Saranapublik.com – Pj Bupati Empat Lawang Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila ke-80 Tahun 2025.

DPRD Pastikan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Juni 2025
Dorong Transparansi Melalui Digitalisasi Transaksi Keuangan
Gelar Rapat Pleno KPU Tetapkan H Joncik Muhamad dan Arifai sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Empat Lawang 2024
Pj Bupati Empat Lawang Hadiri Kunjungan Kerja Kepala Kejati Sumsel, Tegaskan Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih
Beranda » Pj Bupati Empat Lawang Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila ke-80 Tahun 2025
Pj Bupati Empat Lawang Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila ke-80 Tahun 2025
Gambar Gravatar
beritaempatlawang
2 Juni 2025

BERITA EMPAT LAWANG – Penjabat (Pj) Bupati Empat Lawang, Fauzan Khoiri, AP., MM, memimpin langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ke-80 yang digelar di Lapangan Pemkab Empat Lawang,

Dalam upacara yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda, ASN, pelajar, dan masyarakat umum tersebut, Fauzan Khoiri menyampaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebuah ideologi, melainkan pedoman hidup dalam membangun daerah yang harmonis, inklusif, dan sejahtera.

“Nilai-nilai Pancasila harus terus dijaga dan diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan. Ini adalah fondasi utama kita dalam berbangsa dan bernegara,” tegas Pj Bupati dalam sambutannya.

Fauzan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, terutama dalam membangun persatuan dan toleransi antarwarga di Kabupaten Empat Lawang.

Upacara berlangsung khidmat dan ditutup dengan pertunjukan seni budaya daerah yang menggambarkan semangat kebhinekaan Indonesia.

Saranapublik.com, ‎BENGKULU – Polemik surat Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. H. Sumardi, M.M, kian memanas. Kuasa hukum Sumardi, Mudrika, S.H., M.H., menegaskan bahwa proses tersebut belum dapat dilanjutkan sebelum ada kejelasan hukum dari Mahkamah Partai.

Pernyataan itu disampaikan Mudrika kepada wartawan, Kamis (25/2/2026). Ia meminta semua pihak memahami secara utuh isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar tidak membangun opini seolah-olah gugatan kliennya telah ditolak secara substansi.

‎“Benar amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Namun dalam pertimbangan hukumnya ditegaskan bahwa perkara ini merupakan ranah Mahkamah Partai. Artinya, penyelesaiannya berada di internal partai politik,” tegas Mudrika.

‎Ia menilai, ada persyaratan penting dalam mekanisme PAW yang tidak bisa dicampuri pihak luar, terutama yang berkaitan dengan AD/ART partai politik serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, membangun narasi berdasarkan keinginan politik tanpa legal standing yang jelas hanya akan memperkeruh suasana.

‎Mudrika juga mengingatkan, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang MD3, partai pemenang pemilu memang memiliki kewenangan menunjuk Ketua DPRD. Namun, proses tersebut harus memenuhi syarat administratif, termasuk tidak adanya gugatan atau keberatan yang masih berjalan saat PAW dilakukan.

Terkait agenda kelembagaan, ia mengungkapkan bahwa Badan Musyawarah (Banmus) DPRD telah menjadwalkan paripurna pada 2 Maret 2026 untuk membahas agenda tersebut.

‎“Untuk paripurna silakan saja dilaksanakan sebagai agenda DPRD. Namun proses PAW belum bisa dilakukan sebelum persoalan ini menjadi jelas. Jangan sampai perkara yang masih berproses justru digelapkan dengan komentar atau pernyataan yang merugikan klien kami,” ujarnya.

‎Ia juga memastikan, hingga saat ini seluruh kegiatan di DPRD Provinsi Bengkulu tetap berjalan normal tanpa gangguan. Karena itu, pihaknya meminta semua pihak bersabar menunggu putusan dari Mahkamah Partai Golkar sebagai forum yang berwenang menyelesaikan sengketa internal tersebut.

