Musi Rawas, Saranapublik.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas menggelar rapat Badan Pembantuan Peraturan Daerah (Bapemperda) guna membahas revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR).

Rapat yang dilangsungkan di Ruang Paripurna DPRD ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, transparansi alokasi dana CSR, dan keterlibatan aktif DPRD dalam pengawasan. Rabu (30/07/2025).

Wakil Ketua II DPRD Mura, Apt. Yani Yandika Saputra, S. Farm Melalui Rosalia, SH., M.Si, menjelaskan bahwa revisi difokuskan pada sinkronisasi dengan regulasi terbaru seperti Undang-Undang Cipta Kerja, RPJMD, serta peraturan sektoral lainnya. Setidaknya terdapat 3 pasal yang akan direvisi dan 6 poin baru yang sebelumnya tidak diatur.

“Revisi ini tidak lebih dari 50% dari substansi awal, sehingga tidak memerlukan Perda baru. Namun penyesuaian terhadap kondisi dan regulasi mutlak diperlukan,” tegas Rosalia.

Kepala Bagian Hukum Sekda Musi Rawas menyampaikan bahwa dalam dokumen yang dipresentasikan belum terlihat secara rinci pasal-pasal mana yang akan diubah. Hal ini penting agar revisi Perda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, perwakilan DPMPTSP Musi Rawas menyoroti bahwa hingga saat ini belum ada aturan hukum yang mengatur besaran kontribusi dana CSR dari perusahaan. Besaran dana sepenuhnya menjadi keputusan internal melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dan tidak diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 maupun PP No. 47 Tahun 2012.

“CSR adalah kewajiban, tapi besaran nominalnya tidak ada batasan regulatif. Di sinilah pentingnya forum pengawasan yang transparan,” ujar perwakilan DPMPTSP.

Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Rizal, menegaskan bahwa selama ini pelaksanaan CSR di Musi Rawas tidak memiliki sistem kontrol yang kuat. Ia mendorong dibentuknya forum CSR yang melibatkan unsur DPRD, aparat penegak hukum, dan OPD terkait sebagai bentuk pengawasan akuntabel.

“Kami sudah studi ke daerah lain seperti Jambi, forum CSR mereka berjalan baik dan transparan. Kita juga harus punya forum yang serupa,” kata Rizal

Hal senada disampaikan oleh Subandi dari Fraksi PKS yang menyoroti minimnya dampak CSR yang dirasakan masyarakat, khususnya di sekitar wilayah perusahaan.

“Banyak warga yang belum tahu dana CSR itu digunakan untuk apa. Harus ada transparansi dan pelaporan publik tahunan,” ujar Subandi.

Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, SE., M.IKom, menegaskan bahwa kontribusi CSR seharusnya tercermin dalam APBD agar penggunaannya bisa terarah dan terukur. Selama ini, dana CSR yang diklaim meningkatkan pendapatan daerah tidak pernah terlihat dalam struktur APBD.

“Kalau memang untuk kesejahteraan masyarakat, dana CSR harus masuk ke APBD. Kalau tidak, kita tidak tahu ke mana alokasinya,” tegas Firdaus.

Kepala Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Vivi Eka Fatma, SH., M.Kn., turut memberikan masukan penting dalam rapat tersebut.

Ia mendorong dibentuknya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan menyarankan agar proses penyusunan Raperda dilakukan secara sistematis dengan melibatkan ahli teknis dan tim penyusun hukum.

“Semangatnya luar biasa. Kami siap mendukung proses penyusunan ini hingga finalisasi Raperda. Matrik perubahan pasal sangat penting agar semua pihak paham perubahannya,” kata Vivi.

