Saranapublik.com – Pj Bupati Empat Lawang Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila ke-80 Tahun 2025.

DPRD Pastikan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Juni 2025
Dorong Transparansi Melalui Digitalisasi Transaksi Keuangan
Gelar Rapat Pleno KPU Tetapkan H Joncik Muhamad dan Arifai sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Empat Lawang 2024
Pj Bupati Empat Lawang Hadiri Kunjungan Kerja Kepala Kejati Sumsel, Tegaskan Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih
Beranda » Pj Bupati Empat Lawang Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila ke-80 Tahun 2025
Pj Bupati Empat Lawang Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila ke-80 Tahun 2025
Gambar Gravatar
beritaempatlawang
2 Juni 2025

BERITA EMPAT LAWANG – Penjabat (Pj) Bupati Empat Lawang, Fauzan Khoiri, AP., MM, memimpin langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ke-80 yang digelar di Lapangan Pemkab Empat Lawang,

Dalam upacara yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda, ASN, pelajar, dan masyarakat umum tersebut, Fauzan Khoiri menyampaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebuah ideologi, melainkan pedoman hidup dalam membangun daerah yang harmonis, inklusif, dan sejahtera.

“Nilai-nilai Pancasila harus terus dijaga dan diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan. Ini adalah fondasi utama kita dalam berbangsa dan bernegara,” tegas Pj Bupati dalam sambutannya.

Fauzan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, terutama dalam membangun persatuan dan toleransi antarwarga di Kabupaten Empat Lawang.

Upacara berlangsung khidmat dan ditutup dengan pertunjukan seni budaya daerah yang menggambarkan semangat kebhinekaan Indonesia.

Saranapublik.com, ‎BENGKULU – Polemik surat Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. H. Sumardi, M.M, kian memanas. Kuasa hukum Sumardi, Mudrika, S.H., M.H., menegaskan bahwa proses tersebut belum dapat dilanjutkan sebelum ada kejelasan hukum dari Mahkamah Partai.

Pernyataan itu disampaikan Mudrika kepada wartawan, Kamis (25/2/2026). Ia meminta semua pihak memahami secara utuh isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar tidak membangun opini seolah-olah gugatan kliennya telah ditolak secara substansi.

‎“Benar amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Namun dalam pertimbangan hukumnya ditegaskan bahwa perkara ini merupakan ranah Mahkamah Partai. Artinya, penyelesaiannya berada di internal partai politik,” tegas Mudrika.

‎Ia menilai, ada persyaratan penting dalam mekanisme PAW yang tidak bisa dicampuri pihak luar, terutama yang berkaitan dengan AD/ART partai politik serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, membangun narasi berdasarkan keinginan politik tanpa legal standing yang jelas hanya akan memperkeruh suasana.

‎Mudrika juga mengingatkan, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang MD3, partai pemenang pemilu memang memiliki kewenangan menunjuk Ketua DPRD. Namun, proses tersebut harus memenuhi syarat administratif, termasuk tidak adanya gugatan atau keberatan yang masih berjalan saat PAW dilakukan.

Terkait agenda kelembagaan, ia mengungkapkan bahwa Badan Musyawarah (Banmus) DPRD telah menjadwalkan paripurna pada 2 Maret 2026 untuk membahas agenda tersebut.

‎“Untuk paripurna silakan saja dilaksanakan sebagai agenda DPRD. Namun proses PAW belum bisa dilakukan sebelum persoalan ini menjadi jelas. Jangan sampai perkara yang masih berproses justru digelapkan dengan komentar atau pernyataan yang merugikan klien kami,” ujarnya.

‎Ia juga memastikan, hingga saat ini seluruh kegiatan di DPRD Provinsi Bengkulu tetap berjalan normal tanpa gangguan. Karena itu, pihaknya meminta semua pihak bersabar menunggu putusan dari Mahkamah Partai Golkar sebagai forum yang berwenang menyelesaikan sengketa internal tersebut.

