Saranapublik.com, Jakarta – Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan juga Anjak Utama Lemdiklat Polri, Komjen Pol. (Purn) Drs. Dharma Pongrekun, memberikan pandangan tentang pengaruh kementerian terhadap Polri dan bagaimana sebaiknya Polri dikelola.

‎Menurut Dharma tentang pengaruh kementerian terhadap Polri? Tidak setuju Polri berada di bawah kementerian karena khawatir akan kehilangan independensi dan menjadi lebih rentan terhadap kepentingan politik.

‎”Secara eksplisit menyatakan, “Kalau kementerian, saya nggak setuju” dan “Kalau dibawah kementerian, janganlah,” ujar Dharma lulusan Akademi Polisi (Akpol) Tahun 1988, Senin (1/12/2025).

‎Pentingnya Kekompakan Internal. Menurutnya, posisi Polri (setuju atau tidak di bawah kementerian) tergantung pada “kita kompak apa nggak” dan “kita mau jadi Polri yang seperti apa”.

‎Sebaiknya Polri dikelola Mandiri dan sejajar dengan kementerian lain. Ia menyarankan agar Polri setidaknya memiliki status setara dengan kementerian lain.

‎”Misalnya ada “Kemhan” (Kementerian Pertahanan) maka harus ada “Kemkam” (Kementerian Keamanan), mendukung Polri lebih baik di bawah Badan daripada di Kementerian,” kata Dharma.

‎Menurutnya, masih adanya birokrasi yang panjang dan juga menjadi masalah. Diperlukan birokrasi yang terintegrasi dan struktur Mabes Polri yang lebih kecil agar rakyat terlayani dengan konsep besar.

‎Ia menekankan pentingnya pemerintah memastikan kesejahteraan anggota Polri dari awal hingga pensiun.

‎”Anggota Polri harus memahami filosofi dasar “Tata Tentram Kerta Raharja” (ketertiban, kedamaian, kemakmuran) dan pengabdian. “Rastra Sewa Kotama” (pengabdi sejati bagi bangsa/rakyat),” jelas Dharma.

‎Apa saja tantangan dan solusi yang dihadapi Polri dalam menjaga integritas dan kesejahteraan anggotanya menurut Dharma Pongrekun?

‎Ada 4 (Empat) tantangan menurut Dharma yaitu 1. Integritas dan Penggunaan sebagai Alat Penguasa, 2. Persepsi Salah tentang Jenderal (Pimpinan Polri sering dipersepsikan tidak membela anggotanya), 3. Pengaruh Global dan Politik, dan 4. Peredaran Narkoba dan Pencarian Keuntungan.

‎”Polisi kerap digunakan sebagai alat penguasa dalam berbagai aspek kehidupan, bukan alat negara. dan Ada persepsi di internal bahwa Jenderal Polisi tidak membela polisi, namun ia berpendapat sebaliknya. Bahwa masih melihat beberapa Jenderal Polisi masih memikirkan kesejahteraan anak buah,” jawab Dharma.

‎Lanjut Dharma, Polri dihadapkan pada arus globalisasi dan permainan politik yang melegalkan hal tidak legal, yang akhirnya membuat mereka “berhadapan” dengan rakyat dalam bentuk hujatan, menyerang aparat Polisi dalam aksi unras, dan lain-lain.

‎”Lingkaran narkoba menjadi tempat mencari uang panas, namun tidak pernah menyelesaikan masalah narkoba,” tegasnya.

‎Ia menambahkan, adapun solusi nya yaitu memperbaiki manusia di dalam lembaga, Institusi diisi oleh manusia, sehingga manusia di dalamnya yang perlu diperbaiki.

‎”Harus ada keseimbangan antara harapan masyarakat dan apa yang Polri lakukan. Kesejahteraan anggota Polri harus diperhatikan dari awal hingga pensiun. Anggota Polri harus punya rumah agar memiliki wibawa dan tidak mudah meminta-minta agar mereka dapat mengabdi dengan tulus tanpa tergiur korupsi serta Pimpinan Polri harus memiliki jiwa kepemimpinan dan negarawan, memperhatikan semua bawahannya ‘seperti seorang guru yang memperhatikan semua murid, bukan hanya memperhatikan diri sendiri,” jelas Dharma.

‎”Polri harus punya status dan tidak dibawa ke kementerian lain untuk menghindari intervensi anggaran dan kepentingan. Dan juga perlu membuat laporan kegiatan harian (LI) bagi anggota untuk menghindari tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam bertugas dan menjaga akuntabilitas,” lanjut Dharma.