Rapat ini dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan II, anggota DPRD Mura, perwakilan OPD, perwakilan perusahaan, serta tim dari Kejaksaan Negeri Musi Rawas. Diharapkan revisi Perda CSR ini mampu meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan secara transparan dan berkeadilan, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan lembaga legislatif daerah. (Adv/Br)

Musi Rawas, Saranapublik.com – Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud meninjau langsung pelaksanaan Operasi Gratis Bibir Sumbing dan Langit Mulut Sumbing di RSUD Muara Beliti, Sabtu 26 Juli 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-117.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Kesehatan drg. Maya Kesuma Putri, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Adi Irawan, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Musi Rawas dr. Yudi, serta Direktur RSUD Muara Beliti dr. Choiriah beserta jajaran manajemen rumah sakit.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Ratna Machmud meninjau secara langsung proses pelaksanaan operasi, mulai dari pelayanan medis hingga penanganan pasien oleh tim dokter.

Ia ingin memastikan bahwa kegiatan bakti sosial ini berjalan dengan baik, terstruktur, dan dilakukan secara profesional.

Bupati menyampaikan apresiasinya terhadap tim dokter yang terlibat, karena menurutnya para tenaga medis yang menangani operasi ini merupakan dokter-dokter profesional dan berpengalaman, bahkan telah dikenal secara luas.

“Operasi ini sangat berguna, terutama bagi anak-anak yang mengalami bibir sumbing agar bisa kembali percaya diri. Dokter-dokter yang menangani pun sangat profesional dan sudah terkenal. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir,” tutur Hj Ratna Machmud.

Bukan hanya masyarakat dari Kabupaten Musi Rawas yang mengikuti operasi gratis ini. Pasien juga datang dari luar daerah, seperti Provinsi Jambi dan Kota Lubuk Linggau.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut mendapatkan sambutan positif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Bupati juga mengimbau masyarakat Musi Rawas yang memiliki anggota keluarga dengan kondisi bibir sumbing atau langit mulut sumbing agar segera merujuk ke RS Sobirin Pangeran Muhammad Amin Muara Beliti untuk mendapatkan penanganan awal.

“Bagi saya ini sangat penting, terutama untuk masa depan anak-anak kita. Semakin cepat ditangani, semakin baik hasilnya,” tegas Bupati.
Ia berharap kegiatan seperti ini terus dilanjutkan dan mendapat dukungan dari semua pihak, karena dampaknya sangat besar bagi peningkatan kualitas hidup anak-anak yang lahir dengan kelainan bawaan tersebut.

Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kepedulian Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, rumah sakit, dan organisasi profesi dokter, diharapkan pelayanan kesehatan semakin merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (Adv/Br)

Musi Rawas, Saranapublik.com – Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud sambut kunjungan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) II/Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis, dalam kegiatan ramah tamah di Hotel Grand Zuri Lubuklinggau, Jumat (25/07/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati bersama Pangdam II/Sriwijaya melaksanakan makan bersama sekaligus membahas sinergitas antara TNI dengan Pemerintah Daerah.

Bupati juga menyampaikan perlunya dukungan dari TNI untuk pengembangan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas.

Sementara itu, Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis menyampaikan, program pembangunan batalion mempunyai tugas untuk membantu Pemerintah Daerah untuk mempercepat proses pembangunan, karena satuan ini memiliki kemampuan kontruksi pembangunan, pertanian, perikanan, kesehatan.

Dengan kemampuan tersebut sangat baik dan bermanfaat untuk mendorong pembangunan di daerah.(Adv/Br)

Musi Rawas, Saranapublik.com – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kembali menunjukkan komitmennya dalam memajukan sektor pertanian.

Bertempat di halaman Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP), Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud secara simbolis menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) berupa 15 unit traktor roda 4 kepada para petani.

Sebanyak 12 unit traktor disalurkan untuk kelompok tani penerima manfaat, sementara 3 unit lainnya diperuntukkan bagi brigade Dinas TPHP Musi Rawas.

Penyerahan bantuan tersebut dihadiri oleh Asisten II Setda H. Oktavianus, Kepala Dinas TPHP Dr. Hayatun Nofrida, serta puluhan petani dari berbagai kecamatan.

“Selamat kepada para kelompok tani penerima bantuan. Semoga Alsintan ini benar-benar mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian, serta berdampak langsung pada kesejahteraan petani,” ujar Bupati Hj. Ratna Machmud dalam sambutannya.

