Saranapublik.com, – JAKARTA– Mahkamah Konstitusi pagi hari ini, 5 februari 2025 telah melakukan sidang pembacaan putusan dismissal sebanyak 49 perkara. Dari 49 perkara sebanyak 7 perkara dinyatakan lanjut pada pemeriksaan alat bukti dan 42 perkara dinyatakan ditolak.

Hal ini terungkap saat Hakim Mahkamah Konstitusi Membaca Putusan Sengketa Pilkada di sidang pembacaan putusan dismissal sengketa pilkada, Rabu (5/2/2025).

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan terdapat 49 perkara yang diundang hadir dalam putusan dismissal sesi pertama. Sebanyak, 42 perkara telah diputus dan 7 perkara lanjut pembuktian.

“Dari sejumlah 49 perkara telah 42 perkara yang telah diucapkan dan diputuskan ketetapan. Ada 7 perkara yang belum diucapkan ketetapannya atau keputusannya, dikarenakan 7 perkara tersebut berlanjut ke persidangan lanjutan pembuktian,” ujar Arief.

Hakim Arief Hidayat menyebutkan diantara perkara yang lanjut adalah Perkara nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

Adapun Peniel Waker dan Saulimus Murib merupakan Pemohon Perkara nomor 283 yang diusung Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Perindo, Ummat, PSI, dan PPP yang dinyatakan lanjut ke tahap persidangan pemeriksaan bukti.

Menurut Kuasa Hukum Pemohon. Ahmad Hafiz mengatakan dalam keterangannya menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahan fatal yang dilakukan KPU Puncak dalam proses penetapan Hasil Rekapitulasi dan penetapan calon bupati/wakil bupati terpilih.

“Iya. KPU Puncak telah lakukan kesalahan fatal dalam SK KPU nomor 85 tentang rekapitulasi dan penetapan calon bupati/wakil bupati, makanya kami ajukan gugatan ke MK RI”ujar Hafiz

SK KPU Nomor 85 yang diberikan KPU kepada saksi pasangan calon bupati/wakil bupati Puncak yang didukung Partai Gelora ini diberikan setelah Pleno Rekapitulasi dan Penetapan pada tanggal 12 desember 2024 di Nabire.

Dalam persidangan pendahuluan diketahui Ahmad Hafiz selaku Kuasa Pemohon ada SK KPU Nomor 85 versi lain yang dikeluarkan KPU Puncak setelah dipertanyakan oleh Hakim Prof. Enny Nurbaningsih.

“Kami baru tahu ada SK KPU Nomor 85 versi terbaru dengan jumlah halaman 4 halaman dan ada perubahan pada diktum ketiganya setelah Hakim Prof. Enny pertanyakan kepada kami dalam sidang pendahuluan. Kami bertahan dengan SK KPU yang kami dapat dari KPU pada tanggal 12 desember di Nabire,” terangnya.

Hakim Enny Nurbaningsih dalam sidang jawaban Pihak Termohon dan Pihak Terkait melakukan klarifikasi langsung kepada ketua KPU Puncak terkait Tanda Tangan pada SK KPU Nomor 85 yang dijadikan bukti oleh Pemohon.

“Apakah betul itu tanda tangan bapak sebagai ketua KPU?,” tanya Enny

Adapun ketua KPU Puncak membenarkan itu tanda tangannya.

“Benar. Ini tanda tangan saya,” Jawabnya.

Setelah melakukan klarifikasi atas tanda tangan ketua KPU langsung didalami oleh Hakim Enny. Dan persidangan dilanjutkan pada sidang mendengar putusan dismissal yang dilakukan pada tanggal 4 dan 5 februari 2025.

Saranapublik.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) pada Jumat (31/1/2025), mengatakan, bahwa anggota DPR memiliki Hak Imunitas untuk bebas berbicara dan mengespresiasikan pendapatnya.

Sehingga anggota DPR tidak bisa dilaporkan, karena diberikan Hak Imunitas untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas, serta wewenangnya sebagai wakil rakyat.

Pernyataan HNW itu menanggapi adanya pelaporan terhadap Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera ke Mahkamah Kehormatan (MKD) yang dilaporkan oleh simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bernama Eneng Ika Haryati, pada Kamis (30/1/2025),

Mardani dilaporkan ke MKD, karena melontarkan olokan yang ditujukan kepada Partai Gelora saat ‘Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina’ di Jakarta, Selasa (21/1/2025) sore.

Direktur Eksekutif Open Parliament Institute Poetra Adi Soerjo meminta Hidayat Nur Wahid selaku Pimpinan MPR agar membaca ulang TAP MPR VII/MPR/2021 tentang Etika Pejabat Publik.

TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan berada di atas Undang-Undang (UU). Sehingga orang yang pertama wajib menjunjung tinggi TAP MPR adalah Pimpinan MPR, termasuk Hidayat Nur Wahid dari PKS..

“Jadi saya kira pembelaan Hidayat Nur Wahid atas tindakan Mardani Ali Sera dengan bersembunyi dibalik Hak Imunitas Anggota DPR adalah tindakan pembangkangan terhadap TAP MPR tentang Etika Pejabat Publik,” kata Poetra Adi Soerjo dalam keterangannya, Minggu (2/2/2025).

Menurut Suryo, Hak Imunitas anggota DPR dalam ketentuan pasal 224 UU No.13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) semata terkait dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPR.

Ia menegaskan, bahwa ucapan Mardani Ali Sera yang merendahkan Partai Gelora bukanlah bagian dari pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPR.

“Tidak ada fungsi dan kewenangan DPR untuk merendahkan partai lain sebagai sesama badan hukum publik,” katanya.

Karena itu, HNW harus memahami keberadaan MKD sengaja dihadirkan, karena tidak semua tindakan salah anggota Dewan baik dalam rapat ataupun di luar rapat merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi dan wewenang.

“Jadi tindakan Mardani Ali Sera adalah satu hal yang tidak dapat ditolelir, namun terlebih lagi pembelaan Hidayat Nur Wahid dalam posisinya sebagai Pimpinan MPR RI adalah pelanggaran terhadap etika kekuasaan yang jauh lebih berat, lebih mendalam, dan lebih besar pengaruh kerusakannya dalam sistem bernegara,” tandasnya.

Publik, lanjutnya, memberi harapan besar kepada MKD DPR RI untuk menegakkan etika dengan memberikan sanksi tegas dan maksimal atas pelanggaran anggotanya demi tegaknya harkat dan martabat kelembagaan DPR.

“Mardani Ali Sera harus diberikan sanksi tegas dan maksimal atas pelanggaran yang dilakukannya, demi tegaknya harkat dan martabat kelembagaan Dewan Yang Terhormat,” pungkas Direktur Eksekutif Open Parliament Institute ini.

Seperti diketahui, Ketua BKSAP DPR RI Mardani dilaporkan oleh simpatisan Partai Gelora, Eneng Ika Haryati ke MKD DPR RI pada Kamis (30/1/2025).

Politikus PKS itu dilaporkan karena dianggap telah menghina Partai Gelora saat BKSAP menggelar Silaturahmi Nasional Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina pekan lalu.

“Terkait aduan saya itu kalau saya bilang menyalahi kode etik. Karena dia selalu mengolok-ngolok Partai Gelora dengan ‘Partai Nol Koma’. Dan tidak hanya sekali, dia pun suka mengolok-ngolok, selalu mengolok-ngolok Partai Gelora,” kata Ika usai melaporkan ke MKD kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (30/1/2025).

Momen Mardani yang dianggap merendahkan Partai Gelora ini terjadi saat perwakilan dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Pusdok Tamadun, Hadi Nur Rahmat, tengah mempresentasikan mengenai capaian organisasinya.

Semua olok-olokan Mardani Ali Sera kepada Partai Gelora ditayangkan secara langsung lewat akun YouTube resmi TVR Parlemen pada Selasa (21/1/2025) saat menyangkan kegiatan BKSAP DPR.

“Kami sudah bekerja sama dengan berbagai partai, termasuk Gerindra, PDIP, PKS, dan Gelora, dan sebagainya,” kata Hadi memaparkan capaiannya.

Namun, Mardani tiba-tiba menyela dan menyebut PKS agar jangan didekat-dekatinlah Partai Gelora ketika Hadi Nur Rahmat berbicara sambil terkekeh-kekeh

“PKS jangan dekat-dekat Gelora, bercanda, bercanda, bercanda,” kata Mardani sambil masih terus mencela tertawa lebar, terkekeh-kekeh.

Terkait hal ini, Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam pun mengatakan pihaknya akan segera memanggil Mardani untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Kita terima yang lapornya itu Eneng Ika Haryati melaporkan Mardani Ali Sera laporan terkait dengan pernyataan teradu dalam sebuah acara resmi di DPR RI. Kita nggak ada urusan mau siapa pun yang melaporkan ke MKD, pastikan akan saya panggil,” kata Dek Gam, Kamis (30/1/2025).

Saranapublik.com, – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia melakukan road show ke Provinsi Bengkulu, Rabu (18/9/2024) sekira pukul 19.00 WIB. Road Show ini dihadiri oleh seluruh Ketua Pembinaan dan Pengembangan Teritori (Kabangter) dan Ketua Pembinaan Kaderisasi Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia di Hotel Mercure Kota Bengkulu.

