Connect with us

FORUM

Jalin Sinergitas, GSG Kunjungi Walikota Lubuklinggau

Published

on

Jalin Sinergitas, GSG Kunjungi Kediaman Walikota Lubuklinggau

Lubuklinggau, Saranapublik.com Jalin sinergitas bersama pemerintah, Graha Siber Group (GSG) berkunjung dengan walikota Lubuklinggau Drs H SN Prana Putra Sohe M.M di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Lubukllinggau Barat, Kota Lubuklinggau, Rabu 30 Nopember 2022.

kunjungan pengurus Graha Siber Group yang didampingi langsung oleh ketua umum  Remon Ateri, di sambut baik Walikota Lubuklinggau Drs H SN Prana Putra Sohe M.M di kediamanya. Remon mengucapkan banyak terima kasih atas di terimanya kunjungan tersebut.

 “Suatu kehormatan tersendiri bagi kami telah diterimanya kunjungan kami dikediaman pak Walikota,” ucapnya.

Remon menjelaskan, jika GSG ini merupakan sebuah wadah atau perkumpulan beberapa media yang insyaallah kedepanya menjadi Newsroom bagi media-media yang tegabung. Semua media yang tergabung di graha siber Group harus berpedoman dengan Kode Etik Journalistik (KEJ) dan menerapkan petunjuk Search Egine Optimization (SEO) di dalam pembuatan artikel sehingga bisa menjadi produk jurnalistik yang baik.

“Harapan kami, nantinya semua media yang tergabung di Graha Siber Group, akan mengikuti regulasi yang ada, baik dari aturan yang dikeluarkan pemerintah baik teknis pembuatan artikel lainya. Semisal, wajib mengunakan SEO (Pengoptimalan Mesin Telusur) dalam pembuatan artikel, yang tidak basi” terang Remon.

Sementara itu, Walikota Lubuklinggau Prana Putra Sohe sangat mengapresiasi serta menyambut baik kedatangan GSG di kota Lubuklinggau.

“Saya sangat mengapresiasi serta menyambut baik Graha Siber Group dan mengharapkan agar kiranya kawan-kawan media yang tergabung GSG agar kiranya bisa melibatkan diri untuk ikut serta mensukseskan program “Ayo Ngelong ke Linggau”. Serta tetap menjaga sinergitas Antara GSG dengan Pemkot Lubuklinggau,” ucapnya.

Tidak sampai disitu saat salah satu pengurus GSG mencoba menawarkan melibatkan walikota sebagai dewan pembina pengurus GSG.

Walikota Lubuklinggau dengan senang hati menerima tawaran sebagai dewan pembina GSG.

“Dengan rasa senang hati dilibatkannya saya di graha siber group sebagai dewan pembina pengurus GSG,”  tutup Walikota 2 periode ini dengan senyuman. (Red)

Graha Siber Group Bersama Walikota Lubuklinggau Drs H SN Prana Putra Sohe M.M di Kediamanya Kelurahan Sukajadi
Graha Siber Group Bersama Walikota Lubuklinggau Drs H SN Prana Putra Sohe M.M di Kediamanya Kelurahan Sukajadi
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD MUSI BANYUASIN

Waka II DPRD MuBa Hadiri Lomba Amerta Budaya Sarasan Sakate 2023

Published

on

Waka II DPRD MuBa Hadiri Lomba Amerta Budaya Sarasan Sakate 2023
Waka II DPRD MuBa Hadiri Lomba Amerta Budaya Sarasan Sakate 2023

Muba, Saranapublik.com – Bertempat di Bioskop Penghulu Muhammad Soleh, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) Irwin Zulyani, SH menghadiri pembagian hadiah lomba Amertha Budaya Sarasan Sekate Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Forum Osis Musi Banyuasin, Selasa (28/2/2023).

Wakil Ketua II DPRD Irwin Zulyani, SH mentakan , kegiatan Amertha Budaya Serasan Sekate 2023 yaitu salah satu program kerja Forum Osis Musi Banyuasin yang mana lomba ini bertujuan untuk menggali Potensi Generasi Milenial terhadap kebudayaan.