Mudrika turut meminta Samsu Amanah agar tidak membangun kesan bahwa pergantian tersebut bersifat mendesak, mengingat masih adanya keberatan dan proses hukum yang berjalan serta tidak ada urgensi.

‎“Selagi ini masih menjadi ranah internal partai dan belum ada putusan final, kami meminta semua pihak menahan diri. Etika dan adab politik harus tetap dijaga,” tutupnya.

‎Polemik PAW Ketua DPRD Bengkulu pun dipastikan masih akan berlanjut hingga terbitnya putusan Mahkamah Partai yang akan menjadi penentu arah proses selanjutnya.

Empat Lawang, Saranapublik.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang menggelar Safari Ramadhan perdana di Masjid Jamik Nurul Hidayah Desa Lesung Batu, Kecamatan Lintang Kanan, Sabtu malam (21/2).

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan penuh kehangatan dihadiri langsung oleh Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, bersama jajarannya, unsur Forkopimda, Anggota DPRD, Sekda, Ketua TP-PKK, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Empat Lawang.

Rangkaian kegiatan yang diawali dengan buka puasa bersama, dilanjutkan salat Magrib, Isya dan Tarawih berjamaah.

Dalam sambutannya, Joncik Muhammad menyampaikan bahwa Safari Ramadhan merupakan agenda rutin pemerintah daerah sebagai bentuk silaturahmi sekaligus sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

“Melalui Safari Ramadhan ini, kami ingin lebih dekat dengan masyarakat. Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Joncik.

Bupati menjelaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah dan warga menjadi kunci dalam mewujudkan Empat Lawang yang lebih maju dan sejahtera,” jelasnya.

Dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar terus menjaga persatuan dan kekompakan, terutama di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah ini. Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bulan Ramadhan sebagai momentum meningkatkan keimanan, ketakwaan serta kepedulian sosial.

“Kita jaga kebersamaan, kita tingkatkan kepedulian terhadap sesama. Semoga Ramadhan ini membawa keberkahan bagi kita semua dan bagi Kabupaten Empat Lawang,” himbaunya.

Dalam kesempatan tersebut, Joncik menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta untuk Masjid Jamik Nurul Hidayah guna mendukung pembangunan dan peningkatan fasilitas masjid agar semakin nyaman digunakan masyarakat dalam beribadah.

Selain itu, Bupati juga memberikan bantuan sebesar Rp10 juta untuk pembukaan Jalan Lingkar di Desa Lesung Batu. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat akses transportasi warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Baik bantuan untuk masjid maupun untuk pembukaan Jalan Lingkar.(R)

Empat Lawang, Saranapublik.com – Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad menghadiri dan membuka langsung Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-19 tingkat Kabupaten Empat Lawang di lapangan Sepak Bola Talang Jawa Tebing Tinggi, Minggu (15/2).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Empat Lawang, Ketua DPRD, Forkopimda, Ketua TP-PKK, Ketua GOW, Ketua DWP, Instansi Vertikal, Para OPD, Tokoh Agama dan Masyarakat dan para Qori dan Qori’ah.

Acara ini bertema “Mencetak Generasi Al-Qur’an yang Cerdas, Unggul, dan Berakhlakul Karimah untuk Empat Lawang Madani.” Tema tersebut menjadi cerminan harapan besar seluruh masyarakat agar nilai-nilai Al-Qur’an senantiasa tumbuh dan mengakar dalam kehidupan generasi muda.

Pembukaan MTQ berlangsung dengan penuh antusiasme dari para peserta, kafilah, dewan hakim serta masyarakat yang hadir memberikan dukungan. Ajang ini bukan sekadar perlombaan, melainkan juga wadah pembinaan, silaturahmi, dan penguatan syiar Islam di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.