‎Apa pendapat Dharma Pongrekun terhadap Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian yang telah dibentuk dan dilantik Presiden Prabowo Subiyanto?

‎Sebagai sosok yang idealis dan berintegritas, ia pernah dihubungi oleh salah satu anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian untuk dimintai pendapat dan sudut pandangannya terkait Reformasi Polri.

‎”Mantan-mantan Kapolri yang sebagai anggota komisi agar konsisten dan komitmen untuk menyuarakan Polri yang mandiri, independen, tidak terseret dalam pusaran politik, dan tetap menomorsatukan pelayanan pada masyarakat,” saran Dharma.

Komjen Pol (Purn) Drs. Dharma Pongrekun memiliki sikap dan pandangan yang positif terhadap institusi Polri serta kepemimpinan Polri saat ini. Situasi ini terlihat pada:

‎1. Menolak Polri di bawah kementerian demi independensi agar Polri tetap kuat dan independen.

‎2. Polri harus mandiri dan sejajar dengan kementerian. Contohnya sebagai Badan (seperti BIN, BNN, BSSN,dll). Ini mendorong penguatan kelembagaan Polri sebagai institusi penting negara yang punya status dan anggaran sendiri.

‎3. Mengakui adanya jenderal polisi yang masih memikirkan kesejahteraan anak buah. Ini membela pimpinan Polri dari generalisasi negatif, sekaligus memberikan harapan bahwa kepemimpinan baik itu ada.

‎4. Kemandirian institusi (tidak dibawa ke kementerian lain untuk menghindari intervensi anggaran & kepentingan). Menjaga martabat dan ruang gerak Polri sebagai institusi.

‎5. Pentingnya kekompakan internal Polri. Mengajak Polri bersatu dan punya visi bersama

Komjen Pol (Purn) Drs. Dharma Pongrekun merupakan sosok purnawirawan perwira tinggi Polri yang masih mencintai institusi Polri.

‎Hal ini terlihat dari sudut pandang dan pernyataannya yang meliputi: tidak setuju Polri dibawah kementerian tertentu, pentingnya menjaga kekompakan di internal Polri, menginginkan Polri menerapkan konsep community policing “Sikompol Bermasyarakat” untuk menguatkan peran Polri di tengah masyarakat dan sekaligus menciptakan pendapatan sah bagi anggota, Polri harus mandiri dan sejajar dengan kementerian, meningkatkan integritas & transparansi internal melalui laporan kegiatan harian (LI).

‎Kesediannya untuk hadir dalam undangan FGD menyiratkan ia bersedia memberikan saran dan masukan untuk institusi Polri.

‎”Saya bersedia bersuara untuk institusi Polri dengan catatan Polri harus memiliki konsep dalam perbaikan institusi,” tutup Komjen. Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Drs. Dharma Pongrekun, M.M., M.H. dengan tegas.

‎Pewarta : Zainal Ariefin

Saranapublik.com, Jakarta – Irjen Pol. (Purn) Drs. Martuani Sormin, mantan Kapolda Sumatera Utara dan Koorsahli Kapolri, menyampaikan pandangan tegasnya mengenai arah reformasi Polri, termasuk wacana penempatan institusi kepolisian di bawah kementerian, Rabu (12/11/2025). Dalam diskusi yang berlangsung baru-baru ini, Martuani menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai lembaga penegak hukum yang independen. Ia menilai, menempatkan Polri di bawah kementerian justru dapat melemahkan komando kepolisian dan membuka ruang intervensi pada tugas-tugas profesional Polri.

‎Martuani yang pernah menjabat di berbagai wilayah rawan, termasuk Papua, memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi institusi kepolisian. Salah satunya adalah kesejahteraan anggota Polri yang dinilainya masih belum merata. Ia menyoroti masih adanya pimpinan di tingkat kewilayahan yang kurang peduli terhadap kondisi anggotanya.

‎Ia mengungkapkan pengalaman saat menjabat sebagai Kapolda Papua, ketika seorang anggota Brimob terluka akibat panah saat pengamanan aksi unjuk rasa. Menurutnya, Kapolres setempat tidak sigap memberikan penanganan. Martuani kemudian turun langsung mengevakuasi anggota tersebut dan membawanya ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan.

‎Selain persoalan kesejahteraan dan perhatian pimpinan, ia menyoroti peredaran narkoba yang menjadi “lingkaran uang panas” yang tidak kunjung selesai, serta masih lemahnya disiplin internal dan profesionalisme sebagian anggota. Ia menilai keberanian untuk menindak setiap pelanggaran hukum, termasuk di internal Polri, harus terus diperkuat.

