Saranapublik.com- Ketua DPW PKB  Provinsi Bengkulu Zainal ,S,Sos,MM, membuka secara langsung dan ikut serta jalan sehat dalam rangkah Musyawarah Cabang (Muscab) Garda Bangsa Provinsi Bengkulu. Keikutsertaannya dalam jalan sehat yaitu bersama tokoh daerah serta masyarakat Kota Bengkulu, di Sport Center Pantai Panjang Kota Bengkulu, Minggu (19/02/2023).

Selain itu, Ketua DPW PKB H. Zainal S,sos M.Si, juga didampingi oleh Wan Sui  dan Dekan Fakultas Tarbiyah UINFAS Bengkulu Dr. Musmulyadi M,Pd Dan kader kader PKB, Garda Bangsa dan Masyarakat kota Bengkulu.

“Saya sangat mengapresiasi jalan sehat Garda Bangsa Provinsi Bengkulu dan seluruh warga Kota Bengkulu semoga sehat,” kata Zainal  saat pelepasan jalan sehat.

Tidak hanya melakukan jalan sehat, terdapt juga hadiah atau doorprize yang akan dibagikan untuk masyarakat yang mengikuti jalan sehat melalui kupon undian.

 
Disamping itu, saat pembagian doorprize ikut hadir Sekjen DKN Garda Bangsa bro  M Rodli Kaelani,  dan juga Artis bro Said Bajuri. (Red)

Saranapublik.com – Baru-baru ini muncul kembali isu reshuffle seperti yang diutarakan Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan mungkin iya nanti akan melakukan reshuffle dalam kepemimpinannya saat berada di Bogor pada Jumat (23/12/2022).

Menanggapi hal tersebut, 2Indos merespon dengan baik. Direktur Politik Perundangan-Undangan 2Indos Khalid Akbar mengatakan ada baiknya Presiden Jokowi merambah kembali susunan kabinet.

Salah satu, Menteri yang harus direshuffle oleh Presiden Jokowi adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim. Menteri yang pernah Kena Semprot Anggota DPR saat rapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (26/9/2022). 

Menurut Pakar Pendidikan Nasional, Ki Darmaningtyas; ‘Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan terburuk yang pernah ada’.

“Tidak tahu pendidikan dan tidak mau mencari masukan dari orang-orang yang tahu tentang pendidikan, sehingga dalam banyak kesempatan saya bilang saat ini kita memiliki menteri pendidikan yang terburuk sepanjang masa,” kata Ki Darmaningtyas, Rabu (28/9/2022).

Namun demikian, Khalid Akbar juga menyampaikan pada perombakkan kabinet kali ini, ada baiknya mengikutsertakan Aktivis Generasi 1998 untuk menjadi Menteri pasca Reshuffle Kabinet.

“Kita punya Generasi 1998 yang terbukti memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengurus dan menyelesaikan persoalan bangsa, diantaranya seperti Budiman Sudjatmiko,” kata Khalid.

Budiman Sudjatmiko, sangat layak menggantikan Mendikbudristek Nadiem Makarim karena beberapa alasan, antara lain: 

Pertama, Budiman Sudjatmiko Aktivis Reformasi, Pejuang Demokrasi dan HAM ini, sejak muda sudah terbiasa melakukan proses pemberdayaan politik, organisasi dan ekonomi di kalangan petani dan buruh di Indonesia;

Kedua, Budiman Sudjatmiko pelopor penyusunan dan pembuat Naskah Akademik Undang-Undang Desa bersama teman-temanya. Dan pada tahun 2009, Ia menjanjikan penyusunan RUU Desa kepada konstituennya saat berkampanye di pemilihan legislatif, yang kemudian diwujudkan dengan kinerja penyusunan RUU tersebut sampai dengan menjadi Undang-Undang;

Ketiga, Budiman Sudjatmiko memiliki jaringan yang luas, baik di dalam negeri maupun Dunia Internasional;

Keempat, Budiman Sudjatmiko deklarator dan Ketua Umum Inovator 4.O. Untuk memicu lompatan Indonesia menuju Revolusi Industri 4.0, salah satunya, dengan menjalankan Proyek Bukit Algoritma di Kecamatan Cibadak dan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, yang ditergetkan untuk menjadi pusat riset dan pengembangan sumber daya manusia di masa depan, dan menjadi gambaran masa depan untuk Indonesia bahkan untuk dunia, yang mana proyek ini sudah menjalani peletakan batu pertama ( groundbreaking ) pada (9/6/2021).