Mudrika turut meminta Samsu Amanah agar tidak membangun kesan bahwa pergantian tersebut bersifat mendesak, mengingat masih adanya keberatan dan proses hukum yang berjalan serta tidak ada urgensi.

‎“Selagi ini masih menjadi ranah internal partai dan belum ada putusan final, kami meminta semua pihak menahan diri. Etika dan adab politik harus tetap dijaga,” tutupnya.

‎Polemik PAW Ketua DPRD Bengkulu pun dipastikan masih akan berlanjut hingga terbitnya putusan Mahkamah Partai yang akan menjadi penentu arah proses selanjutnya.

Empat Lawang, Saranapublik.com – Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad menghadiri dan membuka langsung Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-19 tingkat Kabupaten Empat Lawang di lapangan Sepak Bola Talang Jawa Tebing Tinggi, Minggu (15/2).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Empat Lawang, Ketua DPRD, Forkopimda, Ketua TP-PKK, Ketua GOW, Ketua DWP, Instansi Vertikal, Para OPD, Tokoh Agama dan Masyarakat dan para Qori dan Qori’ah.

Acara ini bertema “Mencetak Generasi Al-Qur’an yang Cerdas, Unggul, dan Berakhlakul Karimah untuk Empat Lawang Madani.” Tema tersebut menjadi cerminan harapan besar seluruh masyarakat agar nilai-nilai Al-Qur’an senantiasa tumbuh dan mengakar dalam kehidupan generasi muda.

Pembukaan MTQ berlangsung dengan penuh antusiasme dari para peserta, kafilah, dewan hakim serta masyarakat yang hadir memberikan dukungan. Ajang ini bukan sekadar perlombaan, melainkan juga wadah pembinaan, silaturahmi, dan penguatan syiar Islam di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.

Ketua Panitia yang juga menjabat sebagai Kabag Kesra Setda Empat Lawang, Khaironi menyampaikan bahwa tujuan utama penyelenggaraan MTQ ini adalah membentuk qari dan qariah yang handal, tidak hanya dalam seni membaca Al-Qur’an, tetapi juga dalam memahami dan mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya berharap melalui kegiatan ini akan lahir generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan tilawah yang baik, namun juga memiliki kecerdasan spiritual dan akhlak yang mulia,” harap Khaironi.

Adapun cabang yang dilombakan pada MTQ ke-19 ini meliputi Tartil Al-Qur’an putra dan putri, Tilawatil Qur’an putra dan putri, Hifzil Qur’an putra dan putri, Fahmil Qur’an putra dan putri, Syahril Qur’an putra dan putri, serta Khattil Qur’an putra dan putri.

Beragamnya cabang perlombaan ini menunjukkan komitmen panitia dalam memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan kemampuan mereka di berbagai bidang yang berkaitan dengan Al-Qur’an.

Sementara itu, Joncik dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pelaksanaan MTQ di akhir bulan Sya’ban dan menjelang bulan suci Ramadhan merupakan momentum yang sangat tepat.

“Suasana menjelang Ramadhan adalah waktu yang penuh keberkahan dan sangat baik untuk memperkuat kecintaan terhadap Al-Qur’an,” ungkapnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa MTQ merupakan agenda rutin yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Oleh karena itu, ia berharap dari ajang ini akan muncul talenta-talenta terbaik putra-putri Empat Lawang yang mampu tampil dan berprestasi, tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.

“Kita ingin anak-anak Empat Lawang memiliki kepercayaan diri dan kemampuan yang mumpuni untuk bersaing secara sehat dan membanggakan daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga berpesan kepada dewan hakim agar memberikan penilaian secara objektif dan adil. Penilaian yang profesional, menurutnya, akan melahirkan peserta terbaik yang benar-benar layak menjadi duta Al-Qur’an dan membawa nama baik daerah.

Pelaksanaan MTQ ke-19 ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkokoh komitmen bersama dalam membangun Empat Lawang yang religius dan madani.

Semangat kebersamaan yang terbangun selama kegiatan ini menjadi bukti bahwa Al-Qur’an tetap menjadi sumber inspirasi dan pedoman hidup masyarakat.