“Amertha Budaya Serasan Sekate 2023 yaitu salah satu program kerja Forum Osis Musi Banyuasin yang mana lomba ini bertujuan untuk menggali Potensi Generasi Milenial terhadap kebudayaan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin serta menumbuhkan rasa cinta budaya daerah kepada Generasi Muda” ungkap Wakil DPRD II tersebut.

Dalam kegiatan tersebut hadir juga Polres Musi Banyuasin, Forum Osis Musi Banyuasin dan tamu undangan lainnya. (Adv/Romi)

Continue Reading

FORUM

Indopol Rilis Survei Kepercayaan Publik Terhadap Polri, Naik Hampir 70%

Published

on

Survei Indopol, Kepercayaan Polri Meningkat Hampir 70 Persen

Jakarta, Saranapublik.com – Indonesia Political Survey (Indopol) merilis survei terkait kepercayaan publik terhadap lembaga Polri. Tercatat bahwa angka kepercayaan Polri meningkat pada akhir tahun 2022 yakni sebesar 69,35%.

Adapun survei dilakukan dalam kurun waktu 14-23 Desember 2022 dengan total responden sebanyak 1.240 yang tersebar di 34 provinsi. Pengambilan sampel dilakukan secara multistage random sampling. Survei dilakukan dengan wawancara secara langsung atau tatap muka. Margin of error dalam survei ini sebesar +- 2,85% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistiyanto mengatakan angka kepercayaan ini meningkat dibandingkan dengan bulan November 2022 yakni sebesar 60,98%.

“Indopol telah melakukan survei persepsi publik terhadap kinerja polisi di penghujung tahun 2022 dengan hasil tingkat kepercayaan publik sebesar 69.35%. Angka ini meningkat dari bulan-bulan sebelumnya,” jelas Direktur Eksekutif Indopol seperti dilansir dari Detik.com, Rabu (4/1/2023).

Direktur Eksekutif Indopol menyebut tren kenaikan kepercayaan publik terhadap kinerja Polri ini disebabkan beberapa faktor. Salah satunya yakni meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi.

Diketahui, pada bulan November 2022, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi meningkat menjadi 70,72%. Angka ini meningkat dari bulan sebelumnya yakni sebesar 63,99%.

Continue Reading

FORUM

Dialog Publik, Mafindo Bengkulu Siapkan Pemilih Pemula yang Berdaya dan Berkarya di Dunia Digital

Published

on

Dialog Publik, Mafindo Bengkulu Siapkan Pemilih Pemula yang Berdaya dan Berkarya di Dunia Digital

Saranapublik.com – Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Provinsi Bengkulu menyelenggarakan Dialog Publik “Menyiapkan Pemilih Pemula yang Berdaya dan Berkarya di Dunia Digital” bertempat di Gedung Pola Provinsi Bengkulu pada Selasa (1/11/2022).

Dialog tersebut berangkat dari antusiasme kalangan para politisi berlomba-lomba dalam menggaet suara pemilih terutama pemilih pemula dalam Pemilu 2024. Sebab melihat survey menunjukkan generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pesta demokrasi ini. 

Pemilih muda atau pemilih milenial merupakan pemilih dengan rentang usianya antara 17-37 tahun. Pada pemilu serentak 2024 diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada pemilu serentak 2019, data dari KPU jumlah pemilih muda sudah mencapai 70 juta – 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35%-40% pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa. 

Tapi persoalan lain yang bisa terjadi pada keikutsertaan para pemilih muda dalam pesta demokrasi itu, mereka juga bisa berpeluang menjadi penyumbang “golput” dalam pemilu 2024.

Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Halid Syaifullah. S.H., M.H., Ketua KPUD Provinsi Bengkulu Irwan Saputra, S.Ag.,M.M., Influencer Bengkulu Mikrom Utama, serta Puji F Susanti Presidium Mafindo dan dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) para perwakilan perguruan tinggi, dinas pendidikan kota dan provinsi serta perwakilan jurnalis media lokal Bengkulu. 

Puji di kesempatan itu menjelaskan bahwa pemilih pemula cenderung kritis, mandiri, independen serta tidak puas dengan kemapanan, pro perubahan dan sebagainya.Terlebih generasi Z dan generasi milenial adalah generasi yang lebih akrab dengan digital, di sisi lain banyak sekali misnformasi dan disinformasi menjelang tahun-tahun politik.