‎Sebagai solusi, Martuani menekankan perlunya keseimbangan antara tuntutan masyarakat dan kinerja Polri. Pemerintah disebutnya harus memastikan kesejahteraan anggota dari awal dinas hingga pensiun, agar mereka tidak mudah tergoda praktik-praktik yang dapat mencederai integritas.

‎Ia menegaskan bahwa pimpinan Polri harus memiliki jiwa kepemimpinan dan kenegarawanan, memperhatikan seluruh bawahannya, bukan hanya kepentingan pribadi. Menurutnya, peningkatan kinerja Polri harus bertumpu pada disiplin, profesionalisme, dan keberanian menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

‎Terkait pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian oleh Presiden Prabowo Subianto, Martuani memberi dukungan penuh. Ia melihat keterlibatan para mantan Kapolri era Presiden Joko Widodo dalam komisi tersebut sebagai langkah yang tepat. Namun ia mengingatkan, reformasi tidak boleh diarahkan untuk melemahkan komando Polri, terutama melalui wacana penempatan institusi kepolisian di bawah kementerian mana pun.

‎Martuani Sormin menunjukkan sikap positif terhadap institusi Polri dan mendukung kepemimpinan Polri saat ini. Ia juga menolak keras upaya-upaya yang berpotensi memperlemah posisi Kapolri, termasuk narasi yang sempat berkembang pascainsiden unjuk rasa pada Agustus 2025. Sebagai purnawirawan jenderal yang lama berkecimpung di lapangan, ia menegaskan komitmennya menjaga marwah Polri sebagai institusi yang kuat dan tetap berada di bawah Presiden.

Saranapublik.com, Kota Depok – Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Perumahan Dan Permukiman telah menuntaskan pembangunan Kantor Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere pada akhir Desember 2024 dengan menggunakan Anggaran tahun 2024. sebagai wilayah perbatasan antara Kota Depok dan Jakarta Selatan.

Gedung baru yang berdiri di atas lahan seluas 800 meter persegi dengan total luas bangunan mencapai 1.125 meter persegi ini mempunyai tiga lantai. Representatif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Letaknya yang berdekatan dengan Provinsi DKI Jakarta, khususnya Jakarta Selatan, menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dalam hal pembangunan antara kedua wilayah.

Lurah Pangkalan Jati, Tarmuji mengatakan, pembangunan gedung kelurahan yang baru ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi warga Pangkalan Jati, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Depok.

“Karena kantor kelurahan yang lama kondisinya sudah tidak layak dan jika dibandingkan dengan Kelurahan Pondok Labu yang mejadi tetangga kita, jelas terlihat perbedaan yang sangat signifikan,” ujarnya, Selasa (11/02/25).

Dirinya menuturkan, karena letaknya yang berdekatan dengan Jakarta Selatan, Kelurahan Pangkalan Jati merupakan etalase Kota Depok.

“Sebagai salah satu kelurahan di yang berada diperbatasan, Pangkalan Jati memiliki peran strategis dalam membentuk citra Kota Depok di mata masyarakat. Terutama bagi mereka yang berasal dari Jakarta Selatan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ujarnya, terdapat tiga lantai di gedung baru ini. Lantai pertama difungsikan sebagai ruang pelayanan publik yang nyaman dan modern. Lantai kedua dilengkapi dengan aula serbaguna dan ruang untuk kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Sedangkan untuk lantai ketiga menyediakan ruang sekretariat bersama untuk berbagai organisasi masyarakat, di antaranya Lembaga Pemberdayaann Masyarakat (LPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Karang Taruna, dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

“Dengan fasilitas yang lebih lengkap dan modern, diharapkan semangat para staf di dalamnya semakin terpacu untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Selain itu, gedung baru ini juga diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat yang mendukung berbagai program pemberdayaan dan pembangunan di tingkat kelurahan,” tambahnya.

Saranapublik.com, – JAKARTA– Mahkamah Konstitusi pagi hari ini, 5 februari 2025 telah melakukan sidang pembacaan putusan dismissal sebanyak 49 perkara. Dari 49 perkara sebanyak 7 perkara dinyatakan lanjut pada pemeriksaan alat bukti dan 42 perkara dinyatakan ditolak.

Hal ini terungkap saat Hakim Mahkamah Konstitusi Membaca Putusan Sengketa Pilkada di sidang pembacaan putusan dismissal sengketa pilkada, Rabu (5/2/2025).

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan terdapat 49 perkara yang diundang hadir dalam putusan dismissal sesi pertama. Sebanyak, 42 perkara telah diputus dan 7 perkara lanjut pembuktian.

