Saranapublik.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Lubuklinggau, H Trisko Defriyansa mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis, (14/03/24).

Rakornas tersebut mengusung tema ‘kolaborasi pemerintah daerah dan IKN untuk mewujudkan kota dunia untuk semua’.

Kepala OIKN, Bambang Susantono dalam kesempatan itu mengatakan, pertemuan antara Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga dalam Rakornas ini dapat membangkitkan gairah OIKN untuk mewujudkan nusantara sebagai salah satu tonggak Indonesia Emas.

“Pembangunan IKN merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menyebarkan magnet pertumbuhan ekonomi baru sehingga tidak hanya bertimpu di Pulau Jawa,” paparnya.

OIKN akan mulai menjalankan fungsinya sebagai pemerintah daerah khusus atau Pemdasus di Nusantara, Kalimantan
Timur, pada tahun ini.

Dengan demikian, lanjut dia, OIKN dan pemerintah-pemerintah daerah dapat menggabungkan keahlian, sumber daya, dan pengalaman dari berbagai sektor untuk menciptakan solusi yang holistik dan keberlanjutan demi kelanjutan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN.

“Harapan kami kiranya kita dapat bersama-sama menjadikan IKN sebagai sumber transformasi Indonesia yang memberikan contoh nyata keselarasan, keserasian, keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial,” kata Bambang.

OIKN meyakini dengan semangat kolaborasi dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada, dan mampu mewujudkan visi besar IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua.

Berdasarkan Lampiran Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara merupakan proses lebih lanjut dalam tahapan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang mana terselenggaranya proses pelayanan dan tugas pokok maupun fungsi birokrasi di wilayah Ibu Kota Nusantara sesuai kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara.

Hal tersebut meliputi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, yang di antaranya berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat di Ibu Kota Nusantara, serta perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Perubahan terhadap sejumlah materi muatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dimaksudkan dan ditujukan salah satunya untuk memperkuat aspek pengaturan berkaitan dengan upaya memperkuat tata kelola Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang diselenggarakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

Untuk diketahui, IKN akan menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. IKN terletak di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di dua kabupaten, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. (Adv/rmn)

Dengan datangnya bulan suci ramadhan 1445 H ini, dapat menjadikan kita sebagai insan yang lebih baik. Serta menjadi ajang kita untuk meningkatkan kualitas dalam beribadah.

Selanjutnya H Oktaviano beserta jajaran, mengucapkan selamat menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1445 H.

Musi Rawas, Saranapublik.com – Tiga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang ada di Kabupaten  Musi Rawas (Mura) memperingatai Hari Bakti PU ke-78 tahun. 

Adapun tiga Dinas PU yakni PUBM PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan (PUCKTRP) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim). 

Acara di pusatkan di halaman Kantor Dinas PU Bina Marga Kabupaten Mura kecamatan Mura Beliti, Jumat 1 Desember 2023, berlangsung meriah.

Acara diawali dengan senam bersama lalu dilanjutkan makan bersama dihadiri Bupati Mura, Hj Ratna Machmud, Pj Sekda Kabupaten Mura, H Aidil Rusman, Ketua TP PKK Kabupaten Mura, H Riza Novianto Gustam dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mura. 

Bupati Mura, Hj Ratna Machmud mengatakan bahwa peringatan Hari Bakti PU selama ini tidak dirayakan karena Covid-19 sekarang dirayakan. “Ini instruksi dari Kemeneterian PU untuk memperingati Hari Bakti PU ke-78. Harapan saya agar PU bekerja membuat infrastuktur untuk pembanguan di Kabupaten Musi Rawas lebih baik lagi,” katanya. 