“Kita berharap nilai-nilai Al-Qur’an semakin membumi, membentuk generasi yang cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, serta luhur dalam akhlak, demi terwujudnya Empat Lawang yang semakin maju dan bermartabat,” harapnya. (R)

Musi Rawas, Saranapublik.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas menggelar rapat Badan Pembantuan Peraturan Daerah (Bapemperda) guna membahas revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR).

Rapat yang dilangsungkan di Ruang Paripurna DPRD ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, transparansi alokasi dana CSR, dan keterlibatan aktif DPRD dalam pengawasan. Rabu (30/07/2025).

Wakil Ketua II DPRD Mura, Apt. Yani Yandika Saputra, S. Farm Melalui Rosalia, SH., M.Si, menjelaskan bahwa revisi difokuskan pada sinkronisasi dengan regulasi terbaru seperti Undang-Undang Cipta Kerja, RPJMD, serta peraturan sektoral lainnya. Setidaknya terdapat 3 pasal yang akan direvisi dan 6 poin baru yang sebelumnya tidak diatur.

“Revisi ini tidak lebih dari 50% dari substansi awal, sehingga tidak memerlukan Perda baru. Namun penyesuaian terhadap kondisi dan regulasi mutlak diperlukan,” tegas Rosalia.

Kepala Bagian Hukum Sekda Musi Rawas menyampaikan bahwa dalam dokumen yang dipresentasikan belum terlihat secara rinci pasal-pasal mana yang akan diubah. Hal ini penting agar revisi Perda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, perwakilan DPMPTSP Musi Rawas menyoroti bahwa hingga saat ini belum ada aturan hukum yang mengatur besaran kontribusi dana CSR dari perusahaan. Besaran dana sepenuhnya menjadi keputusan internal melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dan tidak diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 maupun PP No. 47 Tahun 2012.

“CSR adalah kewajiban, tapi besaran nominalnya tidak ada batasan regulatif. Di sinilah pentingnya forum pengawasan yang transparan,” ujar perwakilan DPMPTSP.

Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Rizal, menegaskan bahwa selama ini pelaksanaan CSR di Musi Rawas tidak memiliki sistem kontrol yang kuat. Ia mendorong dibentuknya forum CSR yang melibatkan unsur DPRD, aparat penegak hukum, dan OPD terkait sebagai bentuk pengawasan akuntabel.

“Kami sudah studi ke daerah lain seperti Jambi, forum CSR mereka berjalan baik dan transparan. Kita juga harus punya forum yang serupa,” kata Rizal

Hal senada disampaikan oleh Subandi dari Fraksi PKS yang menyoroti minimnya dampak CSR yang dirasakan masyarakat, khususnya di sekitar wilayah perusahaan.

“Banyak warga yang belum tahu dana CSR itu digunakan untuk apa. Harus ada transparansi dan pelaporan publik tahunan,” ujar Subandi.

Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, SE., M.IKom, menegaskan bahwa kontribusi CSR seharusnya tercermin dalam APBD agar penggunaannya bisa terarah dan terukur. Selama ini, dana CSR yang diklaim meningkatkan pendapatan daerah tidak pernah terlihat dalam struktur APBD.

“Kalau memang untuk kesejahteraan masyarakat, dana CSR harus masuk ke APBD. Kalau tidak, kita tidak tahu ke mana alokasinya,” tegas Firdaus.

Kepala Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Vivi Eka Fatma, SH., M.Kn., turut memberikan masukan penting dalam rapat tersebut.

Ia mendorong dibentuknya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan menyarankan agar proses penyusunan Raperda dilakukan secara sistematis dengan melibatkan ahli teknis dan tim penyusun hukum.

“Semangatnya luar biasa. Kami siap mendukung proses penyusunan ini hingga finalisasi Raperda. Matrik perubahan pasal sangat penting agar semua pihak paham perubahannya,” kata Vivi.

