rapat ataupun di luar rapat merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi dan wewenang.

“Jadi tindakan Mardani Ali Sera adalah satu hal yang tidak dapat ditolelir, namun terlebih lagi pembelaan Hidayat Nur Wahid dalam posisinya sebagai Pimpinan MPR RI adalah pelanggaran terhadap etika kekuasaan yang jauh lebih berat, lebih mendalam, dan lebih besar pengaruh kerusakannya dalam sistem bernegara,” tandasnya.

Publik, lanjutnya, memberi harapan besar kepada MKD DPR RI untuk menegakkan etika dengan memberikan sanksi tegas dan maksimal atas pelanggaran anggotanya demi tegaknya harkat dan martabat kelembagaan DPR.

“Mardani Ali Sera harus diberikan sanksi tegas dan maksimal atas pelanggaran yang dilakukannya, demi tegaknya harkat dan martabat kelembagaan Dewan Yang Terhormat,” pungkas Direktur Eksekutif Open Parliament Institute ini.

Seperti diketahui, Ketua BKSAP DPR RI Mardani dilaporkan oleh simpatisan Partai Gelora, Eneng Ika Haryati ke MKD DPR RI pada Kamis (30/1/2025).

Politikus PKS itu dilaporkan karena dianggap telah menghina Partai Gelora saat BKSAP menggelar Silaturahmi Nasional Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina pekan lalu.

“Terkait aduan saya itu kalau saya bilang menyalahi kode etik. Karena dia selalu mengolok-ngolok Partai Gelora dengan ‘Partai Nol Koma’. Dan tidak hanya sekali, dia pun suka mengolok-ngolok, selalu mengolok-ngolok Partai Gelora,” kata Ika usai melaporkan ke MKD kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (30/1/2025).

Momen Mardani yang dianggap merendahkan Partai Gelora ini terjadi saat perwakilan dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Pusdok Tamadun, Hadi Nur Rahmat, tengah mempresentasikan mengenai capaian organisasinya.

Semua olok-olokan Mardani Ali Sera kepada Partai Gelora ditayangkan secara langsung lewat akun YouTube resmi TVR Parlemen pada Selasa (21/1/2025) saat menyangkan kegiatan BKSAP DPR.

“Kami sudah bekerja sama dengan berbagai partai, termasuk Gerindra, PDIP, PKS, dan Gelora, dan sebagainya,” kata Hadi memaparkan capaiannya.

Namun, Mardani tiba-tiba menyela dan menyebut PKS agar jangan didekat-dekatinlah Partai Gelora ketika Hadi Nur Rahmat berbicara sambil terkekeh-kekeh

“PKS jangan dekat-dekat Gelora, bercanda, bercanda, bercanda,” kata Mardani sambil masih terus mencela tertawa lebar, terkekeh-kekeh.

Terkait hal ini, Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam pun mengatakan pihaknya akan segera memanggil Mardani untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Kita terima yang lapornya itu Eneng Ika Haryati melaporkan Mardani Ali Sera laporan terkait dengan pernyataan teradu dalam sebuah acara resmi di DPR RI. Kita nggak ada urusan mau siapa pun yang melaporkan ke MKD, pastikan akan saya panggil,” kata Dek Gam, Kamis (30/1/2025).

Saranapublik.com, Depok – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Zamrowi, menegaskan bahwa pihaknya tetap menurunkan petugas untuk mengatur lalu lintas (Lalin) saat libur Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek 2025.

Hal ini dilakukan demi menjaga kenyamanan dan kelancaran mobilitas warga. “Kami ingin memastikan masyarakat tetap merasa aman dan nyaman saat beraktivitas, meskipun ini adalah hari libur. Seluruh jajaran Dishub siap siaga untuk menjalankan tugasnya,” ujar Zamrowi, Senin (27/01/25).

Dirinya juga menyampaikan bahwa personel Dishub akan bertugas di beberapa titik strategis, termasuk kawasan yang diprediksi mengalami peningkatan aktivitas.