Kelima, Budiman Sudjatmiko sebagai Kader PDIP memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dibuktikan dengan aktifnya Ia sebagai Tim Pemenangan Nasional Jokowi dan Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 sebagai Jubir Kampanye di seluruh Indonesia, dengan mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan kepentingan pribadinya untuk menjadi anggota DPR RI pada Pemilihan Legislatif 2019.

Ia berharap masuknya, Budiman Sudjatmiko dalam kabinet akan sangat berpengaruh baik di dalam pemerintahan dan membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara sampai dengan akhir masa jabatan Presiden 2024 mendatang.

Selain itu, Budiman juga aktif di Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. 

Saranapublik.com — Pakar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana menegaskan, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 G20 di Bali pada 15 hingga 16 November mendatang bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan politik diplomasinya di dunia internasional saat ini.

Indonesia bisa mendorong perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung selama 9 bulan ini, segera diakhiri dan meminta semua negara yang bertikai berkomitmen menjaga perdamain dunia.

Sebab, dunia saat ini di ambang mata terjadinya Perang Dunia (PD) III pasca bergabungnya Belarusia, China, Iran dan Korea Utara ke Rusia melawan NATO, Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dalam perang Rusia-Ukraina.

“Ini momentum bagi dunia, kalau Indonesia bisa mempertemukan kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara yang bertikai. Saya yakin, itu bisa menjadi nobel prize (penghargaan nobel) bagi presiden, karena bisa menghadirkan perdamaian,” kata Hikmahanto dalam Gelora Talk Bertajuk ‘Babak Baru Perang Rusia-Ukraina dan apa dampaknya bagi Dunia?, Rabu (9/11/2022).

Karena itu, Hikmahanto berharap para diplomat Indonesia bisa mendukung upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, terutama Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak hadir di KTT G20.

“Kemudian memfalitasi pertemuan bilateral diantara kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir. Ada pembicaraan cukup 30 menit saja, tidak perlu lama-lama. Tetapi, intinya negara-negara yang bertikai berkomitmen kepada perdamaian,” katanya.

Hikmahanto menilai situasi KTT G20 di Bali saat ini mirip dengan situasi pertemuan Bretton Woods, New Hampshire pada 1944 pasca PD II. Ketika itu, AS dan Inggris selaku pemenang PD II melahirkan tiga institusi keuangan dunia yaitu Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), selain membentuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“Pertemuan G20 ini, sama peristiwa sepertinya Bretton Woods tahun 1944. Negara pemenang berkumpul dan menentukan sistem dunia di masa datang. Bedanya sekarang semua negara bertikai berkumpul, nah kalau Indonesia bisa mempertemukan semua kepala negara dan pemerintahan itu, bisa tercipta perdamaian dunia,” tandasnya.

Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani di sela-sela mewisuda mahasiswanya ini menilai, keberadaan PBB untuk menyelesaikan konflik atau sengketa antar negara sudah tidak efektif lagi, karena tidak bisa mengambil keputusan secara langsung.

“PBB itu tidak efektif, karena hanya diwakili dubes. Nah, di G20 dihadiri langsung kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga akan cepat diambil keputusan. G20 ini sangat krusial, karena tidak ada forum lagi seperti itu dalam waktu dekat,” katanya.

Menurut Hikmahanto, banyak negara yang sudah ‘mencolek’ Indonesia, tidak hanya negara yang bertikai saja, tetapi negara-negara lain. Mereka berharap Indonesia bisa memfasilitasi perdamaian, dan perang Rusia-Ukraina diakhiri.

“Semua negara saat ini bergantung kepada Indonesia yang sedang menyelenggarakan G20. Tidak perlu mencari mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi perlu ada komitmen antar negara untuk tidak menggunakan kekerasan, baik dari Rusia dan Ukraina, khususnya Amerika Serikat, Inggris dan negara NATO lainnya yang mendukung Ukraina. Yang penting ada perdamaian, dan kita berharap tidak terjadi Perang Dunia III,” tegasnya.