“Dari sejumlah 49 perkara telah 42 perkara yang telah diucapkan dan diputuskan ketetapan. Ada 7 perkara yang belum diucapkan ketetapannya atau keputusannya, dikarenakan 7 perkara tersebut berlanjut ke persidangan lanjutan pembuktian,” ujar Arief.

Hakim Arief Hidayat menyebutkan diantara perkara yang lanjut adalah Perkara nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

Adapun Peniel Waker dan Saulimus Murib merupakan Pemohon Perkara nomor 283 yang diusung Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Perindo, Ummat, PSI, dan PPP yang dinyatakan lanjut ke tahap persidangan pemeriksaan bukti.

Menurut Kuasa Hukum Pemohon. Ahmad Hafiz mengatakan dalam keterangannya menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahan fatal yang dilakukan KPU Puncak dalam proses penetapan Hasil Rekapitulasi dan penetapan calon bupati/wakil bupati terpilih.

“Iya. KPU Puncak telah lakukan kesalahan fatal dalam SK KPU nomor 85 tentang rekapitulasi dan penetapan calon bupati/wakil bupati, makanya kami ajukan gugatan ke MK RI”ujar Hafiz

SK KPU Nomor 85 yang diberikan KPU kepada saksi pasangan calon bupati/wakil bupati Puncak yang didukung Partai Gelora ini diberikan setelah Pleno Rekapitulasi dan Penetapan pada tanggal 12 desember 2024 di Nabire.

Dalam persidangan pendahuluan diketahui Ahmad Hafiz selaku Kuasa Pemohon ada SK KPU Nomor 85 versi lain yang dikeluarkan KPU Puncak setelah dipertanyakan oleh Hakim Prof. Enny Nurbaningsih.

“Kami baru tahu ada SK KPU Nomor 85 versi terbaru dengan jumlah halaman 4 halaman dan ada perubahan pada diktum ketiganya setelah Hakim Prof. Enny pertanyakan kepada kami dalam sidang pendahuluan. Kami bertahan dengan SK KPU yang kami dapat dari KPU pada tanggal 12 desember di Nabire,” terangnya.

Hakim Enny Nurbaningsih dalam sidang jawaban Pihak Termohon dan Pihak Terkait melakukan klarifikasi langsung kepada ketua KPU Puncak terkait Tanda Tangan pada SK KPU Nomor 85 yang dijadikan bukti oleh Pemohon.

“Apakah betul itu tanda tangan bapak sebagai ketua KPU?,” tanya Enny

Adapun ketua KPU Puncak membenarkan itu tanda tangannya.

“Benar. Ini tanda tangan saya,” Jawabnya.

Setelah melakukan klarifikasi atas tanda tangan ketua KPU langsung didalami oleh Hakim Enny. Dan persidangan dilanjutkan pada sidang mendengar putusan dismissal yang dilakukan pada tanggal 4 dan 5 februari 2025.

Saranapublik.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) pada Jumat (31/1/2025), mengatakan, bahwa anggota DPR memiliki Hak Imunitas untuk bebas berbicara dan mengespresiasikan pendapatnya.

Sehingga anggota DPR tidak bisa dilaporkan, karena diberikan Hak Imunitas untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas, serta wewenangnya sebagai wakil rakyat.

Pernyataan HNW itu menanggapi adanya pelaporan terhadap Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera ke Mahkamah Kehormatan (MKD) yang dilaporkan oleh simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bernama Eneng Ika Haryati, pada Kamis (30/1/2025),

Mardani dilaporkan ke MKD, karena melontarkan olokan yang ditujukan kepada Partai Gelora saat ‘Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina’ di Jakarta, Selasa (21/1/2025) sore.

Direktur Eksekutif Open Parliament Institute Poetra Adi Soerjo meminta Hidayat Nur Wahid selaku Pimpinan MPR agar membaca ulang TAP MPR VII/MPR/2021 tentang Etika Pejabat Publik.

TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan berada di atas Undang-Undang (UU). Sehingga orang yang pertama wajib menjunjung tinggi TAP MPR adalah Pimpinan MPR, termasuk Hidayat Nur Wahid dari PKS..

“Jadi saya kira pembelaan Hidayat Nur Wahid atas tindakan Mardani Ali Sera dengan bersembunyi dibalik Hak Imunitas Anggota DPR adalah tindakan pembangkangan terhadap TAP MPR tentang Etika Pejabat Publik,” kata Poetra Adi Soerjo dalam keterangannya, Minggu (2/2/2025).

Menurut Suryo, Hak Imunitas anggota DPR dalam ketentuan pasal 224 UU No.13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) semata terkait dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPR.