“Kami telah mempersiapkan strategi pengaturan lalu lintas dan memastikan koordinasi yang baik di lapangan agar kepadatan dapat diminimalkan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Perparkiran Dishub Kota Depok, Deris M. Riza, menjelaskan bahwa sebanyak 200 petugas telah dikerahkan secara penuh saat libur Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek 2025.

Mereka bertugas di berbagai titik di Kota Depok, termasuk Jalan Margonda, Grand Depok City (GDC), Sawangan, dan sejumlah lokasi lainnya.Selain itu, petugas juga kami tempatkan di area sekitar tempat ibadah untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas di sana,” ujarnya. Ia menambahkan, pengaturan dilakukan dalam dua shift, yaitu pukul 06.00-13.00 WIB dan 13.00-20.00 WIB.”Dengan pengaturan ini, diharapkan lalu lintas di Kota Depok tetap kondusif meski terjadi peningkatan volume kendaraan di hari libur,” tutupnya. (Ibn)

Saranapublik.com, Jakarta – Kapolsek Kramatjati Kompol Rusit Malak, S.H.I,M.H menggelar kegiatan Ngopi Kamtibmas bersama tiga pilar di Aula Kantor Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, selasa (21/1/2025).

Dalam acara itu hadir Kapolsek Kramatjati, Kompol Rusit Malaka, S.H.I, M.H, Lurah Balekambang, Sekretaris kelurahan Balekambang, Kanit Reskrim, wakil Kanit Binmas/wakil Kanit Intelkam, Kapospol Cililitan, Panit Intelkam, Reskrim dan Binmas, Bhabinkamtibmas Balekambang, FKDM, Pokdarkamtibmas Bhayangkara, para Ketua RW, Ketua RT, para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutanya lurah Balekambang mengucapkan terimakasih kepada semua yang hadir termasuk kepada jajaran Polsek Kramatjati.

Ia melanjutkan, giat ini dilaksanakan sebagai wadah silaturahmi dan wacana kritik dan saran terhadap kinerja tiga pilar.

Sementara itu, dalam sambutannya Kapolsek Kramatjati Kompol Rusit Malaka menyampaikan ucapan terimakasih kepada warga dan Mitra Polri yang selalu membantu pihak kepolisian dalam memelihara kamtibmas yang aman dan nyaman.

Kapolsek Menjelaskan bahwa program ngopi kamtibmas merupakan program dari kapolda untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Ngopi Kamtibmas dengan pembahasan terkait Tawuran, Curanmor, Judi Online dan Narkoba yang terjadi di wilayah kelurahan Balekambang.

“Maka dari itu dengan adanya acara ngopi kamtibmas kita mencari jalan keluar agar tawuran antar remaja bisa dihilangkan. Mudah-mudahan kedepannya kejadian tawuran, judi online maupun narkoba tidak ada lagi,” pungkas Kapolsek. (Ibn)

Saranapublik.com, Depok – Komandan Kodim (Dandim) 0508/Depok, Kolonel Infanteri (Inf) Kolonel Iman Widhiarto pekan lalu melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok untuk berkoordinasi mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Pertemuan ini membahas pelaksanaan program MBG yang sudah berjalan dua pekan sejak 6 Januari di sekolah-sekolah. Baik itu dari sisi kendala yang terjadi maupun solusi ke depannya agar program ini berjalan lancar.

Kolonel Inf Iman Widhiarto mengatakan, secara filosofinya program MBG merupakan konsep kebangsaan untuk membentuk generasi muda dengan diberi asupan gizi dari sejak dini, termasuk masa sekolah.

TNI sebagai alat negara dalam hal ini bertugas menjalankan perintah Presiden untuk mengawal pelaksanaan pemberian Makan Bergizi Gratis berjalan lancar

“Kami (TNI) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berkoordinasi agar seluruh anak Depok bisa mendapatkan program MBG ini, serta kendala dan solusi agar pelaksanaan kegiatannya tetap aman dan lancar,” ungkapnya, Senin (20/01/24).