“Melalui kegiatan inilah salah satu upaya preventif untuk menghadapi tantangan penanganan hoaks dan disinformasi di media sosial dikalangan pemilih pemula di Bengkulu yang potensial,” ujarnya.

Dalam acara dialog publik ini, diselenggarakan pula Deklarasi Mafindo Bengkulu yang merupakan pernyataan serta komitmen Mafindo Bengkulu untuk terlibat aktif mencegah dan menangkal hoaks di media digital. Ini juga merupakan sebentuk komitmen MafindoBengkulu untuk berjejaring dengan segenap pemangku kepentingan guna mencegah dan menangkal hoaks.

Koordinator Wilayah Mafindo Bengkulu menjelaskan, “Lewat kegiatan ini Mafindo Bengkulu berharap peserta /pemilih pemula memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam Pemilu.”

Korwil Mafindo Bengkulu melanjutkan, “Dengan kegiatan ini, MafindoBengkulu juga berharap masyarakat dapat menguatkan kemampuan literasi digital yang baik dalam mengakses informasi di media digital. Nantinya akan banyak kegiatan edukasi salah satunya seperti kelas cek fakta, kelas kebal hoaks, dan lain sebagainya yang bisa membantu meningkatkan imunitas masyarakat terhadap hoaks.”

Acara Deklarasi Mafindo Bengkulu berjalan lancar dengan ditandai dengan pelantikan relawan Mafindo Bengkulu dan melakukan tanda tangan bersama seluruh pemangku kepentingan dan segenap relawan di sebuah kain putih sebagai bentuk komitmen bersama masyarakat Bengkulu anti hoaks. (Red)

Continue Reading

NASIONAL

IKN Makin Tak Terbendung, Rakyat Makin Buntung

Published

on

Rencana pembangunan IKN

Oleh : Nisa Andini Putri (Mahasiswi Bengkulu)

Pindah IKN jalan terus meski rakyat tak terurus. Begitu ambisinya pemerintah, sehingga berbagai daya dan upaya dilakukan untuk pindah IKN ini. Di tengah derasnya kritik dari berbagai pihak, nyatanya tak menyurutkan ambisi pemerintah tersebut. Pemerintah bahkan menyiapkan iming-iming insentif dan menyiapkan regulasi demi menjaring para investor. Padahal, rakyat perlu diurus di tengah berbagai kenaikan harga, bencana dan ancaman resesi. 
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyampaikan, pemerintah tengah menyiapkan tiga hal untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang layak huni. Salah satunya yakni dengan menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) terkait insentif bagi pelaku usaha dan investor yang akan melakukan usahanya di IKN.
Bambang mengatakan, ada beberapa insentif yakni fiskal dan non fiskal yang dirancang bersama kementerian terkait untuk menarik para investor. Hal ini disampaikan Bambang usai rapat bersama dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (republika.co.id, 4/10/22).  

Ambisi pemerintah demi menyukseskan megaproyek IKN ini pun tak main-main. Dalam acara Rilis Indikator Politik di Jakarta pada Senin, 10 Oktober 2022, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto, menyebut pemerintah menawarkan insentif perizinan hak guna bangunan (HGB) hingga 80 tahun dan bahkan sampai 160 tahun bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). (tempo.co, 11/10/2022).

Iming-iming “wow” ini pun menuai kritik dan tanya dari berbagai pihak, salah satunya disampaikan oleh peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda. Menurutnya, iming-iming yang diwacanakan pemerintah menjadi salah satu tanda bahwa pemerintah sudah frustrasi, karena tidak ada investor yang tertarik dengan megaproyek IKN yang digagas Jokowi ini. Huda pun memprediksi ada potensi proyek strategis nasional ini tidak akan selesai atau terancam mangkrak. (rmol.id, 11/10/2022).

Pemerintah seharusnya menunda IKN dan mengalihkan alokasi dana pembangunan untuk menyelesaikan persoalan nyata yang menyulitkan hidup rakyat saat ini. Lihatlah, rakyat butuh harga BBM dan listrik yang murah; pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan murah; kebutuhan pangan yang terbaik, mudah, dan murah didapat. Sungguh, persoalan rakyat makin sulit, mengapa dengan teganya tuan penguasa justru membentangkan karpet merah bagi para investor?.