Kepala DPUBM Kabupaten Mura, Awaliyah mengatakan peringatan Hari Bakti PU diperingati setiap tahun secara nasional pada tanggal 3 Desember. Tujuan diadakan acara peringatan Hari Bakti PU untuk memberikan semangat kepada para pekarja, pegawai infrastuktur semangat dalam bekerja karena pekerjaan infrastuktur tidak gampang, butuh waktu dan butuh tenaga dan tidak mengenal waktu. “Ini kesempatan untuk kebersamaan mereka sebagai pelaksana dari infrastuktur. Makanya ada hari Bakti PU ke-78 ini untuk memberikan semangat, motivasi dan menjaga kekompakan. Ada tiga PU , Perkim merupakan PUPR jadi kita bersama-sama pada prinsipnya tiga PU itu sama hanya posisi melaksanakan pembangunan apa, semuanya adalah satu kesatuan,” jelasanya.

Dengan adanya kebersamaan, Awaliyah berharap pegawai PU baik ASN maupun ASN akan lebih ada keeratan dan ada emosial. “Dengan adanya kegiatan seperti ini menambah kebersaaan, empati sesama pelaksana pekerjaan untuk saling bahu-membahu, tidak bisa kita laksanakan secara mandiri jadi perlu ada kebersamaan seperti ini,” jelasnya.

Kepala Dinas PUCKTRP Kabupaten Mura, Oktaviano menambahkan salah satu tujuan diadakan Hari Bakti PU.

silaturahani antar pegawai PU dan untuk meningkatkan semangat kebersamaan. Yang terpenting 

dengan seringnya diadakan kegiatan semacam ini sigkronisasi antara PU akan lebih mudah, koordinasi lebih mudah, “Ego sektoral kita singkirkan. Sehingga merencanakan pembangunan edepan bis sinergis,” tambahnya.

Plt Dinas Perkim, Ardi Irwan menyebut bahwa dalam rangka peringatan Hari Bakti PU mereka juga akan mengundang insan purna bhakti dari ke-PU-an. “Kita mengundang untuk menhargai jasa-saja mereka.

Sesuai dengan tagline PU sigap membangun negeri, kalau kita sigap membangun Musi Rawas,” sebutnya. (Adv/rmn)

Musi Rawas, Saranapublik.com – Bupati Musi Rawas (Mura) Hj Ratna Machmud cek kesiapan RS Pangeran Muhamad Amin di Kecamatan Muara Beliti yang akan jadi lokasi pemindahan RS dr Sobirin. 

Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan untuk memindahkan RS dr Sobirin dari Kota Lubuklinggau ke RS Pangeran Muhamad Amin, Selasa 28 November 2023. 

Saat melakukan pengecekan RS Pangeran Muhamad Bupati Ratna Machmud mengajak Dandim 0406/Lubuklinggau Letkol Inf Kunto Aji Setiawan didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan (DPUCKTRP) Kabupaten Mura, Oktaviano, Kepala DPU Bina Marga, Alawiyah. 

Dalam kesempatan tersebut Bupati Ratna menunjukan satu persatu ruangan yang ada di RS Pangeran Muhamad Amin mulai dari lantai 1 hingga lantai 5. Lantai 1 UGD dan pelayanan poli, sedangkan lantai 2, 3 dan lantai 3 dan lantai 4 ruang rawat inat, sedangkan lantai 5 disiapkan untuk kantor.

Dari setiap ruang yang ditunjukan bupati sudah ada tempat tidur. Namun untuk peralatan medis seperti diruang operasi belum ada. Saat ini pengerjaan pesangan instalasi mulai dari AC, listrik, pipa baik pipa air bersih, pipah pembuangan dan pipa hydran. 

Ruang operasi yang disiapkan di RS tersebut sangat canggih, pintunya elektronik. Untuk membuka dan menutup pintu menggunakan sentuhan kaki. Menurut Bupati Ratna Machmud teknologi tersebut digunakan agar tangan steril tidak menyentuh pintu, cukup dengan menekan tombol ekektronik dengan menggunakan kaki yang ada di samping pintu. 

“RS ini menggunakan teknologi canggih,” katanya. 

Setelah mengecek ke seluruh ruangan dari lantai 1 hingga lantai 5 Ratna Machmud saat diwawancarai Linggau Pos menyakinkan bahwa pada bulan Desember pengerjaan semua ruangan selesai. Ia yakin pada Bulan Desember RS Sobirin pindah ke Muara Beliti p dan pada Januari beroperasi. 