Kolonel Inf Iman menuturkan, banyak dinamika di lapangan yang terjadi dalam menangani pemberian MBG. Di antaranya, kesiapan dapur dalam proses memasak, maupun sekolah penerima manfaat.

Menurutnya, kendala-kendala itu biasa terjadi karena MBG adalah program baru di Indonesia. Namun, semua itu masih bisa diminimalisir oleh Kodim 0508/Depok dan Badan Gizi Nasional.

“Namun dengan adanya program Makan Bergizi Gratis ini, banyak siswa yang merasa bersyukur juga, seperti kemarin kami mendapatkan surat cinta dari murid yang secara inisiatif membuat ungkapan rasa terima kasih. Ini merupakan hal yang positif, berarti program ini diterima oleh seluruh siswa,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Sutarno menyebut, sebagai program prioritas nasional Pemkot Depok sangat mendukung program MBG di semua jenjang satuan pendidikan.

Lanjutnya, Disdik juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG yang sudah berjalan dua pekan tersebut.

“Evaluasi yang dilakukan ini terkait permasalahan dalam distribusi ke sekolah-sekolah, baik itu yang dilaksanakan pada siang maupun pagi hari, ini menjadi evaluasi agar memudahkan distribusi,” pungkasnya. (Ibn)

Anis Matta Terpilih Secara Aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Gelora Periode 2024-2029

JAKARTA- Anis Matta terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia untuk periode kedua, masa bakti Periode 2024-2029.

Keputusan tersebut, diambil dalam Musyawarah Nasional (Munas) I Partai Gelora Indonesia Indonesia yang digelar di Pomelotel Patra Kuningan Jakarta, Minggu (8/12/2024).

Munas dipimpin Ketua Majelis Permusyaratan Nasional (MPN) KH Ahmad Muzhafar Jufri, didampingi Sekretaris MPN Handoyo Prihantanto, serta para wakil ketua MPN Musyafa Ahmad Rahim, Ridwan Thalib dan Ina Saleha.

Munas I Partai Gelora berlangsung kilat, kurang dari satu jam. Anis Matta yang merupakan calon tunggal Ketua Umum Partai Gelora, akhirnya dipilih secara aklamasi oleh seluruh peserta Munas.

“Apakah forum dapat menyetujui untuk memilih dan menetapkan Haji Muhammad Anis Matta sebagai Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Periode 2024-2029,” tanya Handoyo Prihantanto selaku Pimpinan Sidang.

Kemudian kompak dijawab oleh seluruh peserta Munas yang berasal dari pengurus MPN, MP, DPN dan DPW. “Setuju”…!

Selanjutnya, Anis Matta diminta untuk membentuk kepengurusan guna menjalankan mandat kepemimpinan di Partai Gelora dan mengukuhkannya dalam dokumen negara yang sesuai dengan peraturan-perundangan.

Munas I Partai Gelora juga mengesahkan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai yang baru. Perubahan AD/ART ini dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan dinamika negara dan global.

“Pada umumnya yang menjadi pertimbangan dalam membuat AD/ART, adalah kita tidak ingin tersekat dengan aturan yang kita buat sendiri. Partai ini harus lincah dan bisa terus bergerak, sehingga perlu dilakukan perubahan AD/ART yang ditetapkan melalui Munas,” kata Handoyo.

Pelaksanaan Munas I Partai Gelora berjalan mulus, karena sebelumnya telah menjadi keputusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Khusus Majelis Pernusyawatan Nasional (MPN), Mahkamah Partai (MP), Dewan Pimpinan Nasional (DPN), dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) pada Sabtu (7/12/2024), sehari sebelumnya.

Keputusan Rakornas Khusus tersebut mengacu pada keputusan bersama tiga pimpinan lembaga pusat Partai Gelora, yakni MPN, MP dan DPN yang telah menggelar rapat dan mengambil keputusan pada Sabtu (2/11/2024).

Menanggapi keputusan Munas I yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum Partai Gelora Periode 2024-2029, Anis Matta menyatakan menerima amanah dan tanggungjawab tersebut.