Dalam road show tersebut dihadiri Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia yaitu Kabangter 1 (Sumatera) Drs. Syahfan Badri, Kabangter 2 (Banjabar) Zairofi, LC, Kabangter 3 (Kalimantan) Ahmad Zainudin, LC, Kabangter 4 (Jateng, Jogjakarta, Jatim) Rofiq Munawar, LC, Kabangter 5 (Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusra) Drs. Ahmad Faradis dan Ketua Pembinaan Kader KH. Musyaffa Ahmad Rahim, LC serta Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) berserta Anggota, seluruh KSB Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se Provinsi Bengkulu dan Anggota Dewan Terpilih Partai Gelora di Bengkulu.

Dalam road show tersebut DPN Partai Gelora Indonesia berkeliling ke seluruh DPW se Indonesia dan kali ini di Provinsi Bengkulu dengan agenda ramah tamah, makan malam bersama, mendengarkan masukan dan saran untuk Partai Gelora dari seluruh peserta yang hadir baik Pengurus DPD maupun DPW.

Kabangter 1 Sumatera Partai Gelora Indonesia Drs. Syahfan Badri menyampaikan kata sambutan yang mengatakan road show ini bertujuan untuk momen konsolidasi struktur Partai Gelora se Provinsi Bengkulu.

“Kita berharap dengan adanya pertemuan konsolidasi ini sebagai sarana menguatkan kembali pentingnya narasi sebagai basis pemikiran, cita-cita dan perjuangan,” ujar Mas Syahfan sapaan akrabnya.

Dilanjutkan Ketua Pembinaan Kader Partai Gelora Indonesia Ustaz KH. Musyaffa Ahmad Rahim, LC mengatakan road show ini adalah tugas kita dari Ketua Umum untuk menjaga soliditas, kekompakan struktur Partai Gelora dan kader terhadap capaian Partai Gelora pada Pemilihan Legislatif 2024 kemarin.

“Kita mendapatkan mandat dari Ketum Pak Anis Matta untuk menjaga capaian pileg 2024 kemarin yang merupakan basis sosial atau pemilih Partai Gelora yang harus dijaga dan dibina serta dikembangkan sehingga nantinya menjadikan Partai Gelora Indonesia lebih kokoh dan bisa saling berkolaborasi,” ujar Ustaz KH. Musyaffa.

Disisi lain Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Bengkulu Dedi Haryono, ST menyampaikan dengan adanya road show dari DPN Partai Gelora Indonesia ke Provinsi Bengkulu ini tentu merupakan momentum dan memastikan bahwa mesin partai siap memenangkan pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2024.

“Menegaskan komitmen memenangkan paslon kepala daerah yang sebagaimana Partai Gelora sebagai pengusul untuk merealisasikan janji dan memenuhi harapan rakyat Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu serta untuk kemajuan dan kejayaan bangsa,” tutup Dedi.

Saranapublik.com, – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia pasca Pileg yang lalu, saat ini aktif melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh dan calon kepala daerah pada Pilkada 2024 di Provinsi Bengkulu. Proses komunikasi dengan tokoh dan para calon Cakada sudah dilakukan jauh-jauh hari.

Komunikasi ini penting untuk mendapatkan gambaran dan informasi peta koalisi dan kekuatan politik para cakada.

Dengan semakin dekat waktu pendaftaran para cakada bergerilya dan giat melakukan komunikasi dengan partai politik. Ada yg melakukan komunikasi dengan pimpinan partai di pusat.

Saling klaim mendapat rekom pun terjadi bahkan di mediapun disampaikan bahwa Paslon mendapatkan rekom dari DPP atau DPN.

“Kita sudah memberikan rekom ke Helmi-Mian tanggal 24 Juli, yang langsung diterima oleh Bapak Helmi di Gelora Media Center Jakarta. Sedangkan untuk pilkada kabupaten dan kota yg sudah mendapat penugasan Paslon Erwin – Jonaidi untuk Kabupaten Seluma. Calon untuk Kabupaten Kaur, Gusril Pausi juga sudah diusulkan ke DPN dan untuk Pilbup Bengkulu Utara Arie Septia Adinata masih dalam proses finalisasi usulan ke DPN serta ada yang sedang dilakukan komunikasi oleh DPD Gelora,” jelas Dedi Haryono, ST saat dikonfirmasi awak media, Minggu (28/7/2024).

Berdasarkan usulan DPW Partai Gelora Bengkulu ke DPN hanya satu pasang nama yaitu Erwin Octavian – Jonaidi. Dan pada tanggal 6 Juni 2024 DPN Partai Gelora sudah mengeluarkan surat penugasan untuk pasangan tersebut.