Rapat ini dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan II, anggota DPRD Mura, perwakilan OPD, perwakilan perusahaan, serta tim dari Kejaksaan Negeri Musi Rawas. Diharapkan revisi Perda CSR ini mampu meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan secara transparan dan berkeadilan, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan lembaga legislatif daerah. (Adv/Br)

Musi Rawas, Saranapublik.com – Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud meninjau langsung pelaksanaan Operasi Gratis Bibir Sumbing dan Langit Mulut Sumbing di RSUD Muara Beliti, Sabtu 26 Juli 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-117.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Kesehatan drg. Maya Kesuma Putri, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Adi Irawan, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Musi Rawas dr. Yudi, serta Direktur RSUD Muara Beliti dr. Choiriah beserta jajaran manajemen rumah sakit.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Ratna Machmud meninjau secara langsung proses pelaksanaan operasi, mulai dari pelayanan medis hingga penanganan pasien oleh tim dokter.

Ia ingin memastikan bahwa kegiatan bakti sosial ini berjalan dengan baik, terstruktur, dan dilakukan secara profesional.

Bupati menyampaikan apresiasinya terhadap tim dokter yang terlibat, karena menurutnya para tenaga medis yang menangani operasi ini merupakan dokter-dokter profesional dan berpengalaman, bahkan telah dikenal secara luas.

“Operasi ini sangat berguna, terutama bagi anak-anak yang mengalami bibir sumbing agar bisa kembali percaya diri. Dokter-dokter yang menangani pun sangat profesional dan sudah terkenal. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir,” tutur Hj Ratna Machmud.

Bukan hanya masyarakat dari Kabupaten Musi Rawas yang mengikuti operasi gratis ini. Pasien juga datang dari luar daerah, seperti Provinsi Jambi dan Kota Lubuk Linggau.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut mendapatkan sambutan positif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Bupati juga mengimbau masyarakat Musi Rawas yang memiliki anggota keluarga dengan kondisi bibir sumbing atau langit mulut sumbing agar segera merujuk ke RS Sobirin Pangeran Muhammad Amin Muara Beliti untuk mendapatkan penanganan awal.

“Bagi saya ini sangat penting, terutama untuk masa depan anak-anak kita. Semakin cepat ditangani, semakin baik hasilnya,” tegas Bupati.
Ia berharap kegiatan seperti ini terus dilanjutkan dan mendapat dukungan dari semua pihak, karena dampaknya sangat besar bagi peningkatan kualitas hidup anak-anak yang lahir dengan kelainan bawaan tersebut.

Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kepedulian Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, rumah sakit, dan organisasi profesi dokter, diharapkan pelayanan kesehatan semakin merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (Adv/Br)

Musi Rawas, Saranapublik.com – Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud sambut kunjungan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) II/Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis, dalam kegiatan ramah tamah di Hotel Grand Zuri Lubuklinggau, Jumat (25/07/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati bersama Pangdam II/Sriwijaya melaksanakan makan bersama sekaligus membahas sinergitas antara TNI dengan Pemerintah Daerah.

Bupati juga menyampaikan perlunya dukungan dari TNI untuk pengembangan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas.

Sementara itu, Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis menyampaikan, program pembangunan batalion mempunyai tugas untuk membantu Pemerintah Daerah untuk mempercepat proses pembangunan, karena satuan ini memiliki kemampuan kontruksi pembangunan, pertanian, perikanan, kesehatan.

Dengan kemampuan tersebut sangat baik dan bermanfaat untuk mendorong pembangunan di daerah.(Adv/Br)

Musi Rawas, Saranapublik.com – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kembali menunjukkan komitmennya dalam memajukan sektor pertanian.

Bertempat di halaman Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP), Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud secara simbolis menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) berupa 15 unit traktor roda 4 kepada para petani.

Sebanyak 12 unit traktor disalurkan untuk kelompok tani penerima manfaat, sementara 3 unit lainnya diperuntukkan bagi brigade Dinas TPHP Musi Rawas.