“Saya ingin menyatakan, bismillah. Kita lanjutkan perjuangan bersama. Saya menerima tanggung jawab ini dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini akan tetap bersama kita di dalam perahu ini. Ibarat sampan kecil yang akan kembali melewati gelombang besar di dalam samudera,” kata Anis Matta.

Anis Matta menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Munas I yang masih mempercayai dirinya sebagai formatur tunggal untuk memimpin dan menyusun kepengurusan Parrtai Gelora periode yang akan datang.

“Karena keputusan Munas ini sebagai keputusan kolektif, maka saya memohon sekali lagi kepada saudara-saudara untuk terus bersama dan berkolaborasi penuh untuk menyukseskan apa yang menjadi cita-cita perjuangan, yang menjadi alasan lahirnya dan berdirinya Partai Gelora,” ujarnya.

Anis Matta mengatakan, dalam kepengurusan yang baru Periode 2024-2029, akan dilakukan perubahan total struktur organisasi Partai Gelora, serta pembentukan organisasi sayap pendukung.

“Para pimpinan DPN sebentar lagi akan kita ubah namanya menjadi DPP. Sedangkan MPN dan Mahkamah Partai yang selama ini sebagai lembaga tersendiri akan kita lebur di DPP,” katanya.

Menurut Anis Matta, kepengurusan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelora nantinya akan bertambah. Pengisian nama-nama di struktur kepengurusan DPP tersebut, akan dituntaskan sebelum Nataru 2024/2025.

“Jadi kita berusaha untuk menuntaskan semuanya sebelum Nataru, sehingga nanti tinggal pekerjaan administrasi penyusunan AD/ART saja. Dan Insya Allah pada 7 Januari 2025, penyusunan kepengurusan yang baru akan diserahkan ke Kementerian Hukum untuk didaftarkan,” ujar Anis Matta.

Munas I dan Rakornas Khusus MPN, MP, DPN dan DPW Partai Gelora yang digelar pada Sabtu-Minggu (7-8/12/2024) ini, selain dihadiri Anis Matta, juga hadir Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi.

Lalu, hadir juga seluruh pengurus MPN, MP dan DPN, serta 38 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora se-Indonesia.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, bahwa kepengurusan di 38 DPW se-Indonesia belum dimisioner dan akan berlanjut hingga Desember 2024, dimana hanya kepengurusan DPN saja yang demisioner.

“Jadi pimpinan DPW nanti melalui tugas yang disampaikan Ketua Umum, diminta untuk mensosialisasikan keputusan ini ke jajaran struktur di daerah. Nanti sekretariat di pusat juga akan membantu juga pendistribusian surat keputusan MPN soal Munas,” kata Mahfuz Sidik.

Saranapublik.com, Jakarta – Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, dan Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbudristek, Irini Dewi Wanti, S.S., M.SP siap mendukung ajang nasional pemilihan Putra Putri Budaya Indonesia (PPBI) tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 2 – 7 Oktober 2024.

Hal itu disampaikan Irini saat menerima audiensi Founder Putra Putri Budaya Indonesia, Reko Serasi, dan Dinas Kebudayaan Sulawesi Tengah pada Kamis tanggal 21 Agustus 2024 di Gedung E Kemendikbudristek.

Irini menyampaikan bahwa Direktorat PPK menyambut baik pelaksanaan PPBI di Sulawesi Tengah dan berharap kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar, serta kolaborasi yang terjalin tidak hanya dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan namun juga dengan berbagai stakeholder lainnnya baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi masing-masing seperti Balai Pelestarian Kebudayaan ataupun dinas-dinas terkait.

“Saya berharap generasi muda yang tergabung dalam PPBI selalu aktif dalam aktivitas terkait edukasi, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya Indonesia secara nasional maupun di lingkungan masyarakat mereka,” ucapnya.