Tentu ini bahaya nyata yang wajib disadari, karena nampak nyata keberpihakan penguasa bukanlah kepada rakyat, namun justru kepada investor. Investasi atau kerja sama dengan asing baik level negara atau lembaga tentu tidak ada yang gratis. Apapun alasannya melibatkan asing dan para kapital dalan IKN baru akan membuat mereka semakin berkuasa. Pemerintah akan disetir oleh mereka, sehingga negara pun tidak lagi mandiri atau berdaulat. 
Padahal kondisi rakyat hari ini jauh dari kata baik-baik saja. Rakyat makin susah dicekik kebijakan penguasa yang makin di luar logika. Sementara itu, tuan penguasa dengan teganya menyiapkan segudang kebijakan bagi para investor untuk mengeruk kekayaan negeri yang berlimpah ruah. Alhasil, sejahtera bagi rakyat seolah hanya utopia belaka.

Tidak heran, jika hilang empati terhadap rakyat, lupa menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas. Padahal mereka adalah pelayan rakyat yang wajib memenuhi dan menuntaskan berbagai persoalan yang menyulitkan rakyat. Alhasil, rakyat pun merindukan pemimpin sekaligus negarawan sejati.

Ya, sosok pemimpin sekaligus negarawan sejati adalah sosok yang sangat sadar dan paham bahwa rakyat merupakan amanah yang harus dijaga. Sebuah amanah yang berkonsekuensi berat, yakni surga atau neraka. Sebab, mereka akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT kelak.

Rasulullah Saw. bersabda, “Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka, dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka.” (HR. Abu Dawud).

Alhasil, seorang pemimpin sekaligus negarawan sejati, semestinya tidak mementingkan ambisi demi materi. Sebab, ada jutaan rakyat yang wajib dilayani. Merekalah amanah yang wajib diprioritaskan. Bukan segelintir investor yang justru menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup alam dan manusia. Wallahu’alam bissawab.

Continue Reading

NASIONAL

SMSI Kecewa, 19 Pasal RKUHP yang Diusulkan hanya 2  Diakomodir Pemerintah

Published

on

Rapat Dewan Pers bersama konstituen

Jakarta, Saranapublik.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan 2000 pengusaha pers online, merasa kecewa  karena pemerintah hanya mengakomodir dua pasal dari 19 pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diusulkan Dewan Pers dan para konstituennya. 

Kekecewaan itu disampaikan oleh Makali Kumar SH ( Ketua bidang hukum, Arbitrase dan Legislasi SMSI Pusat, Sabtu 29 Oktober 2022.

Pers bersama konstituennya, termasuk Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar rapat, Rabu siang (26/10/2022) di lantai 7 Gedung Dewan Pers, Jakarta. Rapat digelar,  menindaklanjuti adanya tanggapan resmi Pemerintah atas berbagai masukan terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) versi Juli 2022 yang disampaikan Dewan Pers.

Rapat dipimpin, Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli (Ketua Komisi Hukum dan Perundang – undangan) bersama  Hendrayana SH (Tenaga Ahli Hukum Dewan Pers). 

Dari perwakilan konstituen Dewan Pers yang hadir, diantaranya Makali Kumar SH dari SMSI, Maulana Muhammad (ATVLI), Ramdi Suraja (PRSSNI), Wahyu Priyogo (IJTI), Adi Prasetya (AMSI), Nelsen dan E Depari (JMSI). Hadir juga Erick dari Pokja hukum Dewan Pers.

Mengawali rapat, Hendrayana selaku moderator,  menyampaikan kepada peserta yang hadir, bahwa pemerintah telah memberikan tanggapan atas usulan reformulasi RKUHP yang disampaikan Dewan pers. Dari 19 pasal yang diusulkan, hanya dua pasal yang terakomodir, itupun salah satu pasal yang diakomodir, masuknya di penjelasan, bukan dibatang tubuh.