Ia menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan pilar strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam menjaga ketahanan pangan dan memperkuat ekonomi berbasis desa.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pun berkomitmen untuk terus mendorong modernisasi pertanian melalui penyediaan Alsintan yang berkualitas dan tepat guna.

“Bantuan ini bukan sekadar simbolis. Ini adalah bagian dari strategi besar kita dalam mewujudkan visi Musi Rawas 2025–2030, yaitu ‘Maju, Mandiri, Bermartabat dan Berkelanjutan’. Salah satu dari sembilan program prioritas kita adalah revitalisasi sektor pertanian untuk menjadikan Musi Rawas sebagai lumbung pangan,” tambahnya.

Bupati Ratna Machmud berharap, keberadaan traktor modern ini dapat membantu para petani mempercepat proses pengolahan lahan, meningkatkan hasil panen, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat bawah.

Penyerahan bantuan ini disambut antusias oleh para petani yang hadir. Mereka menyampaikan rasa terima kasih dan optimisme bahwa dengan dukungan alat modern, hasil panen di Musi Rawas akan semakin meningkat dan lebih kompetitif. (Adv/Br)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024.

Rapat ini juga sekaligus dilakukan pengambilan keputusan DPRD serta penyampaian Pendapat Akhir Bupati Musi Rawas.

Rapat Paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Senin (30/06/2025), dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Musi Rawas, Yani Yandika.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas, perwakilan dari Polres Musi Rawas dan Kodim 0406, serta para Staf Ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Rapat dihadiri oleh 27 dari total 40 anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yang telah memenuhi kuorum untuk pengambilan keputusan. Masing-masing komisi di DPRD menyampaikan hasil pembahasan mendalam terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang mencakup aspek realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Dalam penyampaiannya, para juru bicara komisi memberikan catatan dan rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. Beberapa isu yang menjadi sorotan meliputi efisiensi belanja daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di masing-masing OPD.

Setelah seluruh komisi menyampaikan laporan, rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan oleh DPRD terhadap Raperda tersebut. Secara aklamasi, DPRD Kabupaten Musi Rawas menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Usai pengambilan keputusan, Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud menyampaikan pendapat akhirnya. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja keras dan sinergi yang telah terjalin selama proses pembahasan.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk terus meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

“Kami sangat menghargai berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD melalui masing-masing komisi. Ini menjadi landasan penting bagi kami dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan di masa mendatang,” ujar Bupati Ratna Machmud.

Lebih lanjut, Bupati menambahkan bahwa capaian kinerja APBD tahun 2024 merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pembangunan daerah. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat sinergi lintas sektor demi mewujudkan Musi Rawas yang lebih maju dan mandiri.

Rapat Paripurna ini menjadi wujud nyata dari fungsi pengawasan dan legislasi DPRD dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang efektif dan bertanggung jawab.

Dengan disetujuinya Raperda ini, diharapkan pelaksanaan APBD ke depan dapat berjalan lebih baik, efisien, dan tepat sasaran dalam rangka menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Musi Rawas. (Adv/Br)

Musi Rawas, Saranapublik.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas yang membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting menjadi ajang strategis bagi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menyampaikan pandangan kritis dan solutif terhadap arah kebijakan pembangunan daerah.

Dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPRD pada Sabtu (3/5/2025) Fraksi PAN menekankan urgensi pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penyampaian pandangan umum Fraksi PAN diawali dengan ungkapan rasa syukur dan harapan agar seluruh elemen pemerintah diberi kekuatan dalam membangun Musi Rawas yang lebih baik.

Fraksi PAN juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati atas pemaparan menyeluruh terhadap empat Raperda yang diajukan.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PAN menyatakan dukungan terhadap Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025–2045. Menurut fraksi ini, RTRW harus mampu menjadi instrumen pengelolaan ruang yang adil dan berkelanjutan, sekaligus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

“Penyusunan RTRW harus memperhatikan dampak langsung terhadap masyarakat, termasuk penataan kawasan permukiman kumuh agar tercipta lingkungan yang lebih sehat dan layak huni,” tegas perwakilan Fraksi PAN.