Dari mekanisme yang ada, Dedi Haryono juga mengatakan dengan adanya surat penugasan tersebut berarti mekanisme dan proses sudah diikuti dan sudah dipastikan Partai Gelora untuk Pilkada di Seluma mengusung pasangan Erwin Octavian – Jonaidi.

“Kita ikuti saja proses yang sudah benar ini, dan insyaallah dengan komunikasi yang sudah dibangun dengan baik membuahkan hasil yang baik untuk Kabupaten Seluma,” jelas Dedi Haryono, ST.

Lanjut Dedi, jika ada yang melakukan komunikasi langsung ke DPN itu boleh saja.

“Silahkan dan sah-sah saja bagian dari dinamika politik karena parpol tidak boleh menutup komunikasi, harus membuka komunikasi ke siapapun,” ujar Dedi Haryono, ST yang juga alumni SMUN 5 Kota Bengkulu ini.

Diketahui rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh DPN Partai Gelora Indonesia hanya untuk Pilgub dan mendukung pasangan Helmi-Mian.

“Rekomendasi dukungan Partai Gelora Indonesia untuk Pilgub Bengkulu yaitu pasangan Helmi-Mian,” ujar Dedi.

Dan saat ini DPW Partai Gelora Bengkulu juga sedang melakukan proses komunikasi intens terhadap calon-calon Bupati/Walikota untuk Pilkada di 5 kabupaten/kota.

“Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu sedang dibangun komunikasi yang intens sehingga nantinya jika sudah menguat komunikasi tersebut baru bisa kita usulkan namanya dari DPW ke DPN. Dan untuk Bengkulu Selatan dan Mukomuko, Pengurus DPD Partai Gelora juga sedang membangun komunikasi ke beberapa calon/kandidat yang bakal maju,” tutup Dedi.

Saranapublik.com, Jakarta, – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi mendukung pasangan H. Helmi Hasan – H. Mian sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 mendatang.

Hal ini diikuti dengan penyerahan surat rekomendasi yang diserahkan secara langsung kepada H. Helmi Hasan sebagai Calon Gubernur Bengkulu oleh Ketua Tim Desk Pilkada DPN Partai Gelora Indonesia Rico Marbun dan didampingi oleh Ketua Bangter 1 Sumatera Syahfan B. Sampurno, Ketua DPW Partai Gelora Bengkulu Dedi Haryono bersama Sekretaris DPW Gelora Bengkulu Novi Heriyanto di Gelora Media Centre (GMC) Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Untuk diketahui, DPW Partai Gelora Bengkulu mengusulkan dua pasang Paslon ke Desk Pilkada DPN Partai Gelora Indonesia

“Desk Pilkada DPN Partai Gelombang Rakyat Indonesia membahas dua nama Paslon yg diusulkan DPW. Dan akhirnya memberikan rekomendasi kepada Bapak H. Helmi Hasan sebagai Calon Gubernur Bengkulu, dan Bapak H. Mian sebagai Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode tahun 2024 – 2029,” kata Rico Marbun.

Ketua DPW Partai Gelora Bengkulu Dedi Haryono membenarkan informasi tersebut.

“Iya benar, untuk Provinsi Bengkulu rekomendasi diberikan untuk H. Helmi Hasan. Kemarin DPN Partai Gelora sudah menyerahkan dan diterima langsung H. Helmi Hasan,” kata Ketua DPW Partai Gelora Bengkulu Dedi Haryono, ST, Jumat (26/7/2024) sore di Kantor DPW Gelora Bengkulu.

Lalu, Dedi Haryono menerangkan secara eksplisit dalam rekomendasi tersebut, DPN Partai Gelora meminta H. Helmi Hasan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan struktur DPW dan DPD di Bengkulu dalam rangka pemenangan pilkada serentak 2024 di Bengkulu.

“Kami akan Melakukan konsolidasi dan sosialisasi pemenangan dengan Struktur Partai Gelora Bengkulu secara berjenjang dimulai dari DPW, DPD sampai DPC Partai Gelora se Provinsi Bengkulu untuk memastikan mesin struktur dan kader bergerak memenangkan Paslon Pilgub yg didukung pada Pilkada 2024,” terangnya.

Lanjut Dedi Haryono, pasca setelah diterima rekomendasi tersebut DPW Partai Gelora Bengkulu langsung tancap gas melakukan rapat internal.

“Hari ini kami melakukan rapat internal tingkat DPW untuk mempersiapkan konsolidasi dan sosialisasi agenda pemenangan pilkada serentak 2024 dan kita siap menangkan pasangan yang kita usung dan kita dukung,” tegas Dedi Haryono.