”Setelah saya melihat bulan Desember bisa pindah karena ini tinggal finishing saja semua ruangan sudah selesai. Ada bobok-bobok tembok ada pemasangan instalasi oksigen sentral liquid karena kalau likuid itu tidak bisa habis. Kita pasangnya terakhir agar tidak salah. Kalau saya melihat memantau ini siap, Desember pindah, Januari 2024 beroperasi,” jelasnya.

Pantauan Linggau Pos di lokasi RS Pangeran Muhammad Amin, nama RS Pangeran Muhammad Amin masih terpampang di gedung utama. Belum diganti nama menjadi RS Dr Sobirin.

Sementara di samping gedung utama pekerja sedang melakukan pemasangan instalasi di bangunan utama RS, di bagian belakang bangunan utama RS sedang dibangun gedung untuk ruang rawat inap.  “Itu ruang rawat inap,” terang Bupati. (Adv/rmn)

Musi Rawas, Saranapublik.com – Guna melengkapi sarana hijau di Kabupaten Musi Rawas supaya menjadi percontohan pembangunan energi hijau di Sumatera Selatan, maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Pemkab Mura) melakukan kerjasama dengan PT Sumber Energi Sukses Makmur, bertempat di Pendopoan Rumdin Bupati Mura.

Dikatakan Bupati, bahwa kerjasama antara Pemkab Mura dengan PT Sumber Energi Sukses Makmur ini bertujuan untuk melengkapi sarana hijau di Kabupaten Mura, dengan kapasitas 1805 KW dan BESS 820 kWh dengan Depth Of Dicharge (DOD 80 persen). 

Di mana Pemkab Mura akan terus berkerjasama untuk mengembangkan proyek yang berbasis energi hijau, dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

“Saya rasa kerjasama ini sangat penting untuk Kabupaten Musi Rawas sebagai sumber daya listrik di Musi Rawas, “kata Bupati Mura, Hj Ratna Machmud.

Untuk itu, Hj Ratna Machmud berharap mudah-mudahan dengan dipasangnya PLTS di Kabupaten Musi Rawas, masalah listrik untuk fasilitas umum dan jalan dapat dibayar lebih. Dan tidak perlu membayar untuk pembangunan PLTS ini.

Dijelaskan Bupati Mura, rencananya pembangkit ini akan dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan energy listrik pada Perkantoran Pemkab Mura dan Penerangan Jalan Umum di sepanjang ruas jalan utama dalam wilayah Ibukota Kabupaten Musi Rawas. 

Selain itu, Bupati Mura juga menginginkan Kabupaten Mura menjadi Kabupaten Musi Rawas Mantab. Apalagi jika ini dapat berkembang dengan baik dan menguntungkan.

Turut hadir, Kepala Bappeda Kepala BPKAD, Kadis PUCKTRP, Oktaviano, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis PMPTSP, Kabag Tapem dan Kerjasama dan Kabag Hukum, Ketua TP PKK Musi Rawas, H Riza Novianto Gustam, serta Direktur EBT, Muhammad Hamzah Rasyidi. (Adv/rmn)

Jakarta, Saranapublik.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Lubuklinggau, H Trisko Defriyansa menghadiri acara International Seminar on Indonesia’s Fiscal Decentralization Policy for The Next Decades di Gedung Djuanda 1, Kemenkeu, Selasa (3/10/2023).

Acara ini dihadiri oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, Kemendagri M Tito Karnavian, para kepala daerah peraih penghargaan, dan perwakilan desa.

Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau menerima alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan TA 2023 kategori Percepatan Belanja Daerah dan Penggunaan Produk Dalam Negeri dari Kementerian Keuangan.

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam sambutannya mengatakan, transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan hal yang harus didukung termasuk dalam menggunakan instrumen yang ada di dalam APBD.

Dia berharap dalam penyusunan anggaran, muncul keselarasan antara perencanaan di dalam penganggaran pusat dan daerah.