Tak hanya itu, Fraksi PAN juga menyambut baik pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Mereka menekankan pentingnya proses yang demokratis, transparan, dan mengedepankan partisipasi publik agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil warga.

“Partisipasi masyarakat adalah kunci agar RPJMD tidak sekadar dokumen, tetapi menjadi panduan pembangunan yang relevan dan aplikatif,” tambahnya.

Fraksi PAN juga menyatakan dukungan terhadap perubahan kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah

Fraksi ini berharap reformasi birokrasi dapat menciptakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang efisien dan proporsional dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Tak berhenti di situ, Fraksi PAN meminta agar pembahasan lanjutan dilakukan secara mendalam bersama OPD teknis di tingkat Panitia Khusus (Pansus) dengan berbasis kajian akademis yang kuat.

“Produk hukum daerah harus berpihak pada rakyat dan memiliki daya guna tinggi dalam implementasinya,” ujarnya sebelum menutup dengan permohonan maaf dan harapan akan Musi Rawas yang lebih maju dan berkelanjutan.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Yudi Pratama, menegaskan pentingnya komitmen pemerintah dalam menjalankan perencanaan jangka panjang yang tidak terjebak pada rutinitas tahunan. Mereka meminta Bupati menyelesaikan persoalan tata ruang secara menyeluruh.

“Jangan sampai perencanaan menjadi proyek yang tak kunjung selesai. Tata ruang harus dituntaskan agar pembangunan tidak stagnan,” ujar Yudi.

Fraksi ini juga mendukung penuh RPJMD selama bersinergi dengan visi-misi kepala daerah dan memprioritaskan sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Mereka juga mengingatkan agar pembangunan tidak disusupi kepentingan kelompok tertentu.
Kemudian Fraksi Gerindra melalui Indrawati, S.M., turut memberikan sorotan tajam. Fraksi ini menilai RTRW harus menjadi panduan strategis yang mampu mengarahkan pembangunan wilayah secara terstruktur dan inovatif.

“Kami berharap perda ini mampu menata ulang wilayah Musi Rawas secara strategis dan layak dikategorikan sebagai klasifikasi A,” katanya.

Fraksi Gerindra juga menyatakan dukungan terhadap Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, serta mendukung RPJMD dan pembentukan perangkat daerah yang lebih efisien dan berdampak. (Adv/Br)

Musi Rawas, Saranapublik.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terhadap tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan kembali ditegaskan dalam Rapat Paripurna DPRD, Sabtu (03/05/2025).

Dalam rapat ini, Pemkab menyampaikan jawaban atas pandangan enam fraksi DPRD terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis yang menjadi landasan pembangunan jangka panjang daerah.

Wakil Bupati H. Suprayitno hadir langsung menyampaikan jawaban eksekutif, didampingi unsur pimpinan DPRD, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta insan pers.

Empat Raperda yang dibahas mencerminkan fokus Pemkab Musi Rawas pada pembangunan berkelanjutan, yaitu, Pertama; Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025-2045, untuk memperkuat penataan ruang yang adil dan taat aturan.

Kedua; Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh, guna menciptakan lingkungan permukiman sehat dan layak huni. Ketiga; Raperda RPJMD 2025-2029, sebagai peta jalan pembangunan lima tahunan yang diselaraskan dengan RPJPD.

Keempat; Raperda Perubahan Kedua atas Perda No. 10 Tahun 2016, menyangkut pembentukan dan susunan perangkat daerah, termasuk penguatan kapasitas BRIDA dan BPBD. (Adv/Br)

Saranapublik.com, Depok – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Zamrowi, menegaskan bahwa pihaknya tetap menurunkan petugas untuk mengatur lalu lintas (Lalin) saat libur Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek 2025.

Hal ini dilakukan demi menjaga kenyamanan dan kelancaran mobilitas warga. “Kami ingin memastikan masyarakat tetap merasa aman dan nyaman saat beraktivitas, meskipun ini adalah hari libur. Seluruh jajaran Dishub siap siaga untuk menjalankan tugasnya,” ujar Zamrowi, Senin (27/01/25).