Sebagai informasi, selain Pilgub Partai Gelora Bengkulu juga membangun komunikasi dengan kandidat untuk pilbup/pilwakot yang memiliki ide dan gagasan kebangsaan, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru dunia. Ide ini sejalan dengan visi negara kita menyongsong Indonesia Emas 2045.

Ketua DPW yang juga alumni SMA Negeri 5 Kota Bengkulu ini juga menyampaikan Progres Pilkada Bengkulu, “Kami sudah melakukan komunikasi politik untuk Pilbup Seluma, Pilbup Bengkulu Utara, Pilbup Kaur dan dan target kami beberapa Pilbup lainnya seperti Bengkulu Tengah, Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong dan Kota Bengkulu saat ini sedang dilakukan komunikasinya yang intensif dengan para kandidat. Untuk Bengkulu Selatan dan Mukomuko kita masih menjajaki kemungkinan komunikasi kandidat potensial,” ungkapnya.

Untuk diketahui Partai Gelora Indonesia di Bengkulu pada pemilu yang lalu mendapatkan suara yang cukup signifikan, dan suara dukungan menyebar ke-sepuluh kabupaten/kota di Bengkulu.

Saranapublik.com, Kota Bengkulu, – Kejuaran Turnamen Bola Voli “Emak-emak Ceria” bersama Benny Suharto se Kota Bengkulu Tahun 2024, yang dilaksanakan dilapangan Voli Sport Center Kota Bengkulu resmi di tutup, Senin (22/7/2024) Sore.

Penutupan Kejuaran Turnamen Bola Voli “Emak-emak Ceria” bersama Benny Suharto se Kota Bengkulu Tahun 2024 ditutup oleh Calon Wali Kota Bengkulu Benny Suharto yang juga sebagai Sponsor tunggal.

Diketahui dalam penutupan turnamen Bola Voli tersebut juga hadir Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bengkulu Marliadi, SE.

Calon Wali Kota Bengkulu Benny Suharto mengatakan, dirinya mengapresiasi terhadap 25 Tim peserta yang telah ikut dalam Kejuaraan Turnamen Bola Voli “Emak-emak Ceria” bersama Benny Suharto se Kota Bengkulu Tahun 2024.

”Kejuaraan Turnamen Bola Voli “Emak-emak Ceria” bersama Benny Suharto se Kota Bengkulu Tahun 2024 dilaksanakan untuk mempererat silaturahmi terhadap masyarakat kota Bengkulu dan juga bisa memberikan efek kebugaran dan kesehatan pada tubuh. Tidak hanya itu dengan prestasi-pretasi yang dicapai dalam Kejuaraan Turnamen Bola Voli ini akan menjadi bekal untuk menuju pada tingkat Provinsi Bengkulu nantinya,” ujarnya.

Penyelenggaraan Turnamen Bola Voli ini dilaksanakan mulai tanggal 18 Juli s.d 22 Juli 2024, Benny Suharto mengatakan, kejuaraan Turnamen Bola Voli ini dilaksanakan dengan sangat luar biasa yang dipimpin oleh ketua Panitia Ninna Christa Marya. Terima kasih kepada seluruh peserta emak-emak, panitia, masyarakat dan seluruh pihak keamanan yang mendukung Kejuaraan Turnamen Bola Voli “Emak-emak Ceria” bersama Benny Suharto se Kota Bengkulu Tahun 2024, sehingga bisa terlaksana dengan baik dari awal sampai selesai.

”Kepada seluruh tim Bola Voli kedepannya, agar bisa tetap terlibat dan tampil dalam turnamen-turnamen Bola Voli berikutnya. Terima kasih kepada seluruh panitia dan wasit dari PBVSI Bengkulu yang telah memandu acara ini dengan baik dan sportif dalam cabang olahraga Bola Voli, semoga kita bisa menciptakan altet-atlet Bola Voli yang luar bisa yang bisa mengharumkan Kota Bengkulu, Provinsi hingga Nasional,” harapannya.

Ditambah Calon Wali Kota Bengkulu Benny Suharto, kedepan saat beliau menjabat sebagai Wali Kota Bengkulu akan mengupayakan terus terselenggaranya kegiatan turnamen-turnamen seperti ini lebih besar lagi.

“Kedepan saya janjikan turnamen untuk memperebutkan piala Walikota dan kedepan di setiap Kecamatan se Kota Bengkulu akan kita sediakan 1 Fasilitas Olahraga Bola Voli, Basket dan lainnya sehingga seluruh masyarakat Bengkulu bisa menyalurkan hobi untuk kesehatan tubuh, jika tubuh udah sehat maka seluruh aktifitas yang akan dilakukan kedepan akan lebih baik,” tegasnya.