Penyerahan bantuan tersebut dihadiri oleh Asisten II Setda H. Oktavianus, Kepala Dinas TPHP Dr. Hayatun Nofrida, serta puluhan petani dari berbagai kecamatan.

“Selamat kepada para kelompok tani penerima bantuan. Semoga Alsintan ini benar-benar mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian, serta berdampak langsung pada kesejahteraan petani,” ujar Bupati Hj. Ratna Machmud dalam sambutannya.

Ia menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan pilar strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam menjaga ketahanan pangan dan memperkuat ekonomi berbasis desa.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pun berkomitmen untuk terus mendorong modernisasi pertanian melalui penyediaan Alsintan yang berkualitas dan tepat guna.

“Bantuan ini bukan sekadar simbolis. Ini adalah bagian dari strategi besar kita dalam mewujudkan visi Musi Rawas 2025–2030, yaitu ‘Maju, Mandiri, Bermartabat dan Berkelanjutan’. Salah satu dari sembilan program prioritas kita adalah revitalisasi sektor pertanian untuk menjadikan Musi Rawas sebagai lumbung pangan,” tambahnya.

Bupati Ratna Machmud berharap, keberadaan traktor modern ini dapat membantu para petani mempercepat proses pengolahan lahan, meningkatkan hasil panen, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat bawah.

Penyerahan bantuan ini disambut antusias oleh para petani yang hadir. Mereka menyampaikan rasa terima kasih dan optimisme bahwa dengan dukungan alat modern, hasil panen di Musi Rawas akan semakin meningkat dan lebih kompetitif. (Adv/Br)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024.

Rapat ini juga sekaligus dilakukan pengambilan keputusan DPRD serta penyampaian Pendapat Akhir Bupati Musi Rawas.

Rapat Paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Senin (30/06/2025), dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Musi Rawas, Yani Yandika.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas, perwakilan dari Polres Musi Rawas dan Kodim 0406, serta para Staf Ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Rapat dihadiri oleh 27 dari total 40 anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yang telah memenuhi kuorum untuk pengambilan keputusan. Masing-masing komisi di DPRD menyampaikan hasil pembahasan mendalam terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang mencakup aspek realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Dalam penyampaiannya, para juru bicara komisi memberikan catatan dan rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. Beberapa isu yang menjadi sorotan meliputi efisiensi belanja daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di masing-masing OPD.

Setelah seluruh komisi menyampaikan laporan, rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan oleh DPRD terhadap Raperda tersebut. Secara aklamasi, DPRD Kabupaten Musi Rawas menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Usai pengambilan keputusan, Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud menyampaikan pendapat akhirnya. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja keras dan sinergi yang telah terjalin selama proses pembahasan.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk terus meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

“Kami sangat menghargai berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD melalui masing-masing komisi. Ini menjadi landasan penting bagi kami dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan di masa mendatang,” ujar Bupati Ratna Machmud.

Lebih lanjut, Bupati menambahkan bahwa capaian kinerja APBD tahun 2024 merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pembangunan daerah. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat sinergi lintas sektor demi mewujudkan Musi Rawas yang lebih maju dan mandiri.

Rapat Paripurna ini menjadi wujud nyata dari fungsi pengawasan dan legislasi DPRD dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang efektif dan bertanggung jawab.

Dengan disetujuinya Raperda ini, diharapkan pelaksanaan APBD ke depan dapat berjalan lebih baik, efisien, dan tepat sasaran dalam rangka menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Musi Rawas. (Adv/Br)

Musi Rawas, Saranapublik.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas yang membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting menjadi ajang strategis bagi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menyampaikan pandangan kritis dan solutif terhadap arah kebijakan pembangunan daerah.

Dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPRD pada Sabtu (3/5/2025) Fraksi PAN menekankan urgensi pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penyampaian pandangan umum Fraksi PAN diawali dengan ungkapan rasa syukur dan harapan agar seluruh elemen pemerintah diberi kekuatan dalam membangun Musi Rawas yang lebih baik.