Hal itu juga sejalan dengan dukungan yang telah diberikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek RI, Hilmar Farid. Dirjen Kebudayaan tersebut dalam video dan juga surat dukungannya mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek RI telah melihat aktivitas nyata Putra Putri Budaya Indonesia dalam dua tahun terakhir ini seperti menerbitkan buku terkait kebudayaan Indonesia dan juga aktivitas edukasi budaya yang PPBI lakukan.

“Saya berharap generasi muda Indonesia dan PPBI kedepannya terus bergerak dan melakukan kegiatan positif khususnya dalam bidang budaya,” ucapnya.

Founder PPBI, Reko Serasi, yang juga didampingi oleh Pembina Putra Putri Budaya Sulawesi Tengah, Hj. Masitha Masuara, S.Pd., M.Si, berharap sinergi dan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, pemerintah daerah, PPBI, dan semua aspek yang mencintai budaya Indonesia seperti seniman dan pelaku seni budaya terus berjalan.

“PPBI akan selalu berusaha untuk terus fokus pada visi misinya di bidang budaya dan aktif berkontribusi positif di masyarakat,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Kebudayaan Sulawesi Tengah yang diwakilkan oleh Plt. Kabid Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Dinas Kebudayaan Sulawesi Tengah, Ibrahim Larengi, S.Sos., M.M, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap kegiatan ini nantinya berjalan baik dan sukses.

“Hal yang lebih penting adalah para peserta putra putri budaya dari seluruh provinsi di PPBI 2024 nantinya bisa mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan informasi yang edukatif terkait nilai-nilai budaya khususnya di Sulawesi Tengah yang dikenal sebagai negeri 1000 megalit dan Indonesia pada umumnya,” jelasnya.

Pada kesempatan ini juga hadir Kepala Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, M Syafril, S.Pd., M.Ap. dan Kasubbag Keuangan Dinas Kebudayaan Sulawesi Tengah, Abd. Haril Djamalu.

“Mari kita dukung generasi muda Indonesia untuk terus aktif ambil bagian dalam upaya edukasi, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya Indonesia di seluruh provinsi di Indonesia bersama Putra Putri Budaya Indonesia,” tutupnya.

Jakarta, Saranapublik.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono disematkan Baret Merah dan Brevet Komando dari pasukan elite Kopasus.

Terkait dengan hal tersebut, Sigit menegaskan bahwa, penyematan Baret Merah dan Brevet Komando Kopassus merupakan kebanggaan dan kehormatan yang luar biasa baik secara institusi Polri maupun pribadi selaku Kapolri.

“Ini adalah penghargaan yang sangat luar biasa. Karena kita tahu, Kopassus adalah pasukan elite, pasukan Baret Merah yang disegani. Tidak hanya di dalam negeri, namun juga dalam penugasan di luar negeri. Oleh karena itu, tentunya apresiasi dan kebanggaan bagi saya selaku Kapolri serta apresiasi dan kebanggaan bagi seluruh anggota Polri,” kata Sigit di Mako Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (27/12/2022).

Sigit mengatakan, dengan adanya penyematan tersebut akan semakin meningkatkan sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri yang selama ini sudah terjalin dengan sangat kuat dan baik dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Dan tentunya ini akan memperkuat dan tingkatkan soliditas dan sinergitas antara TNI-Polri,” ujar Sigit.

Dalam kesempatan tersebut, Sigit pun mengungkapkan bahwa dirinya dibesarkan dari keluarga yang memiliki latar belakang TNI. Sebab itu, Sigit menyebut, di dalam tubuhnya mengalir darah TNI.

“Jadi perlu rekan-rekan ketahui kakek saya, dulunya TKR dan kemudian menjadi Angkatan Darat (AD). Bapak saya, TNI Angkatan Udara (AU). Saya menjadi polisi dan saat ini menjadi Kapolri. Tapi di darah saya mengalir darah TNI,” ucap Sigit disambut teriakan Komando dari prajurit Kopassus.

Oleh karena itu, Sigit menekankan, tidak perlu lagi meragukan komitmen sinergitas dan soliditas TNI-Polri dalam menjaga keselamatan negara, bangsa dan rakyat Indonesia dari segala bentuk ancaman yang mengganggu.