Ketua Panitia yang juga menjabat sebagai Kabag Kesra Setda Empat Lawang, Khaironi menyampaikan bahwa tujuan utama penyelenggaraan MTQ ini adalah membentuk qari dan qariah yang handal, tidak hanya dalam seni membaca Al-Qur’an, tetapi juga dalam memahami dan mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya berharap melalui kegiatan ini akan lahir generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan tilawah yang baik, namun juga memiliki kecerdasan spiritual dan akhlak yang mulia,” harap Khaironi.

Adapun cabang yang dilombakan pada MTQ ke-19 ini meliputi Tartil Al-Qur’an putra dan putri, Tilawatil Qur’an putra dan putri, Hifzil Qur’an putra dan putri, Fahmil Qur’an putra dan putri, Syahril Qur’an putra dan putri, serta Khattil Qur’an putra dan putri.

Beragamnya cabang perlombaan ini menunjukkan komitmen panitia dalam memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan kemampuan mereka di berbagai bidang yang berkaitan dengan Al-Qur’an.

Sementara itu, Joncik dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pelaksanaan MTQ di akhir bulan Sya’ban dan menjelang bulan suci Ramadhan merupakan momentum yang sangat tepat.

“Suasana menjelang Ramadhan adalah waktu yang penuh keberkahan dan sangat baik untuk memperkuat kecintaan terhadap Al-Qur’an,” ungkapnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa MTQ merupakan agenda rutin yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Oleh karena itu, ia berharap dari ajang ini akan muncul talenta-talenta terbaik putra-putri Empat Lawang yang mampu tampil dan berprestasi, tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.

“Kita ingin anak-anak Empat Lawang memiliki kepercayaan diri dan kemampuan yang mumpuni untuk bersaing secara sehat dan membanggakan daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga berpesan kepada dewan hakim agar memberikan penilaian secara objektif dan adil. Penilaian yang profesional, menurutnya, akan melahirkan peserta terbaik yang benar-benar layak menjadi duta Al-Qur’an dan membawa nama baik daerah.

Pelaksanaan MTQ ke-19 ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkokoh komitmen bersama dalam membangun Empat Lawang yang religius dan madani.

Semangat kebersamaan yang terbangun selama kegiatan ini menjadi bukti bahwa Al-Qur’an tetap menjadi sumber inspirasi dan pedoman hidup masyarakat.

“Kita berharap nilai-nilai Al-Qur’an semakin membumi, membentuk generasi yang cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, serta luhur dalam akhlak, demi terwujudnya Empat Lawang yang semakin maju dan bermartabat,” harapnya. (R)

Empat Lawang, Saranapublik.com – Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, resmi dilantik sebagai Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Sumatera Selatan, Sabtu (14/2).

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum I Pengurus Pusat KAGAMA, Budi Karya Sumadi, yang dalam sambutannya menyampaikan harapan besar agar kepengurusan KAGAMA Sumatera Selatan dapat semakin solid dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Joncik Muhammad menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengemban amanah sebagai Ketua KAGAMA Sumatera Selatan.

Ia menegaskan bahwa jabatan ini bukan sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab moral untuk menguatkan sinergi antaralumni serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas.

“Kepercayaan ini adalah amanah yang harus dijaga. KAGAMA bukan hanya wadah silaturahmi, tetapi juga ruang kolaborasi untuk berbuat dan mengabdi,” ungkap Joncik.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan KAGAMA di Sumatera Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat.

“Alumni Universitas Gadjah Mada memiliki peran penting dalam menghadirkan gagasan, inovasi dan solusi bagi kemajuan daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Joncik berharap kepengurusan yang baru dapat mempererat solidaritas serta membangun komunikasi yang harmonis antar anggota. Ia juga mengajak seluruh alumni untuk bersama-sama menjaga semangat kebersamaan dan pengabdian yang menjadi ciri khas KAGAMA.

“Semoga KAGAMA Sumatera Selatan semakin kuat, semakin kompak, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” harapnya.

Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, KAGAMA Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Joncik Muhammad diharapkan mampu menjadi cahaya yang menerangi langkah-langkah pembangunan di Bumi Sriwijaya. (R)

Empat Lawang, Saranapublik.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang kembali menorehkan prestasi yang membanggakan di tingkat Provinsi Sumatera Selatan dalam ajang penganugerahan keterbukaan informasi publik yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, di Griya Agung, Palembang, pada Jumat (13/2).

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Gubernur Herman Deru dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Empat Lawang, A. Rifai sebagai representasi pemerintah daerah dan seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.

A. Rifai menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian yang diraih. Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, melainkan cerminan komitmen bersama seluruh perangkat daerah dalam membangun pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Ini menjadi bukti bahwa semangat keterbukaan informasi publik terus kita jaga dan tingkatkan.

Dijelaskannya, bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

” Dengan keterbukaan, masyarakat dapat mengakses informasi secara transparan, sehingga tercipta kepercayaan yang kuat antara pemerintah dan publik,”katanya.

Lebih lanjut, A. Rifai menghimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang agar terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.

Seluruh OPD diharapkan dapat terus berinovasi, memperbaiki sistem pelayanan, serta memastikan bahwa setiap informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat diakses dengan mudah, cepat, dan tepat.

Dirinya juga berharap capaian ini dapat menjadi motivasi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan predikat yang telah diraih.

” Konsistensi dan komitmen bersama menjadi kunci utama agar prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan sesaat, tetapi berkelanjutan di masa mendatang,” pungkasnya.

Dengan diraihnya predikat Kabupaten Informatif untuk kategori Pemerintahan Kabupaten/Kota. Kabupaten Empat Lawang semakin mempertegas posisinya sebagai daerah yang berkomitmen terhadap transparansi dan pelayanan publik yang berkualitas.

Ke depan, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat terus terjalin erat demi terwujudnya pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. (R)

Empat Lawang, Saranapublik.com – Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menggelar Apel Pasukan Siaga Bencana Hidrometeorologi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Empat Lawang, Fauzan Khoiri Denin, yang mewakili Bupati.pada Rabu (28/1).

Kegiatan ini diikuti oleh aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, Tagana, Dinas Kesehatan, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam sambutannya, Fauzan Khoiri Denin, menyampaikan bahwa Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang rawan terhadap bencana alam, khususnya banjir, tanah longsor dan angin puting beliung.

“Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama bergandengan tangan menghadapi segala kemungkinan bencana yang dapat terjadi, baik saat ini maupun di masa mendatang. Saya juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Empat Lawang agar selalu waspada dan siaga terhadap potensi bencana,” ujar Fauzan.

Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada dasarian III (periode 21–31 Januari 2026), sebagian besar wilayah Sumatera Selatan berpeluang lebih dari 70 persen mengalami curah hujan kategori menengah, kecuali sebagian wilayah Kabupaten Empat Lawang.

“Untuk Kabupaten Empat Lawang sendiri, potensi curah hujan berada pada kategori rendah hingga sedang dan merata di seluruh kecamatan,” jelasnya.

Meski demikian, dirinya tetap mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menghadapi cuaca ekstrem hidrometeorologi yang kerap terjadi pada musim hujan.

“Terlebih lagi, masih banyak masyarakat kita yang bermukim di bantaran sungai dan wilayah perbukitan. Hal ini tentu meningkatkan risiko apabila terjadi bencana,” tutupnya.(R)

Empat Lawang, Saranapublik.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang menggelar Rapat Pendataan Calon Lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wilayah Terpencil, Terdepan dan Tertinggal (3T) bertempat di Ruang Tamu Bupati Empat Lawang, Selasa (27/1).

Rapat dipimpin oleh Asisten II Setda Kabupaten Empat Lawang, Rapani, dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Kepala DPPKB, seluruh Camat, Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koordinator Wilayah SPPG BGN Kabupaten Empat Lawang. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil Zoom Meeting Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SPPG di Daerah Terpencil yang dilaksanakan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 20 Januari 2026.