*Kemandirian atau Berdikari*
Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin sebenarnya ingin menghadiri KTT G20 dengan mengirimkan delegasi tingkat tingginya, antara lain Wakil Duta Besar Rusia untuk Indonesia yang sudah dikarantina di Bali.

“Tapi Putin masih lihat kondisi, ini perangnya beda, kalau perang sama Ukraina saja dia pasti datang, musuhnya itu semuanya ada di G20, sehingga faktor keamanannya akan sangat ketat. Putin itu menganggap Presiden Jokowi saudara, memanggilnya brother. Putin tidak mau merepotkan brothernya gara-gara dia datang, kira-kira begitu. Tetapi, saya berharap agar Putin tetap datang ke Bali,” kata Connie.

Connie yang memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladmir Putin berharap Indonesia bisa mengambil pelajaran dari perang Rusia-Ukraina. Dimana perlunya berdikari atau kemandirian Indonesia seperti Rusia dan tidak bergantung kepada negara lain. 

“Kita harus belajar dari perang Rusia-Ukraina. Rusia telah memberi pelajaran kepada kita dengan kondisi saat ini, pentingnya berdikari, Indonesia bisa seperti Rusia. Mengurus Indonesia tentunya lebih mudah, daripada mengurus Rusia. Wilayah Rusia jauh lebih besar dari Indonesia saja, kenapa Indonesia tidak bisa. Indonesia harusnya bisa, saya yakin Indonesia bisa,” katanya.

Pengamat militer dan pertahanan ini juga berharap para pemimpin sekarang bisa mengambil pelajaran dari Presiden RI pertama, Soekarno dan para funding father yang menginisiasi Gerakan Non-Blok (GNB) atau Non-Aligned Movement yang telah melahirkan KTT Asia Afrika 1955 di Bandung.

“Indonesia harus membentuk Non-Aligned Movement lagi yang mampu berbicara di pentas internasional dan menentukan sikap dunia. Banyak yang memiliki kemampuan seperti itu, tapi apakah negara akan menggunakan, saya tidak tahu,” katanya. 

Dengan aktif kembali menyuarakan Gerakan Non Blok, Indonesia bisa berperan untuk menghilangkan rasis ekonomi dan teknologi yang diciptakan Barat, yang menjadi sumber masalah perang Rusia-Ukraina saat ini.

“Saya kira juga Indonesia harus mempunyai keberanian untuk menarik aset milik negara di Amerika Serikat (AS) dalam menyikapi tensi geopolitik dunia saat ini,” katanya 

Connie menilai apapun bisa terjadi di masa depan, dan kejadian yang menimpa Rusia bisa saja terjadi pada Indonesia. Aset Indonesia di AS saat ini, menurutnya angkanya sangat fantastis dalam bentuk dollar.

“Karena waktu itu dunia dipaksa untuk melakukan penghitungan dalam bentuk dolar, maka dollar kita yang tersimpan besar sekali jumlahnya. Saya tidak mau sebutkan berapa, tapi angkanya sangat membuat terkejut,” kata Connie.

Menurutnya jika terjadi sesuatu kedepan, tidak menutup kemungkinan AS bisa dengan mudah mengancam Indonesia dengan pembekuan, sebagaimana yang dilakukan AS kepada Rusia.

“Kita tarik aset dari sana, kita rubah mau ke Yen kan, Rubel kah, terserah tapi tidak lagi ke US dollar,” ujarnya.

Connie mengatakan, jika Rusia tidak belajar banyak dari Soekarno, Rusia kemungkinan sudah luluh lantak, karena dikeroyok oleh banyak negara.  

Rusia, katanya, mandiri dalam sejumlah aspek, termasuk pangan, energi, ekonomi, politik hingga sumber daya alam maupun manusia sehingga bisa bertahan di tengah desakan sanksi barat.

“Sebab dia berdikari di dalam aspek-aspek strategis, airspacenya kuat, kemampuan teknologi informasinya kuat,” kata Connie.

Menarik aset Indonesia dari AS supaya kembali ke Indonesia penting saat ini. Connie mengatakan saat ini dunia tidak seimbang, pasalnya dari total kekayaan yang ada di dunia sebagian besar dikuasai negara barat. “Kita harus mandiri,” ujarnya.