“Dari sisi legislasi, kita telah menyelesaikan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan koordinasi antara APBN dan APBD melalui kebijakan fiscal,” tandasnya. 

Kehadiran kebijakan ini sambung dia, diterbitkan oleh pemerintah agar sinkronisasi antara APBN dan APBN berjalan optimal. 

“Sinergi dan harmonisasi antara APBN dengan APBD dapat diwujudkan melalui digitalisasi yang telah memiliki pondasi kokoh. Misalnya, legalitas dan setiap badan di daerah memiliki Bagan Akun Standar (BAS),” lanjut Sri Mulyani.

Dalam digitalisasi, setiap kota, kabupaten, dan provinsi tidak boleh menggunakan sembarang kode. 

Hal ini, disebutkan oleh Sri Mulyani, akan berdampak secara nasional. Dalam digitalisasi, menuntut pengkodean atau coding dalam semua transaksi dan kegiatan.

“Pengkodean yang berbeda akan berdampak terhadap ketidaksinkronan data. Maka, situasi ini menjadi penghambat bagi kita dalam memanfaatkan platform digital secara luas dan sinergis,” pungkasnya. 

Turut mendampingi Pj Wali Kota, Kepala Bapenda, H Dian Chandera dan Kepala BPKAD, Zulfikar. (Adv/Rmn)

Musi Rawas, Saranapublik.com – Bupati Kabupaten Musi Rawas Hj. Ratna Machmud melantik sebanyak tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas.

Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan dilaksanakan di auditorium Pemkab Mura, Selasa (19/9/2023). Turut hadir Pabung 0406 MLM, Polres Mura, Sekda Mura, Kemenag Mura, Kepala OPD dan Camat.

Saat pelantikan, Bupati mengucapkan selamat kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang baru saja dilantik.
“Pelantikan ini dilakukan untuk memenuhi formasi jajaran Pejabat pada setiap Perangkat Daerah”, ucap Bupati.

Bupati menegaskan proses pelantikan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kapasitas karir pegawai. Pelantikan ini dimaksudkan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Karena dalam pengisian jabatan haruslah berdasarkan pada  pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

Bupati yakin berdasarkan pengalaman dan profesionalisme yang dimiliki, semua tantangan yang ada dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
“Jadilah birokrat yang melayani dan mengabdi sepenuh hati untuk kesejahteraan masyarakat, buktikan kepada masyarakat bahwa integritas dan kinerja Aparatur Negara semakin berkualitas dan dapat dibanggakan, untuk mewujudkan Musi Rawas MANTAB (Maju, Mandiri, Bermartabat)”, ucapnya.

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik :

1. Muhklisin, SH., MH sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Mura.
2. Erwin Syarif ST., MT sebagai Kepala Bappeda Mura.
3. Fadlu Robi, SE., M.Si sebagai Kepala Balitbang Mura.
4. Oktaviano, S.T., M.Si  sebagai Kepala Dinas PUCK dan Tata Ruang.
5. Teddy Lazuardi, ST., M.Si sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
6. drh. M Nasir, M.Si sebagai Kepala Dinas Perikanan.
7. H. Fetbon Taufik ST.,M.Si sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Musi Rawas, Saranapublik.com – Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud Melantik sebanyak 7 Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Musi Rawas, pada Selasa ,19 September 2023.

1. Mukhlisin, SH., MH Kepala Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Dilantik Asisten Administrasi Umum dan Keuangan Kabupaten Musi Rawas
2. Erwin Syarif, ST., MT Analisis Pengembangan Wilayah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Dilantik Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas
3. Fadlu Robby, SE., M.Si Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Dilantik Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas
4. Oktaviano, ST., M.Si Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya, tata ruang dan pengairan Kabupaten Musi Rawas Dilantik Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya, tata ruang dan pengairan Kabupaten Musi Rawas
5. Teddy Laszuardy, ST., M.Si Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Dilantik Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas
6. Muhammad Nasir, M.Si Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas Dilantik Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas
7. Fetbon Taufik Hidayat, ST., M,Si Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Dilantik Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas

Musi Rawas – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Rawas, Kgs Effendi Feri, S.STP, MSI. beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1444 H / tahun 2023. “Hari ini umat Islam di Indonesia mulai menjalankan ibadah puasa Ramadhan.”