Ia menegaskan, bahwa ucapan Mardani Ali Sera yang merendahkan Partai Gelora bukanlah bagian dari pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPR.

“Tidak ada fungsi dan kewenangan DPR untuk merendahkan partai lain sebagai sesama badan hukum publik,” katanya.

Karena itu, HNW harus memahami keberadaan MKD sengaja dihadirkan, karena tidak semua tindakan salah anggota Dewan baik dalam rapat ataupun di luar rapat merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi dan wewenang.

“Jadi tindakan Mardani Ali Sera adalah satu hal yang tidak dapat ditolelir, namun terlebih lagi pembelaan Hidayat Nur Wahid dalam posisinya sebagai Pimpinan MPR RI adalah pelanggaran terhadap etika kekuasaan yang jauh lebih berat, lebih mendalam, dan lebih besar pengaruh kerusakannya dalam sistem bernegara,” tandasnya.

Publik, lanjutnya, memberi harapan besar kepada MKD DPR RI untuk menegakkan etika dengan memberikan sanksi tegas dan maksimal atas pelanggaran anggotanya demi tegaknya harkat dan martabat kelembagaan DPR.

“Mardani Ali Sera harus diberikan sanksi tegas dan maksimal atas pelanggaran yang dilakukannya, demi tegaknya harkat dan martabat kelembagaan Dewan Yang Terhormat,” pungkas Direktur Eksekutif Open Parliament Institute ini.

Seperti diketahui, Ketua BKSAP DPR RI Mardani dilaporkan oleh simpatisan Partai Gelora, Eneng Ika Haryati ke MKD DPR RI pada Kamis (30/1/2025).

Politikus PKS itu dilaporkan karena dianggap telah menghina Partai Gelora saat BKSAP menggelar Silaturahmi Nasional Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina pekan lalu.

“Terkait aduan saya itu kalau saya bilang menyalahi kode etik. Karena dia selalu mengolok-ngolok Partai Gelora dengan ‘Partai Nol Koma’. Dan tidak hanya sekali, dia pun suka mengolok-ngolok, selalu mengolok-ngolok Partai Gelora,” kata Ika usai melaporkan ke MKD kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (30/1/2025).

Momen Mardani yang dianggap merendahkan Partai Gelora ini terjadi saat perwakilan dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Pusdok Tamadun, Hadi Nur Rahmat, tengah mempresentasikan mengenai capaian organisasinya.

Semua olok-olokan Mardani Ali Sera kepada Partai Gelora ditayangkan secara langsung lewat akun YouTube resmi TVR Parlemen pada Selasa (21/1/2025) saat menyangkan kegiatan BKSAP DPR.

“Kami sudah bekerja sama dengan berbagai partai, termasuk Gerindra, PDIP, PKS, dan Gelora, dan sebagainya,” kata Hadi memaparkan capaiannya.

Namun, Mardani tiba-tiba menyela dan menyebut PKS agar jangan didekat-dekatinlah Partai Gelora ketika Hadi Nur Rahmat berbicara sambil terkekeh-kekeh

“PKS jangan dekat-dekat Gelora, bercanda, bercanda, bercanda,” kata Mardani sambil masih terus mencela tertawa lebar, terkekeh-kekeh.

Terkait hal ini, Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam pun mengatakan pihaknya akan segera memanggil Mardani untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Kita terima yang lapornya itu Eneng Ika Haryati melaporkan Mardani Ali Sera laporan terkait dengan pernyataan teradu dalam sebuah acara resmi di DPR RI. Kita nggak ada urusan mau siapa pun yang melaporkan ke MKD, pastikan akan saya panggil,” kata Dek Gam, Kamis (30/1/2025).

Saranapublik.com, Depok – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Zamrowi, menegaskan bahwa pihaknya tetap menurunkan petugas untuk mengatur lalu lintas (Lalin) saat libur Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek 2025.

Hal ini dilakukan demi menjaga kenyamanan dan kelancaran mobilitas warga. “Kami ingin memastikan masyarakat tetap merasa aman dan nyaman saat beraktivitas, meskipun ini adalah hari libur. Seluruh jajaran Dishub siap siaga untuk menjalankan tugasnya,” ujar Zamrowi, Senin (27/01/25).

Dirinya juga menyampaikan bahwa personel Dishub akan bertugas di beberapa titik strategis, termasuk kawasan yang diprediksi mengalami peningkatan aktivitas.

“Kami telah mempersiapkan strategi pengaturan lalu lintas dan memastikan koordinasi yang baik di lapangan agar kepadatan dapat diminimalkan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Perparkiran Dishub Kota Depok, Deris M. Riza, menjelaskan bahwa sebanyak 200 petugas telah dikerahkan secara penuh saat libur Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek 2025.