Fraksi PAN juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati atas pemaparan menyeluruh terhadap empat Raperda yang diajukan.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PAN menyatakan dukungan terhadap Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025–2045. Menurut fraksi ini, RTRW harus mampu menjadi instrumen pengelolaan ruang yang adil dan berkelanjutan, sekaligus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

“Penyusunan RTRW harus memperhatikan dampak langsung terhadap masyarakat, termasuk penataan kawasan permukiman kumuh agar tercipta lingkungan yang lebih sehat dan layak huni,” tegas perwakilan Fraksi PAN.

Tak hanya itu, Fraksi PAN juga menyambut baik pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Mereka menekankan pentingnya proses yang demokratis, transparan, dan mengedepankan partisipasi publik agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil warga.

“Partisipasi masyarakat adalah kunci agar RPJMD tidak sekadar dokumen, tetapi menjadi panduan pembangunan yang relevan dan aplikatif,” tambahnya.

Fraksi PAN juga menyatakan dukungan terhadap perubahan kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah

Fraksi ini berharap reformasi birokrasi dapat menciptakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang efisien dan proporsional dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Tak berhenti di situ, Fraksi PAN meminta agar pembahasan lanjutan dilakukan secara mendalam bersama OPD teknis di tingkat Panitia Khusus (Pansus) dengan berbasis kajian akademis yang kuat.

“Produk hukum daerah harus berpihak pada rakyat dan memiliki daya guna tinggi dalam implementasinya,” ujarnya sebelum menutup dengan permohonan maaf dan harapan akan Musi Rawas yang lebih maju dan berkelanjutan.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Yudi Pratama, menegaskan pentingnya komitmen pemerintah dalam menjalankan perencanaan jangka panjang yang tidak terjebak pada rutinitas tahunan. Mereka meminta Bupati menyelesaikan persoalan tata ruang secara menyeluruh.

“Jangan sampai perencanaan menjadi proyek yang tak kunjung selesai. Tata ruang harus dituntaskan agar pembangunan tidak stagnan,” ujar Yudi.

Fraksi ini juga mendukung penuh RPJMD selama bersinergi dengan visi-misi kepala daerah dan memprioritaskan sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Mereka juga mengingatkan agar pembangunan tidak disusupi kepentingan kelompok tertentu.
Kemudian Fraksi Gerindra melalui Indrawati, S.M., turut memberikan sorotan tajam. Fraksi ini menilai RTRW harus menjadi panduan strategis yang mampu mengarahkan pembangunan wilayah secara terstruktur dan inovatif.

“Kami berharap perda ini mampu menata ulang wilayah Musi Rawas secara strategis dan layak dikategorikan sebagai klasifikasi A,” katanya.

Fraksi Gerindra juga menyatakan dukungan terhadap Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, serta mendukung RPJMD dan pembentukan perangkat daerah yang lebih efisien dan berdampak. (Adv/Br)

Musi Rawas, Saranapublik.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terhadap tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan kembali ditegaskan dalam Rapat Paripurna DPRD, Sabtu (03/05/2025).

Dalam rapat ini, Pemkab menyampaikan jawaban atas pandangan enam fraksi DPRD terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis yang menjadi landasan pembangunan jangka panjang daerah.

Wakil Bupati H. Suprayitno hadir langsung menyampaikan jawaban eksekutif, didampingi unsur pimpinan DPRD, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta insan pers.

Empat Raperda yang dibahas mencerminkan fokus Pemkab Musi Rawas pada pembangunan berkelanjutan, yaitu, Pertama; Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025-2045, untuk memperkuat penataan ruang yang adil dan taat aturan.

Kedua; Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh, guna menciptakan lingkungan permukiman sehat dan layak huni. Ketiga; Raperda RPJMD 2025-2029, sebagai peta jalan pembangunan lima tahunan yang diselaraskan dengan RPJPD.

Keempat; Raperda Perubahan Kedua atas Perda No. 10 Tahun 2016, menyangkut pembentukan dan susunan perangkat daerah, termasuk penguatan kapasitas BRIDA dan BPBD. (Adv/Br)