“Jadi bicara sinergitas, dan soliditas tentunya tidak perlu diragukan lagi. Dan kami TNI-Polri siap mengawal dan menjaga NKRI, menjaga menghadapi musuh-musuh negara, menjaga agar kedaulatan negara, keamanan negara untuk mewujudkan tujuan nasional betul-betul bisa tercapai,” tegas Sigit.

Lebih dalam, Sigit memastikan, TNI-Polri kedepannya akan selalu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan, ketertiban serta mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

“Oleh karena itu, siapa yang menjadi musuh TNI, itu musuh Polri, siapa yang jadi sahabat TNI itu adalah sahabat Polri, dan TNI-Polri siap untuk mengawal dan mengamankan NKRI,” tutur Sigit.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga mengapresiasi penyematan Baret Merah dan Brevet Komando dari pasukan elite Kopassus. Dalam kesempatan itu, Yudo juga melihat langsung kegiatan latihan dari Kopassus.

Menurutnya, dengan peninjauan langsung kegiatan latihan Kopassus itu akan dijadikan bekal kedepannya dalam mengambil kebijakan sebagai Panglima TNI, khususnya dalam penanganan di wilayah konflik.

“Dengan apa yang telah ditampilkan, profesionalisme mereka di dalam melaksanakan tugas yang nantinya jadi bekal saya melaksanakan tugas kedepan dalam pengerahan kekuatan, dalam penggelaran operasi kedepan. Ini menjadi bekal saya, menjadi masukan saya untuk nanti merencanakan tugas-tugas kedepan khususnya di daerah yang konflik,” kata Yudo di kesempatan yang sama.

Yudo menyebut, prajurit terbaik Kopassus yang memiliki profesionalisme dan kemampuan tempur yang tinggi akan dikerahkan dalam mendukung tugas pokok TNI untuk menjaga kedaulatan Bangsa Indonesia.

“Tentunya untuk mendukung tugas pokok TNI dalam pengerahan kekuatan menjaga yang dipesankan Bapak Presiden menjaga kedaulatan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan juga mempertahankan bahwa TNI memiliki kepercayaan yang tinggi di masyarakat. Ini tentunya menjadi bekal kita bersama dengan saya melihat atau hadir di Mako Kopassus hari ini,” tutup Yudo.

Saranapublik.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar Police Art Festival 2022 di Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (17/12/2022). Kegiatan digelar sebagai wujud kepedulian Polri terhadap para seniman dan memperingati Hari Disabilitas Internasional lantaran ada peserta dari kaum disabilitas.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, peserta Police Art Festival awalnya kurang lebih ada 100 orang dari 34 provinsi. Setelah 34 provinsi juga menyelenggarakan Police Art Festival di tiap-tiap daerah kemudian hasilnya dikirim ke Tim Tempo dan Mabes Polri untuk dikurasi dari 34 provinsi dan dipilih 10 provinsi yang mewakili untuk hadir di Police Art Festival di Jakarta.

Selain perwakilan daerah, Police Art Festival ini melibatkan anak-anak Sekolah Luar Biasa atau SLB dari mulai tingkat SD, SMP sampai dengan tingkat SMA dan juga para pelukis jalanan.

“Kami berikan anak-anak di sini untuk dapat mengekspresikan dari sisi perspektif budaya tentang Kepolisian. Ada yang berupa saran kritik dan juga bagaimana sisi humanis Polri yang ramah terhadap disabilitas di sini juga digambarkan oleh para peserta,” kata Dedi.

Ia pun berharap penyelenggaran Police Art Festival berikutnya lebih meriah dengan melibatkan banyak pihak dan komunitas. Dengan semakin banyak unsur yang terlibat, ia ingin makin banyak perspektif atau pandangan tentang Polri agar lebih baik.

“Kami membuka ruang kepada masyarakat atau publik untuk bisa mengkritisi Polri karena Polri adalah milik masyarakat dan Polri ke depannya menjadi lebih baik,” ujarnya.