Mereka bertugas di berbagai titik di Kota Depok, termasuk Jalan Margonda, Grand Depok City (GDC), Sawangan, dan sejumlah lokasi lainnya.Selain itu, petugas juga kami tempatkan di area sekitar tempat ibadah untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas di sana,” ujarnya. Ia menambahkan, pengaturan dilakukan dalam dua shift, yaitu pukul 06.00-13.00 WIB dan 13.00-20.00 WIB.”Dengan pengaturan ini, diharapkan lalu lintas di Kota Depok tetap kondusif meski terjadi peningkatan volume kendaraan di hari libur,” tutupnya. (Ibn)

Saranapublik.com, Jakarta – Kapolsek Kramatjati Kompol Rusit Malak, S.H.I,M.H menggelar kegiatan Ngopi Kamtibmas bersama tiga pilar di Aula Kantor Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, selasa (21/1/2025).

Dalam acara itu hadir Kapolsek Kramatjati, Kompol Rusit Malaka, S.H.I, M.H, Lurah Balekambang, Sekretaris kelurahan Balekambang, Kanit Reskrim, wakil Kanit Binmas/wakil Kanit Intelkam, Kapospol Cililitan, Panit Intelkam, Reskrim dan Binmas, Bhabinkamtibmas Balekambang, FKDM, Pokdarkamtibmas Bhayangkara, para Ketua RW, Ketua RT, para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutanya lurah Balekambang mengucapkan terimakasih kepada semua yang hadir termasuk kepada jajaran Polsek Kramatjati.

Ia melanjutkan, giat ini dilaksanakan sebagai wadah silaturahmi dan wacana kritik dan saran terhadap kinerja tiga pilar.

Sementara itu, dalam sambutannya Kapolsek Kramatjati Kompol Rusit Malaka menyampaikan ucapan terimakasih kepada warga dan Mitra Polri yang selalu membantu pihak kepolisian dalam memelihara kamtibmas yang aman dan nyaman.

Kapolsek Menjelaskan bahwa program ngopi kamtibmas merupakan program dari kapolda untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Ngopi Kamtibmas dengan pembahasan terkait Tawuran, Curanmor, Judi Online dan Narkoba yang terjadi di wilayah kelurahan Balekambang.

“Maka dari itu dengan adanya acara ngopi kamtibmas kita mencari jalan keluar agar tawuran antar remaja bisa dihilangkan. Mudah-mudahan kedepannya kejadian tawuran, judi online maupun narkoba tidak ada lagi,” pungkas Kapolsek. (Ibn)

Saranapublik.com, Depok – Komandan Kodim (Dandim) 0508/Depok, Kolonel Infanteri (Inf) Kolonel Iman Widhiarto pekan lalu melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok untuk berkoordinasi mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Pertemuan ini membahas pelaksanaan program MBG yang sudah berjalan dua pekan sejak 6 Januari di sekolah-sekolah. Baik itu dari sisi kendala yang terjadi maupun solusi ke depannya agar program ini berjalan lancar.

Kolonel Inf Iman Widhiarto mengatakan, secara filosofinya program MBG merupakan konsep kebangsaan untuk membentuk generasi muda dengan diberi asupan gizi dari sejak dini, termasuk masa sekolah.

TNI sebagai alat negara dalam hal ini bertugas menjalankan perintah Presiden untuk mengawal pelaksanaan pemberian Makan Bergizi Gratis berjalan lancar

“Kami (TNI) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berkoordinasi agar seluruh anak Depok bisa mendapatkan program MBG ini, serta kendala dan solusi agar pelaksanaan kegiatannya tetap aman dan lancar,” ungkapnya, Senin (20/01/24).

Kolonel Inf Iman menuturkan, banyak dinamika di lapangan yang terjadi dalam menangani pemberian MBG. Di antaranya, kesiapan dapur dalam proses memasak, maupun sekolah penerima manfaat.

Menurutnya, kendala-kendala itu biasa terjadi karena MBG adalah program baru di Indonesia. Namun, semua itu masih bisa diminimalisir oleh Kodim 0508/Depok dan Badan Gizi Nasional.

“Namun dengan adanya program Makan Bergizi Gratis ini, banyak siswa yang merasa bersyukur juga, seperti kemarin kami mendapatkan surat cinta dari murid yang secara inisiatif membuat ungkapan rasa terima kasih. Ini merupakan hal yang positif, berarti program ini diterima oleh seluruh siswa,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Sutarno menyebut, sebagai program prioritas nasional Pemkot Depok sangat mendukung program MBG di semua jenjang satuan pendidikan.