“Ini yang kita sayangkan, karena hanya dua pasal yang diakomodir dari 19 pasal yang mendapat tanggapan Pemerintah atas usulan Dewan Pers. Ini harus kita sikapi, sebelum RKUHP ditetapkan yang isunya pada akhir Desember 2022,” ujar Hendrayana.

Selanjutnya,  Bivitri Susanti, S.H., LL.M,  ahli hukum tata negara yang ikut dalam rapat melalui zoom meeting, memaparkan tanggapan pemerintah atas usulan Dewan Pers terkait RKUHP. Dari 19 Pasal yang diusulkan untuk dilakukan reformulasi sesuai aspirasi Pers,. ternyata hanya 2 pasal yang diakomodir.  

Dari pasal yang diakomodir itu, hanya satu pasal yang masuk di batang tubuh, sedangkan satu pasal lagi, hanya masuk di penjelasan.

Seperti pada pasal 303, dimana usulan dewan pers untuk menambahkan ayat ke 3 tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan yang dilakukan dengan sarana teknologi informasi. Tanggapan pihak pemerintah, usulan tersebut sudah terakomodir di penjelasan dari pasal  302 RKHUP yang sebelumnya disadur dan dikembangkan dari penjelasan pasal 5 UU PNPS No 1/1965.

“Saya mencermati, masih adanya beberapa pasal RKUHP yang diusulkan Dewan Pers itu, disikapi dengan perbedaan persepsi oleh Pemerintah. Sehingga reformulasi yang diajukan, banyak yang tidak diakomodir. Jadi Dewan Pers bersama konstituen dan kalangan Pers mesti terus berjuang di DPR sebelum ditetapkan,” jelas Bivitri.

19 Pasal RKUHP yang diusulkan Dewan Pers dan mendapat tanggapan  Pemerintah itu,  pasal 188 ayat (2) dan (6), pasal 218, 219, 240, 242, 246, 247, 248, 263, 280, 302, 303, 304, 351, 437, 440 dan  443.

Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli yang memimpin rapat, akhirnya menerima masukan dan saran dan peserta rapat, khususnya dari perwakilan-perwakilan konstituen untuk menjadi kesepakatan bersama. Dimana Dewan Pers bersama konstituen dan elemen pers, untuk terus berjuang supaya usulan reformulasi RKUHP bisa diakomodir semua. Supaya kebebasan dan kemerdekaan  pers terus terjaga.

“Kita akan terus berjuang di DPR, supaya saat RKUHP ditetapkan, reformulasi yang diusulkan Dewan Pers terakomodir. Kita juga akan kuatkan diskusi publik, dan komunikasi dengan pimpinan Partai, fraksi maupun komisi III di DPR,” jelasnya.

 Arif Zulkifli optimis kalangan DPR akan mengakomodir usulan reformulasi RKUHP dari Dewan Pers. Karena saat bertemu dan menyampaikan aspirasi secara tertulis, pihak fraksi-fraksi di DPR menyatakan tidak ada kepentingan politik terkait RKUHP tersebut.

Arif Zulkifli kembali menegaskan, bahwa Dewan Pers sama sekali tidak menolak pembaharuan KUHP. Dewan pers  mempersoalkan pasal-pasal yang berpotensi menghalangi kemerdekaan pers. “Reformulasi pasal-pasal yang diusulkan Dewan Pers ini sudah kami diskusikan dengan konstituen Dewan Pers, jaksa, hakim, dan para pakar hukum, dan lainnya,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan SMSI yang hadir dalam rapat tersebut, yakni Makali Kumar SH mengatakan pihak SMSI terus menolak pasal-pasal RKUHP yang akan menghalangi kemerdekaan dan kebebasan Pers. 

Sebanyak 2000 media online yang merupakan anggota SMSI akan bersama-sama Dewan Pers dan kalangan pers lainnya, terus berjuang sampai berhasil.

“Sebelum penetapan RKUHP yang kabarnya akhir Desember 2022, SMSI terus suport perjuangan Dewan Pers lakukan reformulasi pasal-pasal yang berpotensi menghalangi kemerdekaan pers. Kami akan ikut bangun diskusi publik, biar masyarakat luas mengetagui dan untuk menanggapi sebelum ditetapkan,” tegas Makali yang juga Direktur Media Online Kreator Jabar. (*)

Continue Reading

Trending