Dari pengamatannya dalam Police Art Festival 2022, ia menyebut antusiasnya sangat luar biasa. Para peserta diberikan kebebasan dalam berekspresi melalui karya seni.

Dedi pun melanjutkan dirinya terkesan lantaran banyak peserta yang menggambarkan sosok Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang terbuka dan tak menutup diri dari berbagai kritik dalam karya seni yang dibuatnya.

“Beliau (Kapolri) tidak segan-segan untuk membuka ruang dialog dan beliau sangat terbuka bahwa Polri diperintahkan oleh beliau tidak boleh menutup diri. Orang harus terbuka, harus siap menerima saran masukan dan kritikan dari semua masyarakat dan itu juga diperintahkan langsung karena ini merupakan masukan dari masyarakat juga harus bisa diterapkan di kepolisian. Hampir sebagian besar semua menggambarkan sosok Kapolri Jenderal Listyo Sigit,” ucapnya.

Terkait peran Polri dalam mewujudkan lingkungan ramah untuk disabilitas, ia mengatakan, saat Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri sudah memerintahkan seluruh sentra pelayanan kepolisian, mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda hingga Mabes Polri harus ramah untuk disabilitas.

“Sebagai contoh yang paling mudah yang di implementasikan oleh seluruh Polri jajaran Polda Mabes Polri harus ada kursi roda. Hal tersebut merupakan wujud Kepedulian Kapolri bahwa seluruh staf lain kepolisian harus ramah terhadap disabilitas,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Tempo Inti Media Tbk, Arif Zulkifli mengatakan, Police Ary Festival merupakan sebuah sinergi yang baik antara Polri, Tempo Media Group dan masyarakat. Adapun inti kegiatan Police Art Festival adalah mengapresiasi karya seni para seniman dan kaum disabilitas bersama-sama.

“Jadi jika dapat dilihat gambar-gambar yang mengharukan sekali di mana mereka mengapresiasi Kepolisian dalam melindungi kelompok kelompok rentan dalam hal ini adalah difabel,” ucapnya.

Jakarta, Saranapublik.com- Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera menilai wajar Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mendapatkan dua penghargaan dari Angkatan Darat Singapura. 

“Saya pikir itu bentuk pengakuan dari negara asing terhadap kemampuan TNI kita, Angkatan Darat dibawah komando Pak Dudung (KSAD Dudung),” ujar Kapitra saat dihubungi, Senin (21/11/2022).

Menurutnya, Jenderal Dudung memiliki kemampuan menjerial kepemimpinan dan berhasil menunjukkan kekuatan alustsista Indonesia kepada Angkatan Darat Singapura. Tak hanya itu, TNI AD Indonesia tidak hanya mamiliki alutsista modern, tapi juga mampu mempergunakannya. 

“Sangat sangat apresiasi kepada pak Dudung. Kita harus dukung itu karena kalau TNI kuat agar dia maksimal dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini,” katanya.

Lebih lanjut, Kapitra meminta kerja sama TNI AD Indonesi dan Angkatan Darat Singapura lebih ditingkatkan sehingga kedua negara sama-sama dapat melihat dan belajar tentang kemampuan dan kelemahan. 

“Apalagi Singapura dan Indonesia perbatasan dekat. Jadi memang perlu ada keselarasan dan kebersamaan menjaga wilayah masing-masing sehingga tidak dimasuki oleh bangsa yang lain,” paparnya.

Kapitra kemudian berharap Jenderal Dudung terus bekerja keras menjalin kerja sama dengan negara-negara lain. Diharapkan, Jenderal Dudung juga mampu membawa TNI AD sebagai kesatuan yang kuat dan dikagumi oleh dunia internasional

“TNI sebagai garda terdepan mempertahanankan dan menjaga teritori Indonesia memang harus dilengkapi dengan alutsista yang mutakhir atau modern. Kalau bisa kita bikin nuklir biar dihargai negara-negara besar. Kenapa hanya negara besar saja yang bisa memiliki nuklir,” pungkasnya. 