Diketahui, adapun para juara pada Kejuaraan Turnamen Bola Voli “Emak-emak Ceria” bersama Benny Suharto se Kota Bengkulu Tahun 2024 sebagai berikut Juara I Aurora, Juara II Kotu, Juara III CS 86 dan Juara IV KTJU. Dan untuk Kategori Best Setter diraih oleh Pemain Anggun dari Tim Kotu.

Saranapublik.com, Kota Bengkulu, – Calon Wali kota Bengkulu Benny Suharto pada Sabtu (20/7/2024) malam secara resmi hadir pada Rapat Pimpinan Daerah Partai Hanura se-Provinsi Bengkulu yang digelar di Hotel Madelin Bengkulu.

Hadirnya Benny Suharto bersamaan dengan Rohidin Mersyah Petahana Gubernur Bengkulu yang juga bakal calon Gubernur Bengkulu disambut antusias oleh para kader Partai Hanura baik tingkat DPD maupun tingkat DPC.

Dalam acara tersebut, DPD Hanura memberikan surat dukungan pencalonan (Rekomendasi) Benny Suharto sebagai bakal Calon Wali Kota Bengkulu periode 2024 – 2029 mendatang yang diserahkan langsung oleh Ketua DPD Hanura Usin Abdisyah Putra Sembiring.

Sementara itu Sekretaris DPP Hanura Zulhendri Chaniago menambahkan, untuk surat B1KWK sendiri secepatnya akan diserahkan akhir Juli mendatang.

“Akhir Juli ini B1KWK segera diterbitkan sekarang pencermatan oleh Ketua Umum dan diharapkan awal Agustus segera melakukan konsolidasi ke bawah dengan masyarakat,” ujarnya.

Ditambah Ketua DPD Hanura Bengkulu Usin Abdisyah Putra Sembiring dengan dikeluarkannya rekomendasi tersebut semoga calon Walikota kita tetap berpegang teguh pada komitmen yang sudah dipaparkan saat melakukan pemaparan visi dan misi.

“Selamat berjuang dan bertarung semoga apa yang sudah di visi misi kan terlaksanakan untuk Bengkulu lebih maju,” harapnya.

Senada, Ketua DPC Hanura Kota Bengkulu Sudisman, S.Sos mengatakan penetapan Benny Suharto sebagai Bakal Calon Wali Kota Bengkulu yang di rekom oleh Partai Hanura sudah sangat tepat.

“Semaksimal mungkin kita akan rebut kemenangan untuk Pak Benny Suharto sebagai Walikota Bengkulu,” tegasnya.

Usai menerima rekomendasi tersebut, Benny Suharto merespons dengan siap untuk membangun Kota Bengkulu sesuai Moto Partai Hanura yaitu dengan cara menggunakan Hati Nurani.

“Terimakasih atas kepercayaan yang sudah diberikan terhadap saya, sebagai Putra Daerah saya harus bertanggungjawab untuk meningkatkan pembangunan kota Bengkulu dengan Bijaksana dan Hati Nurani,” ujarnya

Untuk diketahui, Benny Suharto juga dalam waktu dekat akan menerima rekomendasi dari beberapa partai.

“Insyaallah dalam waktu dekat masih ada beberapa partai yang akan kita terima rekom juga, nanti akan kita kabari kapan jadwalnya,” tutup Benny Suharto.

Saranapublik.com, Kota Bengkulu, – Bakal Calon Wali Kota Bengkulu, Benny Suharto menyoroti berbagai permasalahan dasar yang kerap dikeluhkan masyarakat dan belum kunjung tuntas.

Permasalahan seperti, ketersediaan fasilitas sarana-prasarana olahraga, fasilitas pasar yang tidak berpihak terhadap pedagang dan pembeli, peningkatan taraf hidup masyarakat, hingga permasalahan lingkungan menjadi persoalan yang kerap di serukan masyarakat kepadanya.

Padahal, hal tersebut menjadi kewajiban pemerintah yang tertuang dalam undang undang dasar untuk senantiasa memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakatnya.

“Permasalahan klasik yang masih berlanjut dan tinggal penanganannya seperti apa dan ini menjadi dasarnya, seperti sarana penunjang olahraga, akses jual beli kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan ekonomi dan PR yang terbesar hari ini masalah lingkungan seperti sampah dan banjir,” ujarnya. Senin (15/7/2024)

Politikus yang sudah terkenal dielit pusat sekaligus Bacawakot Kota Bengkulu itu juga berharap kepala daerah terpilih nanti bisa konsen dalam mengatasi permasalahan ini, sehingga tidak adalagi warganya, yang mempertanyakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menuntaskan masalah tersebut.