Lanjutnya, Disdik juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG yang sudah berjalan dua pekan tersebut.

“Evaluasi yang dilakukan ini terkait permasalahan dalam distribusi ke sekolah-sekolah, baik itu yang dilaksanakan pada siang maupun pagi hari, ini menjadi evaluasi agar memudahkan distribusi,” pungkasnya. (Ibn)

Anis Matta Terpilih Secara Aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Gelora Periode 2024-2029

JAKARTA- Anis Matta terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia untuk periode kedua, masa bakti Periode 2024-2029.

Keputusan tersebut, diambil dalam Musyawarah Nasional (Munas) I Partai Gelora Indonesia Indonesia yang digelar di Pomelotel Patra Kuningan Jakarta, Minggu (8/12/2024).

Munas dipimpin Ketua Majelis Permusyaratan Nasional (MPN) KH Ahmad Muzhafar Jufri, didampingi Sekretaris MPN Handoyo Prihantanto, serta para wakil ketua MPN Musyafa Ahmad Rahim, Ridwan Thalib dan Ina Saleha.

Munas I Partai Gelora berlangsung kilat, kurang dari satu jam. Anis Matta yang merupakan calon tunggal Ketua Umum Partai Gelora, akhirnya dipilih secara aklamasi oleh seluruh peserta Munas.

“Apakah forum dapat menyetujui untuk memilih dan menetapkan Haji Muhammad Anis Matta sebagai Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Periode 2024-2029,” tanya Handoyo Prihantanto selaku Pimpinan Sidang.

Kemudian kompak dijawab oleh seluruh peserta Munas yang berasal dari pengurus MPN, MP, DPN dan DPW. “Setuju”…!

Selanjutnya, Anis Matta diminta untuk membentuk kepengurusan guna menjalankan mandat kepemimpinan di Partai Gelora dan mengukuhkannya dalam dokumen negara yang sesuai dengan peraturan-perundangan.

Munas I Partai Gelora juga mengesahkan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai yang baru. Perubahan AD/ART ini dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan dinamika negara dan global.

“Pada umumnya yang menjadi pertimbangan dalam membuat AD/ART, adalah kita tidak ingin tersekat dengan aturan yang kita buat sendiri. Partai ini harus lincah dan bisa terus bergerak, sehingga perlu dilakukan perubahan AD/ART yang ditetapkan melalui Munas,” kata Handoyo.

Pelaksanaan Munas I Partai Gelora berjalan mulus, karena sebelumnya telah menjadi keputusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Khusus Majelis Pernusyawatan Nasional (MPN), Mahkamah Partai (MP), Dewan Pimpinan Nasional (DPN), dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) pada Sabtu (7/12/2024), sehari sebelumnya.

Keputusan Rakornas Khusus tersebut mengacu pada keputusan bersama tiga pimpinan lembaga pusat Partai Gelora, yakni MPN, MP dan DPN yang telah menggelar rapat dan mengambil keputusan pada Sabtu (2/11/2024).

Menanggapi keputusan Munas I yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum Partai Gelora Periode 2024-2029, Anis Matta menyatakan menerima amanah dan tanggungjawab tersebut.

“Saya ingin menyatakan, bismillah. Kita lanjutkan perjuangan bersama. Saya menerima tanggung jawab ini dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini akan tetap bersama kita di dalam perahu ini. Ibarat sampan kecil yang akan kembali melewati gelombang besar di dalam samudera,” kata Anis Matta.

Anis Matta menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Munas I yang masih mempercayai dirinya sebagai formatur tunggal untuk memimpin dan menyusun kepengurusan Parrtai Gelora periode yang akan datang.

“Karena keputusan Munas ini sebagai keputusan kolektif, maka saya memohon sekali lagi kepada saudara-saudara untuk terus bersama dan berkolaborasi penuh untuk menyukseskan apa yang menjadi cita-cita perjuangan, yang menjadi alasan lahirnya dan berdirinya Partai Gelora,” ujarnya.

Anis Matta mengatakan, dalam kepengurusan yang baru Periode 2024-2029, akan dilakukan perubahan total struktur organisasi Partai Gelora, serta pembentukan organisasi sayap pendukung.

“Para pimpinan DPN sebentar lagi akan kita ubah namanya menjadi DPP. Sedangkan MPN dan Mahkamah Partai yang selama ini sebagai lembaga tersendiri akan kita lebur di DPP,” katanya.

Menurut Anis Matta, kepengurusan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelora nantinya akan bertambah. Pengisian nama-nama di struktur kepengurusan DPP tersebut, akan dituntaskan sebelum Nataru 2024/2025.