Mewakili Bupati Empat Lawang, Rapani menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan hak dasar anak bangsa yang wajib dijamin oleh negara tanpa pengecualian wilayah.

“Pemerintah harus memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang terlewat dalam mendapatkan haknya atas Makan Bergizi Gratis. Negara harus hadir, bahkan sampai ke wilayah-wilayah terpencil,” tegas Rapani.

Ia menambahkan bahwa pendataan yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci agar pembangunan dapur SPPG tepat sasaran dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, khususnya di wilayah 3T.

Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Empat Lawang, Aldiwan Haira Putra, menjelaskan bahwa rapat ini difokuskan pada penguatan basis data lintas sektor sebagai fondasi penentuan lokasi dapur SPPG.

“Pendataan ini bukan formalitas. Kita ingin memastikan dapur SPPG benar-benar dibangun di wilayah yang paling membutuhkan, dengan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Aldiwan.

Aldiwan menegaskan bahwa hasil rapat ini akan menjadi dasar rekomendasi penetapan calon lokasi dapur SPPG Wilayah 3T di Kabupaten Empat Lawang, sekaligus bahan koordinasi lanjutan dengan Badan Gizi Nasional.

“MBG bukan sekadar program, tetapi intervensi negara untuk memastikan keadilan gizi dan masa depan generasi, tanpa terkecuali,” tutupnya

Di kesempatan tersebut, Dinas Pendidikan menyampaikan data sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta jumlah siswa di wilayah terpencil. DPPKB memaparkan data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sementara para camat menyajikan data desa dan talang beserta titik koordinat permukiman terpencil di wilayah masing-masing. Korwil SPPG BGN turut menyampaikan data wilayah yang belum terlayani MBG atau masih mengalami keterbatasan layanan.(R)

Empat Lawang, Saranapublik.com – Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad menghadiri Upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia dan bertindak selaku pembina upacara dan membacakan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar yang digelar di halaman Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Empat Lawang, Senin (5/1).

Upacara ini diikuti oleh jajaran Kementerian Agama Kabupaten Empat Lawang, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP-PKK Kabupaten Empat Lawang, instansi vertikal, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag setempat.

Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama Tahun 2026 mengusung tema “Umat Rukun dan Sinergi Indonesia Damai.” 

Dalam sambutannya disampaikan bahwa kerukunan bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan merupakan energi kebangsaan yang harus terus dijaga dan diperkuat.

“Kerukunan adalah sinergi yang produktif, di mana perbedaan identitas, keyakinan, dan latar belakang sosial dirajut menjadi kekuatan kolaboratif untuk menggerakkan kemajuan bangsa,” ungkap Joncik.

Bupati juga menegaskan bahwa selama delapan dekade, Kementerian Agama konsisten hadir sebagai penjaga harmoni kehidupan beragama dalam bingkai kebangsaan.

“Peran tersebut diwujudkan melalui penguatan pendidikan keagamaan, perawatan kerukunan umat beragama, pemberdayaan ekonomi umat, serta transformasi digital layanan keagamaan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi tantangan perkembangan teknologi dan era kecerdasan buatan, Menteri Agama mengajak seluruh ASN Kementerian Agama untuk terus beradaptasi, responsif terhadap perubahan, serta mampu menghadirkan nilai-nilai keagamaan yang moderat, sejuk dan mencerahkan.

Usai upacara, Kementerian Agama Kabupaten Empat Lawang melanjutkan rangkaian kegiatan sosial berupa cek kesehatan gratis, istighosah serta penyaluran bantuan ke panti asuhan.

Selain itu, sejumlah ASN di lingkungan Kemenag Kabupaten Empat Lawang juga menerima Satya Karya Satya Lencana dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan loyalitas mereka. (R)

Musi Rawas, Saranapublik.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas menggelar rapat Badan Pembantuan Peraturan Daerah (Bapemperda) guna membahas revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR).