“Jangan ada lagi cerita di Kota Bengkulu ini masalah sampah menjadi keluhan masyarakat karena sulit untuk di buang kemana serta terbebani dengan adanya iuran sampah, atau diolah belum semua menyadari bagaimana mengolahnya kedepan harus ada solusi yang harus dilakukan pemerintah dan juga masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut di jelaskannya, kunci dari mengatasi permasalahan tersebut terletak dalam kebijakan, dan Benny Suharto rasa dengan adanya keluhan masyarakat tersebut mengajak masyarakat mengenali dirinya sebagai bacawakot kota Bengkulu periode 2024-2029 karena komitmennya dan konsistensinya dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi segala permasalahan yang ada.

“Intinya di kebijakan, siapa yang pemegang kebijakannya, memang tidak mudah tapi tidak sulit untuk dimulai, bagaimana rute koordinasi ini dimulai minimal di Provinsi Bengkulu khususnya ibu kota yaitu Kota Bengkulu sebagai corong untuk mengatasi masalah sampah ini yang kerap menimbulkan berbagai permasalahan lainnya, jika nanti Kota Bengkulu konsen ke masalah ini dan bisa bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan dikorelasikan ke pihak-pihak terkait, saya yakin ini bisa cepat selesai, dan saya berupaya konsen dengan masalah lingkungan seperti ini agar penataan kota Bengkulu lebih baik dan kesejahteraan masyarakatnya membaik,” harapnya.

Saranapublik.com, – Kota Bengkulu, – Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Bengkulu terus berkembang, Bakal Calon Wali kota Bengkulu (Bacawakot Bengkulu) Benny Suharto diminta Emak – emak di Kota Bengkulu umumnya Kecamatan Selebar khususnya Kelurahan Pekan Sabtu, Kamis (4/7/2024).

Evi salah satu warga perumahan Graha Asri Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu menyampaikan Kota Bengkulu butuh pemimpin baru yang punya kebijakan langsung menyentuh ke masyarakat.

“Contohnyo Pak Benny Suharto ini, kami melihat Pak Benny merupakan sosok pemimpin yang mempunyai program yang jelas untuk langsung bersentuhan langsung masyarakat,” jelas Evi warga RT. 23 Perumahan Graha Asri Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu saat menghadiri acara silaturahmi bersama Pak Benny Suharto.

Senada dengan Evi, Sari warga RT 27 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu menyampaikan hal yang senada bahwasannya para emak-emak di Kota Bengkulu ini menginkan pemimpin yang memperhatikan harga bahan pokok.

“Kami selaku emak-emak ini butuh sosok pemimpin seperti pak Benny karena secara tidak langsung melalui program beliau yang kami lihat itu memperhatikan harga dasar bahan pokok dan kami lihat pak Benny ini sosok yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan harga bahan pokok itu,” ujar Sari disambut sorakan emak-emak lain yang ada dilokasi acara.

Pantauan media acara silaturahmi Warga Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Kamis Siang berlangsung ramai, heboh dan lancar. Para emak-emak dan bapak-bapak sangat antusias menyambut kedatangan Pak Benny Suharto dan menyuarakan Wali kota Bengkulu “Benny Ajolah”.

Jakarta, Saranapublik.com – Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari memberikan klarifikasi atas potongan video yang beredar di X atau Twitter yang memuncaki trending topik Indonesia dalam beberapa hari ini terkait tuduhan konspirasi melakukan desain kecurangan pemilu.

Potongan video berdurasi 0:33 menit yang dikonfirmasi sebagai fitnah itu beredar dalam sebuah unggahan di medsos X (dulu twitter) oleh akun anonim @Yurissa_Samosir. Video itu sudah dipotong-potong, dihilangkan konteksnya dan diberi caption, “Rapat internal bocor, 5 Januari hasil pemilu sudah diketahui angka nya, kok bisa ya.” 

Dalam potongan video viral itu, Qodari menyebutkan perolehan suara paslon capres di DKI Jakarta dengan presentasi suara 01 Anies-Muhaimin 27%, dan 03 Ganjar-Mahfud 16,9%. Video ini kemudian viral dan dirinya disebut menjadi bagian dari desain kecurangan pada hasil Pilpres 2024.

Qodari menegaskan bahwa video yang beredar tersebut sebenarnya adalah saat acara diskusi Pilpres 2024 untuk wilayah DKI Jakarta yang diadakan Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran pada tanggal 5 Januari 2024 lalu.

“Tanggal 5 Januari 2024 saya diundang TKD Prabowo Gibran Jakarta, saya membuka diskusi dengan membacakan hasil-hasil survei pilpres di wilayah DKI Jakarta dari Polling Institute hasil temuan survei 15-19 Desember 2023,” ujar Qodari dalam keterangannya, Sabtu 24 Februari 2024.