Feri menerangkan, Bulan suci Ramadhan merupakan bulan penuh kemuliaan dan keberkahan. Bulan Ramadhan dapat disebut juga bulan kasih sayang (rahmat), bulan pengampunan (maghfirah), bulan penuh keberkahan (barakah), bulan kemenangan (falah), bulan pembelajaran (tarbiyah), dan bulan dimana setiap ibadah dilipatgandakan.

Lanjut Feri, Seorang Muslim harus menyambut Ramadhan dengan suka cita. “Sebagaimana,” Imam Ahmad dan Imam an-Nasa’i meriwayatkan sebuah hadits shahih dari Abu Hurairah RA., suatu saat Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada sahabatnya, beliau bersabda:

قَدْ أَتَاكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صَيَامَهُ فِيْهِ تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَانِ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ الجحيم, وَ تُغَلَّ فِيْهِ الشَّيَاطِيْنُ, فَيْهِ لَيْلَةٌ أَبْوَابُ خَيْرٌ من ألف شهرد مَنْ حَرَّمَ خَيْرَهَا فَقَدْ

Artinya: “Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka Jahanam dikunci, dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan itu ada suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Maka siapa yang tidak berusaha untuk mendapatkan kebaikannya, maka luputlah semua kebaikannya.” (Muttafaq ‘Alaih).

Kami, dari Bappeda Kabupaten Musi Rawas, bersama seluruh staf dan jajaran lainya, berharap dengan moment bulan suci Ramadhan 1444 H tahun ini, ” bisa meningkatkan iman dan takwa, serta dapat mewujutkan program Musi Rawas mantab kedepanya,” tutup Feri.

Pewarta Tomyy

Saranapublik.com – Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe menghadiri silaturahmi bersama ratusan guru honorer di Kota Lubuklinggau. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Guru, Kota Lubuklinggau, Selasa (7/3/2023)

Dalam acara itu, para guru honorer se Kota Lubuklinggau dengan jumlah 544 orang menyampaikan kepada wali kota bahwa mereka belum mendapatkan NUPTK. Karena hal tersebut, mereka minta SK dari Wali Kota melalui Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau untuk kepengurusan NUPTK.

Ketua Forum GTK Kota Lubuklinggau, Jendri Putra menyampaikan bahwa sejak 2021 mereka meminta hal tersebut, namun mengingat pandemi jadi belum bisa dilakukan. 

Pada saat ini, ia mengharapkan supaya agar segera di SK kan dan dapat mengurus NUPTK, karena menurut Jendri NUPTK-lah salah satu juknis untuk pembayaran upah para guru honorer.

“Jadi kami sangat berharap dalam hal ini dapat segera dikabulkan. Kami juga sudah lebih dari 3 tahun bahkan lebih 10 tahun mengajar, termasuk saya sendiri,” ungkapnya.

Sementara Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe yang hadir langsung di gedung guru tersebut menyatakan bahwa dua minggu mendatang insha Allah akan di berikan SK yang langsung ditandatangani dirinya.

“Saya akan menadatanganinya, nanti saya minta kepada kepala Dinas Pendidikan supaya dapat mengurus untuk tanda tangan saya secara elektronik,” tandasnya.

Wako mengatakan selama ini bukan karena Pemkot tidak ada perhatian terhadap para guru honorer melainkan harus menyelesaikan hal-hal lainnya seperti pada guru atau tenaga non ASN yang sudah masuk di K2.

Hadir mendampingi Wako, Asisten I Kahlan Bahar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, H Dian Candera, Kepala Dinas Kominfotiksan,  M Johan Iman Sitepu, Kasat Pol PP,  Walyusman, Kepala Kesbangpol, Firdaus Abky, Ketua PGRI, Erwin Susanto serta sejumlah kepala sekolah.