Dirinya juga menyampaikan bahwa personel Dishub akan bertugas di beberapa titik strategis, termasuk kawasan yang diprediksi mengalami peningkatan aktivitas.

“Kami telah mempersiapkan strategi pengaturan lalu lintas dan memastikan koordinasi yang baik di lapangan agar kepadatan dapat diminimalkan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Perparkiran Dishub Kota Depok, Deris M. Riza, menjelaskan bahwa sebanyak 200 petugas telah dikerahkan secara penuh saat libur Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek 2025.

Mereka bertugas di berbagai titik di Kota Depok, termasuk Jalan Margonda, Grand Depok City (GDC), Sawangan, dan sejumlah lokasi lainnya.Selain itu, petugas juga kami tempatkan di area sekitar tempat ibadah untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas di sana,” ujarnya. Ia menambahkan, pengaturan dilakukan dalam dua shift, yaitu pukul 06.00-13.00 WIB dan 13.00-20.00 WIB.”Dengan pengaturan ini, diharapkan lalu lintas di Kota Depok tetap kondusif meski terjadi peningkatan volume kendaraan di hari libur,” tutupnya. (Ibn)

Saranapublik.com, – Musi Rawas – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengumuman hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030. Rapat ini berlangsung di ruang sidang Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Sabtu (11/1/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, Sekretaris Daerah (Sekda) Ali Sadikin, Ketua KPU Musi Rawas, Ketua DPRD Musi Rawas Firdaus Cik Ola, Kapolres Musi Rawas, perwakilan Dandim 0406, perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari), serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Sekretaris DPRD Musi Rawas, Elba Roma, dalam laporannya menyampaikan bahwa jumlah anggota DPRD yang hadir dalam rapat tersebut adalah 21 dari total 40 anggota dewan. Sementara itu, Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Ola, S.E., yang memimpin jalannya rapat, menyampaikan bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas saat ini, Hj. Ratna Machmud dan Hj. Suwarti, akan berakhir pada 10 Februari 2025.

“Proses selanjutnya adalah menyampaikan hasil penetapan ini kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Sumatera Selatan agar dapat segera diproses untuk pengesahan dan pengangkatan secara resmi,” jelas Firdaus Cik Ola.

Rapat berlangsung dengan lancar dan menjadi langkah awal dalam proses peralihan kepemimpinan di Kabupaten Musi Rawas untuk periode mendatang. (Adv)

Saranapublik.com, Lubuklinggau – Penjabat (Pj) Walikota Lubuk Linggau, H. Koimudin menghadiri acara pesta rakyat dalam rangkaian HUT ke-23 Kota Lubuk Linggau tahun 2024 yang dipusatkan di Taman Olahraga Megang (TOM), Sabtu (19/10/2024) malam.

Acara dimeriahkan oleh penampilan Kangen Band, Bolo Kidul Band dan Badman Is Back Band. Dalam sambutannya, H Koimudin mengajak masyarakat untuk bergembira bersama PT. Djarum dan artis nasional.

“Terima kasih kepada seluruh elemen yang telah ikut serta dalam membangun Kota Lubuk Linggau selama 23 tahun ini dan mohon maaf apabila ada aspirasi masyarakat yang belum terwujud,” ujarnya.

“Mari semua elemen masyarakat jaga ketertiban serta situasi kondusif di Kota Lubuk Linggau, malam hari ini adalah milik kita semua, pemerintah dan masyarakat,” tandasnya Besok, Minggu (20/10/2024) merupakan hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Mari kita doakan agar meraka lancar dalam menjalankan tugas negara dan ucapan terima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, HJoko Widodo dan Ma’ruf Amin yang telah memimpin Indonesa,” pungkasnya.

Ikut hadir, Sekda, H Trisko Defriyansa, Pj Ketua TP PKK, Suryani Koimudin, Ketua DWP, Hj Henita Andriani, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD dan elemen masyarakat yang sempat hadir. (Adv/Rm)