Jenderal Dudung sebelumnya menerima penghagaraan dua kualifikasi kemampuan militer dari Angkatan Darat Singapura.

Kualifikasi pertama adalah mengendarai Ranpur Terrex dan kualifikasi kedua adalah Honorary Master Parachutist Wing (Brevet Kehormatan Penerjun Payung Utama).

Dalam kesemapan itu, Jenderal Dudung menyampaikan ucapan terimakasih kepada Angkatan Darat Singapura.

“Semoga persahabatan saya dengan Mayjen David Neo akan semakin memperkuat hubungan baik antara TNI AD dan AD Singapura,” ucap Dudung, Minggu (20/11/2022) kemarin.

Jakarta, Saranapublik.com – – Sebanyak 40 pemerintah daerah (Pemda) masuk nominasi tahapan presentasi ajang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022. Tahapan itu dilaksanakan setelah para nominator berhasil melalui penjaringan dan pengukuran inovasi sebagai rangkaian penilaian IGA 2022.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo dalam tahapan presentasi kepala daerah sesi I pada Senin (21/11/2022) menjelaskan, secara umum penilaian IGA 2022 dilakukan melalui empat tahapan, yakni penjaringan, pengukuran, presentasi kepala daerah, dan peninjauan lapangan.

“Penjaringan dan pengukuran sudah dilaksanakan, dan kita masuk pada tahap presentasi kepala daerah nominator (untuk) memaparkan penerapan inovasi yang dilakukan dalam kurun waktu dua tahun, meliputi inovasi digital dan non-digital di hadapan penilai,” katanya.

Pada tahap penilaian presentasi kepala daerah inilah, Pemda dengan peringkat tertinggi akan mempresentasikan inovasi daerah yang telah dilaksanakan di daerahnya masing-masing.

Adapun para penilai berasal dari Kemendagri, Kemenkopolhukam, Kemenko PMK, KemenPAN-RB, Kementerian PPN/Bappenas, BRIN, LAN, UI, UGM, Kemitraan Partnership, serta Kompas TV dan CNN yang mewakili unsur media massa.

Yusharto menambahkan, objek penilaian meliputi inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, inovasi daerah lainnya yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan aspek umum yang dinilai meliputi aspek kebaruan, aspek kemanfaatan, aspek kewenangan dan kolaborasi, aspek replikasi dan aplikatif, serta aspek penguasaan materi inovasi daerah.

“Tema inovasi yang dipaparkan dapat berupa inovasi yang dilakukan pada urusan wajib pelayanan dasar atau bertema Covid-19, smart city, pendapatan asli daerah, provinsi dan kabupaten/kota bersih dan bebas sampah,” terang Yusharto.

Daerah nominator dalam tahapan presentasi IGA 2022 ini terbagi dalam beberapa klaster yaitu nominator provinsi sebanyak 7 Pemda, yaitu Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.

Nominator kabupaten sebanyak 12 Pemda, yaitu Banyuwangi, Bogor, Wonogiri, Tabalong, Situbondo, Temanggung, Sragen, Tanggamus, Pamekasan, Padang Pariaman, Indragiri Hilir, dan Hulu Sungai Selatan. Pada nominator kota sebanyak 12 Pemda, yakni Mojokerto, Pekanbaru, Bekasi, Mataram, Bengkulu, Cimahi, Surabaya, Jambi, Padang Panjang, Semarang, Serang, dan Sukabumi.

Sedangkan nominator daerah perbatasan sebanyak 5 Pemda, yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bintan, Kabupaten Sambas, Kota Batam, dan Kabupaten Karimun. Untuk nominator daerah tertinggal sebanyak 4 Pemda, yakni Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Lombok Utara, serta Kabupaten Sorong.

Setelah tahap presentasi selesai, selanjutnya adalah tahapan peninjauan lapangan. Ini dilakukan untuk memvalidasi atau mengecek kesesuaian presentasi kepala daerah dengan kondisi di lapangan. Kegiatan ini direncakan akan dilaksanakan pada 28 November hingga 2 Desember 2022. Demikian dilansir dari Kemendagri.go.id.