Muratara, Saranapublik.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Muratara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka puncak hari jadi Kabupaten Muratara ke-10 tahun 2023, digelar di ruang rapat paripurna DPRD Muratara.

HUT Kabupaten Muratara ke-10 tahun 2023 dengan tema “Satu Dekade Menuju Citra Musi Rawas Utara Berhidayah yang Solid dan Tangguh”, dihadiri langsung Gubernur Sumsel H Herman Deru.

Bupati Muratara H Devi Suhartoni dan Wabup H Inayatullah, Ketua DPRD Efriansyah, Kapolres Muratara AKBP Ferly Rosa Putra, Dandim 0406 MLM, Kepala OPD, Camat dan Kades di Muratara.

Sementara, kepala daerah yang hadir, seperti Wali Kota Lubuklinggau dan walikota Prabumulih. Tampak hadir juga Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Bayu Kristianto serta tamu undangan lainnya.

Gubernur Sumsel H Herman Deru, Bupati Muratara H Devi Suhartoni dan Wabup H Inayatullah, Ketua DPRD Muratara Efriansyah dan pejabat lainnya menghadiri paripurna puncak HUT Muratara ke-10.

Ketua DPRD Muratara Efriansyah yang memimpin paripurna HUT Muratara ke-10 mengulas sejarah proses panjang terjadinya pemekaran kabupaten yang memiliki slogan “Beselang Serundingan” ini.

Proses yang dilalui tidaklah mudah, dan mengobarkan banyak hal. Mulai dari pemikiran, tenaga, maupun jiwa dan raga. Bahkan perjuangan untuk menjadi kabupaten Muratara, sampai harus menelan korban jiwa.

“Demi terwujudnya Kabupaten Muratara. Maka, pada hari ini kita memperingati hari jadi Kabupaten Muratara ke-10” kata Efriansyah.

Bupati Muratara H Devi Suhartoni dalam pidatonya yang disampaikan Wabup H Inayatullah memberikan apresiasi atas semangat pengabdian untuk mewujudkan Kabupaten Muratara berhidayah.

Rapat paripurna DPRD Muratara dalam rangka peringatan puncak hari jadi Kabupaten Muratara ke-10 tahun 2023.

Begitu juga kepada semua pihak yang telah berperan atas terciptanya siatuasi aman, tentram dan demokratis, sehingga dapat melaksanakan tahapan pembangunan di kabupaten Muratara dengan baik.

Momen peringatan HUT kabupaten Muratara ke-10 ini, menjadi pijakan untuk terus berbenah, yang akan menjadi kebanggaan masyarakat kabupaten Muratara. Tidak hanya saat ini, namun juga menjadi kebanggaan generasi di masa depan.

Letak geografis Kabupaten Muratara yang sangat strategis berada di tengah pulau sumatera, dengan SDA yang melimpah dalam mendukung pembangunan Sumsel dan Nasional. Membuat Kabupaten Muratara menjadi kabupaten kebanggaan, di provinsi Sumsel maupun nasional.

Dia mengatakan, dengan dukungan penuh bersama legislatif, selama memimpin Kabupaten Muratara sesuai dengan arah kebijakan, visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Muratara yang selaran dan mengakar pada program provinsi Sumsel dan nasional.

Gubernur Sumsel H Herman Deru, Bupati Muratara H Devi Suhartoni dan Wabup H Inayatullah, Ketua DPRD Muratara  Efriansyah.

“Pembangunan sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat Kabupaten Muratara. Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Muratara yang telah selaras. Sehingga, dalam waktu kurun waktu dua tahun empat bulan, Muratara banyak mengalami perubahan” paparnya.

Sementara, Gubernur Sumsel H Herman Deru memberikan apresiasi kepada eksekutif dan legislatif Kabupaten Muratara yang telah bekerja keras.

Orang nomor satu di Sumsel ini juga memuji berbagai pembangunan di berbagai bidang di Muratara. Mulai dari bidang infrastruktur, hingga sosial budaya.

“Dalam kurun waktu yang singkat, mampu membangun konektivitas sebanyak 80 persen,” kata Gubernur. (Adv/Rmn)

Muratara, Saranapublik.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Muratara menggelar rapat paripurna,  mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI, dalam rangka HUT RI ke-78 melalui siaran langsung.

Selain dihadiri Bupati Muratara H Devi Suhartoni bersama Forkopimda, Sekda, Asisten, dan para Staf Ahli, hadir pula Kepala OPD dan Camat.

Paripurna dipimpim Wakil Ketua I DPRD Muratara Sukri Alkap, di ruang paripurna pada Rabu, 16 Agustus 2023.

Usai dibuka, paripurna selanjutnya menyaksikan sidang tahunan MPR 2023, yang digelar di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Rangkaian pidato kenegaraan itu sendiri dibuka Ketua MPR RI.

Dilanjutnya dengan pidato pengantar sidang bersama DPR RI dan DPD RI oleh ketua DPD RI. Presiden Jokowi sendiri, tampak mengenakan pakaian adat daerah Tanibar, provinsi Maluku.

Presiden RI Jokowi tampak mengenakan kemeja putih, dipadu kain tenun, dengan dilengkapi hiasan kalung dan ikat kepala. Sementara, ibu negara mengenakan kebaya warna cokelat.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, Indonesia saat ini mempunyai peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia.

Pada tahun 2022, angka stunting berhasil diturunkan menjadi 21,6 persen, Indeks Pembangunan Manusia berhasil naik menjadi 72,91 persen, peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,59 persen.

Anggaran perlindungan sosial telah disiapkan, dengan total sebesar Rp. 3.212 triliun dari 2015 sapai tahun 2023. “Kita juga me-reskilling dan upskllling tenaga kerja melalui Balai Latihan kerja dan Program Pra-Kerja” kata Presiden.