*Perang Masih Jadi Solusi*
Sementara itu, Peneliti Senior Pusat Strategis, Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN) Nanto Sriyanto mengatakan, era sekarang masih saja perang senjata sebagai solusi mengatasi konflik, termasuk dalam Perang Rusia-Ukraina.

Rusia menganggap persoalan wilayah harus diselesaikan melalui pengerahan senjata. Rusia perlu menunjukkan pengaruhnya pasca runtuhnya Uni Soviet, dan butuh pengakuan kebesarannya sekarang dengan menginvasi Rusia. 

Sebab, Ukraina sebelumnya bagian dari Uni Soviet dan dalam kehidupannya juga tidak terlepas bayang-bayang Rusia. Namun, Ukraina justru mulai condong ke AS dan sekutunya. Terbukti, saat Ukraina diinvasi sebagian wilayahnya oleh Rusia meminta bantuan dari AS dan sekutunya.

“Akibatnya, dampak perang ini tidak hanya kedua negara, tetapi  berdampak kepada negara lain, terutama terkait kebutuhan pangan dan energi di seluruh dunia. Dengan begitu, persoalan perang menjadi lebih meluas ke ekonomi dunia dan kawasan,” kata Nanto.

Peneliti Senior Pusat Strategis BRIN ini memuji langkah Partai Gelora yang memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak lebih lanjut perang Rusia-Ukraina. Karena perang Rusia-Ukraina secara langsung berdampak ke masyarakat banyak, meskipun perangnya jauh Indonesia.

“Saya harus menyampaikan pujian kepada Partai Gelora ini bagian dari edukasi yang sangat penting kepada masyarakat dan pengambil kebijakan. Sebab, para peneliti BRIN, pernah beberapa saat dianggap, bahwa kajian luar negeri itu tidak dianggap penting. Ngapain kita mengkaji luar negeri,” ungkapnya.

Padahal mantan Presiden Soekarno membentuk Gerakan Non Blok dan mantan Presiden Soeharto membentuk ASEAN ketika itu memiliki tujuan yang sangat penting, yakni tidak hanya memperhatikan kepentingan domestik saja, tetapi juga kepentingan kawasan dan geopolitik.

“Jadi kita jangan hanya memikirkan kepentingan nasional atau domestik saja, tetapi juga bersama-sama negara lain memikirkan apa yang terjadi di luar. Ini penting, bukan untuk masyarakat umum saja, tetapi juga untuk dicision maker (pengambil kebijakan) agar kita balance memperhatkan urusan yang terjadi di luar. Karena kita rasakan dampaknya, meskipun secara geografis jauh, dan apa yang terjadi di Rusia-Ukriana itu secara langsung berdampak ke masyarakat banyak,” tegasnya. 

Ketua Bidang Hubungan DPN Partai Gelora Indonesia Henwira Halim menambakan, perang Rusia-Ukraina saat ini terus menunjukkan peningkatan ekskalasi menuju PD III. Sehingga situasi ini membuat kekhatiran semua pihak, terutama negara-negara di Eropa yang akan memasuki musim dingin.

“Eropa akan dilanda musim dingin sehingga membuat kekhawatiran sendiri karena pasokan gas terganggu. Suasana cederung memperlihatkan situasi memanas,” kata Henwira.

Wira, sapaan akrab Henwira Halim berharap Indonesia bersiap-siap terhadap terhadap segala dampak Perang Rusia-Ukraina apabila situasi semakin memanas seperti memulai kemandirian dalam pangan dan energi.

“Tetapi kita juga harus realistis, bahwa kemandirian itu bukan berarti kita terisolasi. Artinya, kita ini juga tidak bisa hidup sendirian seperti kalau terjadi bencana alam, kita perlu bantuan dan membantu negara lain,” katanya.

Namun, situasi dan dampak perang Rusia-Ukraina sebenarnya telah diantisipasi Partai Gelora dengan mengusulkan visi menjadikan Indonesia 5 besar dunia. Artinya, Indonesia tidak hanya harus unggul secara militer, tetapi juga secara ekonomi, diplomasi, pendidikan dan sumber daya manusia..

“Program Partai Gelora menjadikan Indonesia 5 besar dunia adalah pekerja rumah bersama. negara kita arahnya gimana? itu semua tergatung kita semua,” pungkasnya.