Qodari menyampaikan kebetulan angka suara paslon capres-cawapres khususnya nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat presentasi survei pilpres di DKI Jakarta mirip hasilnya dengan hasil real count nasional.

“Survei yang muncul di video itu sebenarnya temuan survei untuk wilayah DKI Jakarta saja. Bukan survei nasional. Eh kok kebetulan pas dengan angka Ganjar-Mahfud di tingkat nasional yang cuma 16,9 persen,” ucapnya.

“Jadilah orang-orang ini pada temper tantrum dan bilang ini kecurangan,” imbuhnya.

Tidak hanya menjadi pergunjingan di X, Qodari juga menyampaikan video hoaks itu juga telah menyebar ke group-group WhatsApp secara masif.

“Viral tuh baik di WA (WhatsApp) maupun juga di X (Twitter) disebut-sebut saya ini menjadi bagian dari desain kecurangan, itu tidak benar dan fitnah,” urainya.

Menurut Qodari, video fitnah itu diduga dijadikan alat untuk menguatkan tuduhan konspirasi kecurangan Pilpres 2024 yang memenangkan paslon 02 Prabowo-Gibran. 

Untuk itu, Qodari kembali memastikan bahwa video yang diunggah dari akun X @Yurissa_Samosir yang telah ditonton 1,8 juta itu adalah berita bohong atau hoaks dan fitnah.

“Jadi Yurissa Samosir ini fitnah karena menyamakan data hasil survei di DKI Jakarta dengan real count se-Indonesia,” ucapnya.

Lanjut Qodari menjelaskan ada dua kekeliruan dari video yang beredar itu, pertama terkait kesalahan kutip yang seharusnya data untuk DKI Jakarta namun dinarasikan hasil suara secara nasional.

“Jadi di situ ada dua kesalahan. Pertama, itu bukan data nasional yang saya kutip, itu data DKI Jakarta bukan data nasional. Data dari mana, datanya survei Polling Institute data nasional di breakdown untuk DKI,” terangnya.

Kedua, kata Qodari, dirinya tidak mungkin melakukan konspirasi, pasalnya kegiatan itu digelar secara secara terbuka dan tidak dilakukan dalam ruang yang tertutup.

“Kedua kesalahannya itu, manipulasi itu fitnah sebetulnya menyebut saya desain konspirasi segala macam tidak ada konspirasi di sini ini semua seperti yang saya bilang adalah pilihan rakyat, evaluasi rakyat dan acaranya bukan acara konspirasi sama sekali, wong itu acara pertemuan terbuka kok,” ucapnya.

“Di acara TKD nggak mungkin ngomongin konspirasi, gak mungkin ngomong konspirasi di rapat terbuka segala macam, makanya video beredar itu bisa dilihat seperti seminar umum gitu loh, bukan kasak-kusuk di ruang tertutup,” katanya.

Lebih lanjut Qodari menerangkan, video itu telah dipotong dan diedit dengan tujuan melakukan framing melakukan kecurangan.

Dia mengatakan bahwa hasil Pilpres 2024 ini merupakan murni suara rakyat tidak ada unsur rekayasa seperti dituduhkan oleh pihak-pihak yang kalah.

“Semua pilihan ini adalah real dari masyarakat gitu loh. Ini klarifikasi aja ya karena ini saya kan di frame melakukan kecurangan atau menjadi bagian dari kecurangan itu,” paparnya.

“Kalau misalnya betul-betul ini kecurangan ngapain itu Anies-Muhaimin saya kasih angka 27 persen, sementara rata-ratanya 24 persen kayak sekarang, tanggung amat jadi tanggal 5 Januari itu harusnya saya sudah ngomong 24 persen supaya tambah yakin. Jadi ini hanya kebetulan, sejarah saja,” imbuhnya.

Dijelaskan Qodari, video presentasinya tersebut telah kehilangan konteks karena dipotong-potong dan dilakukan editing oleh oknum dengan tujuan menyebarkan hoaks. 

“Nah itulah, jadi karena ini dipotong-potong akhirnya kehilangan konteks,” papar Qodari.

Qodari menilai selama ini sejumlah analisis, teori dan prediksinya selalu mendekati kenyataan seperti halnya prediksi pilpres sekali putaran. 

Sehingga, Qodari menduga pihak yang menuduhnya curang itu melakukan otak-atik data seakan-akan melakukan konspirasi.

“Jadi kenapa saya dituding konspirasi dalam acara tanggal 5 Januari itu karena saya biasanya ngomong itu kejadian padahal sebetulnya itu bukan konspirasi sama sekali,” ungkapnya.

“Jadi istilahnya mereka itu istilahnya otak-atik gatuk mengait-kaitkan dua data atas peristiwa yang sebenarnya nggak ada hubungannya,” tukas Qodari.