Berdasarkan International Institute for Management Development (IMD), daya saing Indonesia di tahun 2022 naik dari rangking 44 menjadi 34. Ini merupakan, kenaikan ini tertinggi di dunia.

Pembangunan dari desa, pembangunan dari pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi dengan dana desa yang digelontorkan. Total mencapai Rp 539 triliun dari tahun 2015-2023.

Konsistensi reformasi struktural terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum dan pencegahan korupsi, semua itu menjadi modalitas untuk meraih kemajuan.

“Oleh sebab itu saya berulang kali menyampaikan, kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia” kata Presiden.

Mantan Walikota Solo itu mengingatkan, tantangan kedepan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit. Sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan, untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak popular. (Adv/Rmn)

Muratara, Saranapublik.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan nota keuangan dan Raperda perubahan APBD Muratara tahun 2023, Selasa, 15 Agustus 2023.

Ketua DPRD Muratara Efriansyah dalam sambutannya memaparkan, sesuai pasal dalam peraturan DPRD Muratara Nomor 24 tahun 2019 tentang tata tertib menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah diartikan berdasarkan program pembentukan peraturan daerah.

Pasal berikutnya, kata Efriansyah, menyatakan bahwa pembicaraan tingkat pertama berupa penjelasan Bupati, dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah.

“Sesuai agenda, paripurna DPRD kali ini, mendengarkan penyampaian dan penjelasan Bupati Muratara, terhadap nota keuangan dan empat rancangan peraturan daerah Kabupaten Muratara,” kata Efriansyah.

Sementara itu, Bupati Muratara H Devi Suhartoni mengatakan, penyusunan rancangan perubahan APBD anggaran 2023, mengacu pada Permendagri nomor 84 tahun 2023, tentang pedoman penyusunan APBD 2023.

“Atas nama Pemkab Muratara, mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan, yang telah memberikan saran dan masukan dan pendapat pendahuluan, pada pembahasan perubahaan KUA dan PPAS,” kata Bupati.

Perubahan APBD Muratara tahun anggaran 2023 ini, tegas Bupati, tetap menyesuaikan dengan tema pembangunan nasional, yang tercantum dalam Rencaja Kerja Pemerintah (RKP).

“Dengan agenda pembangunan nasional, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang iklusif dan berkelanjutan. Sesuai dengan Perbup Muratara nomor 54 tahun 2023, tentang perubahan RKPD,” jelas Bupati. (Adv/Rmn)

Muratara, Saranapublik.com – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) kembali melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Muratara, disambut langsung oleh Ketua Komisi I Hermansyah Samsiar.

PPDI merupakan wadah perhimpunan segenap perangkat desa yang merupakan organisasi profesi, perjuangan dan ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila.

Ketua Komisi I DPRD Muratara Hermansyah Samsiar menerangkan bahwa dalam pemerintahan desa, posisi kepala desa bukan sebagai raja di desa, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja. Termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, itu harus ada aturannya.

Selain itu, lanjut dia, jangan sampai kades mengesampingkan aturan yang sudah ada. Karena hal itu merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan.

“Perlu saya ingatkan dalam pengisian jabatan kades, harus menunjuk perangkat desa yang mempunyai kemampuan, bukan karena hubungan saudara. Sebab hal ini akan mengakibatkan pelayanan di desa bisa terganggu, maka hal itu tidak boleh sampai terjadi,” tegas Hermansyah Samsiar.

Selanjutnya, perlu diketahui perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan di desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa dan kepentingan masyarakat setempat di desa.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur,” ungkap dia lagi.

Selain itu, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017.

“Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur, bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu,” tambah dia.

“Khusus untuk pemberhentian perangkat desa karena diberhentikan, yang selama ini menjadi substansi pengaduan ke DPRD Muratara, sebenarnya telah diatur dengan jelas pula tata caranya yakni terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada pihak PMD-P3A Muratara serta Camat di kecamatan masing-masing, dan memperoleh rekomendasi camat secara tertulis dengan berdasar pada alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,” terangnya panjang lebar.

“Dalam waktu dekat, kita akan merekomendasikan hasil rapat Komisi I bersama PPDI dan 12 orang kades ke Pemkab Muratara, agar permasalahan ini dapat diselesaikan secepatnya,” pungkas dia.

Sementara itu, Kedas Bumi Makmur Kecamatan Nibung, Sulaini mengatakan, dengan adanya rapat bersama Komisi I DPRD Muratara, ia sangat mengharapkan Camat Nibung agar segera mengeluarkan rekomendasi pelantikan perangkat desanya, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik

“Nah, dalam penunjukan perangkat desa, saya telah melakukan secara selektif dan penuh dengan ketelitian,” pungkasnya. (Adv/Bambang)

Muratara, Saranapublik.com – Ketua DPRD Musi Rawas Utara Efriyansyah,S.Sos, Mengucapkan Selamat Tahun Baru Masehi 2023, “saya mewakili seluruh sekretariat Anggota DPRD Musi Rawas Utara di tahun 2023 lebih baik lagi untuk melayani masyarakat, dan kedepannya bisa lebih maju,” ungkap Ketua DPRD Muratara, Minggu (1/1/2023).

Di waktu yang sama beliau juga tidak bosan – bosan untuk mengajak, seluruh masyarakat kabupaten Muratara untuk bisa membahu gotong royong membangun SDM yang lebih baik, mulai dari beragama, berpendidikan, berahlak mulia.

Tanpa ada dorongan dari masyarakat itu sendiri mustahil Kabupaten Muratara bisa maju dan berkembang dengan baik,” tutup Efriyansyah, S.Sos. (Adv/Jun)