“Jadi kita berusaha untuk menuntaskan semuanya sebelum Nataru, sehingga nanti tinggal pekerjaan administrasi penyusunan AD/ART saja. Dan Insya Allah pada 7 Januari 2025, penyusunan kepengurusan yang baru akan diserahkan ke Kementerian Hukum untuk didaftarkan,” ujar Anis Matta.

Munas I dan Rakornas Khusus MPN, MP, DPN dan DPW Partai Gelora yang digelar pada Sabtu-Minggu (7-8/12/2024) ini, selain dihadiri Anis Matta, juga hadir Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi.

Lalu, hadir juga seluruh pengurus MPN, MP dan DPN, serta 38 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora se-Indonesia.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, bahwa kepengurusan di 38 DPW se-Indonesia belum dimisioner dan akan berlanjut hingga Desember 2024, dimana hanya kepengurusan DPN saja yang demisioner.

“Jadi pimpinan DPW nanti melalui tugas yang disampaikan Ketua Umum, diminta untuk mensosialisasikan keputusan ini ke jajaran struktur di daerah. Nanti sekretariat di pusat juga akan membantu juga pendistribusian surat keputusan MPN soal Munas,” kata Mahfuz Sidik.

Saranapublik.com, Jakarta – Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, dan Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbudristek, Irini Dewi Wanti, S.S., M.SP siap mendukung ajang nasional pemilihan Putra Putri Budaya Indonesia (PPBI) tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 2 – 7 Oktober 2024.

Hal itu disampaikan Irini saat menerima audiensi Founder Putra Putri Budaya Indonesia, Reko Serasi, dan Dinas Kebudayaan Sulawesi Tengah pada Kamis tanggal 21 Agustus 2024 di Gedung E Kemendikbudristek.

Irini menyampaikan bahwa Direktorat PPK menyambut baik pelaksanaan PPBI di Sulawesi Tengah dan berharap kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar, serta kolaborasi yang terjalin tidak hanya dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan namun juga dengan berbagai stakeholder lainnnya baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi masing-masing seperti Balai Pelestarian Kebudayaan ataupun dinas-dinas terkait.

“Saya berharap generasi muda yang tergabung dalam PPBI selalu aktif dalam aktivitas terkait edukasi, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya Indonesia secara nasional maupun di lingkungan masyarakat mereka,” ucapnya.

Hal itu juga sejalan dengan dukungan yang telah diberikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek RI, Hilmar Farid. Dirjen Kebudayaan tersebut dalam video dan juga surat dukungannya mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek RI telah melihat aktivitas nyata Putra Putri Budaya Indonesia dalam dua tahun terakhir ini seperti menerbitkan buku terkait kebudayaan Indonesia dan juga aktivitas edukasi budaya yang PPBI lakukan.

“Saya berharap generasi muda Indonesia dan PPBI kedepannya terus bergerak dan melakukan kegiatan positif khususnya dalam bidang budaya,” ucapnya.

Founder PPBI, Reko Serasi, yang juga didampingi oleh Pembina Putra Putri Budaya Sulawesi Tengah, Hj. Masitha Masuara, S.Pd., M.Si, berharap sinergi dan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, pemerintah daerah, PPBI, dan semua aspek yang mencintai budaya Indonesia seperti seniman dan pelaku seni budaya terus berjalan.

“PPBI akan selalu berusaha untuk terus fokus pada visi misinya di bidang budaya dan aktif berkontribusi positif di masyarakat,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Kebudayaan Sulawesi Tengah yang diwakilkan oleh Plt. Kabid Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Dinas Kebudayaan Sulawesi Tengah, Ibrahim Larengi, S.Sos., M.M, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap kegiatan ini nantinya berjalan baik dan sukses.

“Hal yang lebih penting adalah para peserta putra putri budaya dari seluruh provinsi di PPBI 2024 nantinya bisa mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan informasi yang edukatif terkait nilai-nilai budaya khususnya di Sulawesi Tengah yang dikenal sebagai negeri 1000 megalit dan Indonesia pada umumnya,” jelasnya.

Pada kesempatan ini juga hadir Kepala Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, M Syafril, S.Pd., M.Ap. dan Kasubbag Keuangan Dinas Kebudayaan Sulawesi Tengah, Abd. Haril Djamalu.

“Mari kita dukung generasi muda Indonesia untuk terus aktif ambil bagian dalam upaya edukasi, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya Indonesia di seluruh provinsi di Indonesia bersama Putra Putri Budaya Indonesia,” tutupnya.