Rapat yang dilangsungkan di Ruang Paripurna DPRD ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, transparansi alokasi dana CSR, dan keterlibatan aktif DPRD dalam pengawasan. Rabu (30/07/2025).

Wakil Ketua II DPRD Mura, Apt. Yani Yandika Saputra, S. Farm Melalui Rosalia, SH., M.Si, menjelaskan bahwa revisi difokuskan pada sinkronisasi dengan regulasi terbaru seperti Undang-Undang Cipta Kerja, RPJMD, serta peraturan sektoral lainnya. Setidaknya terdapat 3 pasal yang akan direvisi dan 6 poin baru yang sebelumnya tidak diatur.

“Revisi ini tidak lebih dari 50% dari substansi awal, sehingga tidak memerlukan Perda baru. Namun penyesuaian terhadap kondisi dan regulasi mutlak diperlukan,” tegas Rosalia.

Kepala Bagian Hukum Sekda Musi Rawas menyampaikan bahwa dalam dokumen yang dipresentasikan belum terlihat secara rinci pasal-pasal mana yang akan diubah. Hal ini penting agar revisi Perda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, perwakilan DPMPTSP Musi Rawas menyoroti bahwa hingga saat ini belum ada aturan hukum yang mengatur besaran kontribusi dana CSR dari perusahaan. Besaran dana sepenuhnya menjadi keputusan internal melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dan tidak diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 maupun PP No. 47 Tahun 2012.

“CSR adalah kewajiban, tapi besaran nominalnya tidak ada batasan regulatif. Di sinilah pentingnya forum pengawasan yang transparan,” ujar perwakilan DPMPTSP.

Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Rizal, menegaskan bahwa selama ini pelaksanaan CSR di Musi Rawas tidak memiliki sistem kontrol yang kuat. Ia mendorong dibentuknya forum CSR yang melibatkan unsur DPRD, aparat penegak hukum, dan OPD terkait sebagai bentuk pengawasan akuntabel.

“Kami sudah studi ke daerah lain seperti Jambi, forum CSR mereka berjalan baik dan transparan. Kita juga harus punya forum yang serupa,” kata Rizal

Hal senada disampaikan oleh Subandi dari Fraksi PKS yang menyoroti minimnya dampak CSR yang dirasakan masyarakat, khususnya di sekitar wilayah perusahaan.

“Banyak warga yang belum tahu dana CSR itu digunakan untuk apa. Harus ada transparansi dan pelaporan publik tahunan,” ujar Subandi.

Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, SE., M.IKom, menegaskan bahwa kontribusi CSR seharusnya tercermin dalam APBD agar penggunaannya bisa terarah dan terukur. Selama ini, dana CSR yang diklaim meningkatkan pendapatan daerah tidak pernah terlihat dalam struktur APBD.

“Kalau memang untuk kesejahteraan masyarakat, dana CSR harus masuk ke APBD. Kalau tidak, kita tidak tahu ke mana alokasinya,” tegas Firdaus.

Kepala Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Vivi Eka Fatma, SH., M.Kn., turut memberikan masukan penting dalam rapat tersebut.

Ia mendorong dibentuknya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan menyarankan agar proses penyusunan Raperda dilakukan secara sistematis dengan melibatkan ahli teknis dan tim penyusun hukum.

“Semangatnya luar biasa. Kami siap mendukung proses penyusunan ini hingga finalisasi Raperda. Matrik perubahan pasal sangat penting agar semua pihak paham perubahannya,” kata Vivi.

Rapat ini dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan II, anggota DPRD Mura, perwakilan OPD, perwakilan perusahaan, serta tim dari Kejaksaan Negeri Musi Rawas. Diharapkan revisi Perda CSR ini mampu meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan secara transparan dan berkeadilan, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan lembaga legislatif daerah. (Adv/Br)